Tarif Ad Valorem Menggunakan Persentase atau Formula

Foto: Istimewa

SEVIMA - Tarif ad valorem memungkinkan pungutan dinyatakan melalui persentase atau formula, sehingga besaran pembayaran mengikuti dasar perhitungannya. Bentuk ini berbeda dari penulisan nominal tertentu untuk setiap satuan layanan. Bagi perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan di luar perkuliahan, perbedaan tersebut berkaitan dengan cara merancang usulan penerimaan.

Perbedaan bentuk tarif itu diterangkan Wawan Sunarjo ketika membahas penyusunan PNBP secara daring pada Senin, 10 Maret 2025. Ia saat itu menjabat Direktur PNBP Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan. Dalam webinar mengenai status kelembagaan dan dana PNBP tersebut, pembicara menjelaskan kebutuhan pengaturan yang dapat menyesuaikan karakter layanan.

“Tarif ini sifatnya disusun berdasarkan suatu persentase atau formula,” ujar Wawan mengenai bentuk ad valorem. Ia membandingkannya dengan tarif spesifik yang dinyatakan sebagai nominal per satuan. Pilihan bentuk tersebut berhubungan dengan cara menuliskan dasar pungutan, sebelum angka pembayaran setiap layanan dihitung.

Tarif ad valorem berbeda dari nominal tetap

Dalam penjelasannya, Wawan menggunakan biaya layanan yang tercantum per periode atau per kegiatan sebagai gambaran tarif spesifik. Pada bentuk seperti itu, angka dituliskan langsung dalam nominal. Sementara itu, persentase memerlukan dasar pengenaan agar jumlah yang harus dibayar dapat diperoleh.

Ia juga memberi contoh formula yang tersusun dari beberapa unsur perhitungan. Besaran akhir diperoleh setelah unsur tersebut dimasukkan sesuai ketentuan. Dengan demikian, pembaca tidak cukup melihat persentase atau susunan rumus tanpa mengetahui nilai apa yang menjadi dasar pengenaannya.

“Bahkan kadang formulanya ini berupa kalimat,” jelas Wawan. Ia menyampaikan bahwa pengaturan dapat menjelaskan cara membentuk tarif melalui rumusan tertentu. Uraian ini menunjukkan variasi bentuk penyajian pungutan, tetapi tidak memberikan kebebasan kepada setiap penyelenggara untuk mengganti perhitungan tanpa dasar kewenangan.

Contoh yang ia sebut antara lain perhitungan pada layanan frekuensi telekomunikasi dan persentase terhadap pendapatan pada layanan tertentu. Penyebutan tersebut bersifat penjelasan bentuk. Materi tidak menyatakan bahwa formula dari bidang telekomunikasi atau transportasi dapat langsung digunakan sebagai tarif layanan pendidikan.

Tarif ad valorem juga tidak dengan sendirinya menerangkan apakah beban akhir lebih murah atau lebih mahal. Besar pembayaran bergantung pada persentase dan dasar yang dikenakan. Karena itu, perbandingan terhadap nominal tetap memerlukan informasi mengenai keadaan layanan yang benar-benar sedang dihitung.

Bentuk formula dan dasar hukum dibahas terpisah

Wawan menjelaskan bahwa bentuk tarif berkaitan dengan kebutuhan pengaturan yang lebih fleksibel. Ia menyebut adanya layanan dengan komponen pembentuk tarif yang dapat berubah dalam satu tahun. Perubahan itu menjadi tantangan apabila semua rincian harus selalu menunggu proses penyusunan peraturan pemerintah.

“Tidak mungkin kita bisa lakukan penyusunan PP tiap tahun,” katanya. Pernyataan tersebut menggambarkan kendala waktu yang ia bahas saat itu. Ia kemudian menerangkan adanya jalur pengaturan melalui peraturan menteri keuangan untuk keadaan tertentu dalam kerangka regulasi yang berlaku pada masa acara.

Dalam paparannya, contoh layanan yang dibahas mencakup pengujian laboratorium serta barang atau jasa hasil kegiatan penelitian, pendidikan, dan pelatihan. Ia juga menyebut hotel praktik pada pendidikan pariwisata. Kebutuhan layanan yang beragam membuat pembahasan tidak berhenti pada satu angka untuk seluruh aktivitas.

Contoh hotel praktik memperlihatkan persoalan ketika kegiatan pendidikan sekaligus melibatkan pelayanan yang mengikuti kondisi operasional. Wawan menyinggung keragaman layanan di dalamnya. Perancangan dasar tarif harus mempertimbangkan bagaimana variasi kegiatan tersebut ditampung, tanpa melepaskan hubungan dengan aturan yang mengizinkannya.

Penjelasan itu memisahkan dua hal yang kerap dibaca bersamaan: bentuk perhitungan dan instrumen hukum penetapannya. Formula menjawab bagaimana besaran dibentuk. Instrumen hukum menjawab melalui ketentuan apa pungutan tersebut ditetapkan. Penggunaan rumus tidak otomatis menentukan jenis peraturan yang boleh dipakai.

Fleksibilitas membutuhkan dasar perhitungan jelas

Merujuk penjelasan Direktorat Jenderal Anggaran, pemerintah menyatukan pengaturan PNBP melalui PP Nomor 44 Tahun 2025. Ketentuan itu diterbitkan setelah pemaparan Wawan. Karena itu, uraian jalur penetapan pada acara Maret 2025 perlu dibedakan dari pemeriksaan aturan yang dipakai untuk pengajuan sekarang.

Materi tersebut tidak memuat formula yang siap diterapkan untuk semua layanan kampus. Penyusunan untuk kegiatan tertentu tetap membutuhkan penjelasan jenis layanan, dasar pengenaan, serta kewenangannya. Contoh persentase dari bidang lain tidak dapat dipindahkan hanya karena sama-sama menghasilkan penerimaan bagi institusi pemerintah.

Bagi pengguna layanan, kejelasan unsur perhitungan menentukan apakah besaran tagihan dapat dipahami. Persentase yang tertulis tanpa dasar pengenaan belum menerangkan jumlah pembayaran. Begitu pula rumus yang tidak disertai penjelasan variabel akan menyulitkan pembacaan hubungan antara layanan dan angka akhirnya.

Ruang penyesuaian juga tidak sama dengan kepastian perubahan tarif. Wawan menjelaskan pilihan bentuk dan jalur regulasi sebagai jawaban atas karakter kegiatan yang berbeda. Pelaksanaan tetap bergantung pada ketentuan yang mengatur layanan bersangkutan, bukan hanya pada kebutuhan institusi untuk memperoleh keluwesan.

Pembedaan bentuk itu juga penting saat masyarakat membandingkan dua tagihan. Nominal yang terlihat sama dapat berasal dari cara hitung berbeda. Sebaliknya, formula yang tetap dapat menghasilkan pembayaran berbeda ketika dasar pengenaannya berubah. Penjelasan Wawan berfokus pada hubungan tersebut, tanpa menyatakan satu bentuk selalu lebih menguntungkan pengguna dibandingkan bentuk lainnya.

Tarif ad valorem memberi cara menuliskan pungutan melalui dasar perhitungan yang dapat bergerak. Manfaat bentuk ini bergantung pada kejelasan persentase, formula, dan kewenangan penetapannya. Tanpa informasi tersebut, istilah fleksibel belum menjelaskan berapa yang dibayar pengguna atau mengapa besaran itu dapat berubah.