Perang Israel–Palestina di Ruang Digital: Siapa yang Mengendalikan Empati Publik

source: https://www.shutterstock.com/id/search/israeli-palestinian-flag

Perang Israel–Palestina hari ini tidak lagi hanya terdengar lewat suara ledakan, tetapi juga lewat layar ponsel kita. Konflik ini hidup dalam video singkat, tagar, dan potongan gambar yang berseliweran di media sosial, menjadikannya pertarungan narasi dan empati yang berlangsung di ruang digital. Konflik Israel–Palestina menjadi contoh paling jelas dari bagaimana pertarungan bersenjata berpindah ke ruang digital, di mana opini publik dunia diperebutkan melalui narasi, citra, dan simpati. Israel memanfaatkan mesin media yang kuat dan terorganisir untuk mempertahankan narasi “hak membela diri” dan “memerangi terorisme”, sebuah framing yang sudah lama terpatri di pemberitaan media Barat. Sementara itu, Palestina mencoba bertahan dengan kondisi yang jauh lebih rentan: jurnalis yang dibungkam, listrik yang terbatas, hingga internet yang kerap diputus. Namun dari keterbatasan ini, justru muncul narasi paling kuat: kisah kemanusiaan, kehilangan, dan keberanian untuk tetap hidup.

Dalam teori komunikasi krisis W. Timothy Coombs, strategi komunikasi pada dasarnya adalah upaya mempertahankan citra dan kepercayaan publik. Logika ini terlihat jelas dalam cara kedua pihak membangun narasi mereka. Media, seperti yang dikatakan Gadi Wolfsfeld, bukan hanya jendela informasi tetapi juga cermin yang menentukan siapa yang dianggap benar. Masalahnya, cermin itu bisa bengkok, dan siapa yang memegangnya sangat menentukan bagaimana suatu peristiwa terlihat oleh dunia. Media sosial kemudian memperluas arena ini. Tagar seperti #FreePalestine atau #IsraelUnderAttack tidak lagi sekadar tren, melainkan instrumen perebutan solidaritas global. Satu unggahan bisa mengubah opini dunia, satu video bisa viral dan menggerakkan sentimen internasional. Eytan Gilboa menyebutnya sebagai media diplomacy, di mana media berfungsi bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai alat persuasi politik. Diplomasi yang dulu hanya dimainkan negara kini dilakukan oleh aktivis, influencer, mahasiswa, hingga warganet biasa yang menulis dari rumahnya masing-masing.

Namun kekuatan media digital juga membawa sisi gelap. Informasi yang beredar cepat sering kali kehilangan konteks. Potongan video bisa disalahartikan, foto bisa dipelintir, dan emosi publik bisa diarahkan tanpa landasan fakta yang utuh. Akibatnya, konflik yang seharusnya mengajarkan empati justru berubah menjadi perdebatan tanpa ujung di kolom komentar. Polarisasi menguat karena banyak orang membagikan konten berdasarkan rasa tersentuh, bukan hasil verifikasi. Di sinilah pentingnya literasi media: memisahkan mana informasi yang layak dipercaya dan mana yang dibentuk oleh sensasi. Kita perlu mengingat bahwa di balik setiap headline ada manusia sungguhan, dan di balik setiap tagar ada keluarga yang kehilangan rumah, kehilangan anggota keluarga, bahkan kehilangan masa depannya.

Konflik Israel–Palestina menunjukkan bahwa narasi hari ini bisa sekuat senjata. Negara yang mampu mengelola citra publik dapat bertahan lebih lama di arena diplomasi, tetapi citra tanpa nilai kemanusiaan hanya menjadi panggung kosong: terlihat kuat di permukaan, tetapi rapuh pada nilai. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, saya melihat bahwa komunikasi bukan hanya soal strategi, framing, atau memenangkan wacana. Ia juga tentang empati dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran meski tidak populer. Dalam bisingnya perang narasi ini, dunia mungkin tidak lagi butuh siapa yang merasa paling benar, tetapi siapa yang masih bersedia mendengarkan. Karena pada akhirnya, setiap cerita, sekecil apa pun, punya kekuatan untuk mengembalikan cara kita melihat kemanusiaan di tengah konflik yang tidak kunjung usai.