Konten dari Pengguna

Politik dan Empati: Mengutamakan Emosi Dibandingkan Rekam Jejak Pejabat?

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Fisca Ayu Reviyanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Sumber: Ilustrasi Canva
zoom-in-whitePerbesar
Sumber: Ilustrasi Canva

Empati merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan, dan menempatkan diri pada sudut pandang orang lain. Dalam kehidupan demokrasi, empati menjadi salah satu aspek penting yang turut memengaruhi cara masyarakat memandang para pejabat publik. Saat ini, media sosial menjadi salah satu ruang terbentuknya empati politik. Melalui berbagai konten yang beredar, masyarakat dapat membangun persepsi terhadap seseorang, termasuk pejabat publik. Hal ini tidak terlepas dari peran algoritma media sosial yang memengaruhi informasi yang muncul dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Masyarakat sering kali menunjukkan simpati ketika melihat pejabat memperlihatkan sisi personalnya, seperti menangis, berbicara dengan nada sedih, atau menunjukkan ekspresi emosional lainnya. Tidak jarang, respons tersebut membuat masyarakat merasa iba dan memberikan pembelaan. Namun, perlu dipahami bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak selalu menampilkan keseluruhan peristiwa. Potongan video, narasi pemberitaan, serta komentar publik dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu kejadian. Dalam hal ini, pembingkaian media atau framing turut memengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan menanggapi tindakan seorang pejabat.

Empati memang merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, ketika emosi menjadi dasar utama dalam menilai pejabat publik, masyarakat berisiko mengabaikan aspek yang lebih substansial. Beberapa hal yang seharusnya menjadi pertimbangan utama adalah rekam jejak, kebijakan yang telah dibuat, kinerja selama menjabat, serta pertanggungjawaban atas setiap keputusan politik. Aspek-aspek tersebut tidak seharusnya dikesampingkan hanya karena masyarakat merasa simpati terhadap sisi personal seorang pejabat.

Ekspresi emosional memang dapat membangun simpati, tetapi hal tersebut tidak cukup untuk menentukan kualitas seorang pemimpin. Sisi personal dan profesional seorang pejabat perlu ditempatkan secara proporsional. Masyarakat boleh saja bersimpati terhadap kondisi dan kehidupan pribadi pejabat, tetapi simpati tersebut tidak seharusnya memengaruhi penilaian terhadap tanggung jawabnya sebagai pemegang kekuasaan publik.

Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi berbagai informasi politik yang beredar. Penilaian terhadap pejabat publik seharusnya didasarkan pada kebijakan dan kinerja yang dapat dibuktikan, bukan semata-mata pada narasi emosional yang dibangun melalui media sosial. Masyarakat juga perlu mempertanyakan apakah kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan memberikan dampak positif bagi kehidupan bersama.

Pada akhirnya, kebijakan dan kinerja seorang pejabat harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Jabatan publik bukan sekadar tentang siapa seseorang di balik layar, melainkan tentang apa yang telah dilakukan dan bagaimana ia mempertanggungjawabkan setiap keputusannya kepada masyarakat. Jangan sampai kita terlalu sibuk memahami perasaan seorang pejabat hingga melupakan kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Referensi:

Sani, R. R., dkk. (2026). Analisis Media Digital dalam Pembentukan Opini Politik Publik di Indonesia. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 5(3), 6932–6942.

Permadi, D., dkk. (2024). Media Massa dan Konstruksi Realitas (Analisis Framing terhadap Pemberitaan UU IKN pada Media Online Tempo.co dan Mediaindonesia.com. Jurnal Ilmu Komunikasi, 22(1).

Launa. (2020). Sandiaga Uno dalam Konstruksi Media. Jurnal Penelitian Komunikasi, 23(1).