Konten dari Pengguna

Pencatatan Dana Beasiswa Harus Bedakan Potongan dan Hibah

Foto: Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Foto: Istimewa

SEVIMA - Pencatatan dana beasiswa perlu membedakan bantuan yang benar-benar menghasilkan arus uang masuk dengan potongan biaya yang diberikan langsung oleh kampus. Bagi mahasiswa, keduanya mungkin sama-sama terlihat sebagai pengurangan kewajiban. Bagi bagian keuangan, sumber dan perlakuan transaksinya dapat berbeda karena ada bantuan internal, bantuan pemerintah, hibah pihak ketiga, atau pembayaran biaya pendidikan melalui program tertentu.

Spesialis implementasi keuangan SEVIMA, Idang Efudin, membahas variasi tersebut dalam diskusi daring mengenai pembayaran kuliah semester genap pada Senin, 20 Januari 2025. Ia menjelaskan bahwa mahasiswa dapat menerima bantuan dari kampus, pemerintah daerah, perusahaan, atau lembaga lain. Karena sumbernya berbeda, pencatatan tidak cukup hanya mengubah status tagihan mahasiswa menjadi lunas.

“Mahasiswa biasanya akan mendapatkan bantuan finansial, baik yang diberikan langsung oleh perguruan tinggi maupun dari pihak eksternal,” kata Idang. Bantuan internal dapat berupa beasiswa prestasi atau keringanan bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi tertentu. Sementara itu, bantuan pihak eksternal dapat membiayai biaya pendidikan, biaya hidup, atau keduanya sesuai skema pemberi dana.

Laman resmi KIP Kuliah 2026 menjelaskan bahwa program tersebut memberikan pembebasan biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi serta bantuan biaya hidup sesuai ketentuan. Pemerintah juga membedakan KIP Kuliah sebagai bantuan biaya pendidikan dari beasiswa yang berfokus pada penghargaan atau dukungan bagi pihak yang berprestasi. Perbedaan istilah dan sumber dana menjadi pengingat bahwa setiap skema bantuan memiliki dasar, penerima, dan alur pembayaran masing-masing.

Pencatatan dana beasiswa perlu mengenali sumber bantuan

Pencatatan dana beasiswa dimulai dari pertanyaan sederhana: siapa yang menanggung biaya mahasiswa dan apakah uang benar-benar masuk ke kampus. Jika kampus memberi potongan internal, tidak selalu ada kas baru yang diterima. Jika pemerintah daerah atau perusahaan membayar biaya mahasiswa, kampus menerima dana dari pihak lain untuk menutup kewajiban mahasiswa.

Idang menilai pembedaan itu penting karena akuntansi tidak hanya mencatat hasil akhir. “Kalau kita ngomong akuntansi, semua itu harus tercatat rapi,” ujar Idang. Dengan kata lain, status mahasiswa sudah bebas tagihan tidak otomatis menjelaskan apa yang terjadi pada sisi pendapatan, beban, piutang, atau penerimaan hibah.

Perguruan tinggi yang berorientasi nonlaba juga memiliki kerangka penyajian laporan keuangan tersendiri. Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa ISAK 335, sebelumnya ISAK 35, mengatur penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Standar ini tidak menentukan satu jurnal untuk semua bentuk beasiswa, tetapi menegaskan pentingnya penyajian yang sesuai dengan sifat transaksi dan karakter entitas.

Potongan biaya berbeda dari dana yang benar-benar masuk

Idang memberi contoh ketika mahasiswa mendapat beasiswa dari kampus. Dalam kasus semacam itu, pelunasan kewajiban mahasiswa tidak identik dengan penerimaan uang baru. Kampus perlu mencatat bagaimana kebijakan beasiswa memengaruhi tagihan dan akun yang terkait, sesuai kebijakan akuntansi yang digunakan.

“Kalau mahasiswa membayar uang kuliah berarti ada uang masuk atas pendapatan,” jelas Idang. Jika kewajiban lunas karena beasiswa, perlakuan transaksinya dapat berbeda sesuai skema bantuan. Kalimat tersebut menunjukkan titik krusial yang sering luput ketika sistem hanya menampilkan status lunas atau belum lunas. Dua mahasiswa dapat sama-sama berstatus lunas, tetapi sumber pelunasannya berbeda.

Situasinya berubah ketika dana berasal dari pemerintah atau pihak ketiga. Dana dapat masuk ke kampus untuk membiayai mahasiswa tertentu, kelompok tertentu, atau program tertentu. Bagian keuangan perlu mengetahui apakah dana tersebut dicatat sebagai pendapatan hibah, bantuan pendidikan, atau klasifikasi lain berdasarkan substansi transaksi dan kebijakan akuntansi institusi.

“Ketika kita menerima dana dari pihak ketiga, dari pemerintah atau dari industri, kita bisa mencatat pendapatan hibah atau pendapatan beasiswa,” papar Idang. Pencatatan semacam ini tetap harus disesuaikan dengan dokumen perjanjian, tujuan penggunaan, dan standar akuntansi. Label yang dipakai dalam sistem tidak boleh menggantikan pemeriksaan terhadap substansi dana yang diterima.

Status lunas mahasiswa bukan akhir pencatatan

Pencatatan dana beasiswa juga berkaitan dengan akuntabilitas kepada pemberi bantuan. Pemerintah, perusahaan, yayasan, atau donatur dapat meminta laporan tentang penerima, nilai bantuan, dan penggunaan dana. Kampus membutuhkan jejak yang menghubungkan dana masuk dengan mahasiswa atau program yang dibiayai tanpa mencampurkannya dengan pembayaran reguler.

Bagi mahasiswa, sistem yang baik harus tetap sederhana. Mereka cukup mengetahui berapa kewajiban yang ditanggung, bagian yang sudah dibayarkan, dan bagian yang masih tersisa. Kompleksitas klasifikasi akuntansi berada di belakang proses tersebut. Namun, kemudahan pada sisi mahasiswa tidak boleh membuat detail sumber dana hilang dari pencatatan internal.

Kampus juga perlu memperbarui daftar penerima ketika syarat bantuan berubah. Pemutakhiran itu membantu bagian keuangan membedakan bantuan yang masih aktif dari kewajiban reguler mahasiswa. Beberapa beasiswa memiliki ketentuan akademik atau periode tertentu. Jika kelayakan mahasiswa harus dievaluasi kembali, keputusan itu perlu dipisahkan dari proses pencatatan pembayaran agar perubahan status bantuan memiliki dasar yang dapat ditelusuri.

Pencatatan dana beasiswa pada akhirnya membutuhkan hubungan yang jelas antara sumber dana, penerima, nilai bantuan, dan perlakuan akuntansi. Status lunas hanya satu bagian dari proses. Tanpa pemisahan yang rapi, kampus dapat mengetahui bahwa mahasiswa tidak lagi berutang, tetapi tetap kesulitan menjelaskan dari mana pembiayaan berasal dan bagaimana dana tersebut dipertanggungjawabkan.