Buku, Pajak, dan Janji Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

"Mencerdaskan kehidupan bangsa." Tiga kata itu menjadi bagian dari janji besar yang tertulis dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah cita-cita yang diwariskan para pendiri republik, bahkan sebelum Indonesia mengenal istilah bonus demografi, transformasi digital, ekonomi pengetahuan, atau Indonesia Emas 2045.

Delapan dekade lebih setelah kemerdekaan, janji itu masih terdengar begitu indah. Ia diucapkan dalam pidato kenegaraan, dikutip dalam dokumen pembangunan, dan menjadi pembenaran moral bagi berbagai kebijakan pendidikan. Persoalannya, mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas ternyata jauh lebih rumit daripada sekadar mencantumkannya dalam visi pembangunan. Apalagi jika pengetahuan masih menjadi sesuatu yang sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat.

Ilustrasi Seorang Anak yang Kesulitan Menjangkau Buku (Sumber: ChatGPT)

Kita hidup di sebuah negeri yang belum sepenuhnya berhasil menghadirkan buku sebagai kebutuhan yang mudah diakses. Anak-anak dianjurkan rajin membaca, sekolah didorong meningkatkan literasi, dan perpustakaan dibangun dengan semangat mencerdaskan masyarakat. Namun, ketika harga buku dianggap mahal, koleksi perpustakaan terbatas, dan distribusi bacaan belum merata, masyarakat seolah diminta menyelesaikan persoalan yang tidak seluruhnya berada dalam kendali mereka. Barangkali inilah bentuk ironi pembangunan yang paling sederhana, rakyat diminta membuka jendela dunia, sementara negara belum memastikan jendelanya tersedia.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada Januari 2025 sempat menimbulkan kekhawatiran mengenai harga berbagai kebutuhan, termasuk buku. Namun, tidak semua buku di Indonesia dikenakan PPN 12 persen. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2020, pemerintah telah membebaskan buku pelajaran, buku umum yang memenuhi ketentuan pendidikan, kitab suci, dan buku agama dari pengenaan PPN. Tarif efektif 12 persen sendiri diterapkan pada kelompok barang mewah tertentu. Secara regulatif, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara telah mengakui fungsi sosial buku. Tetapi persoalan keterjangkauan tidak serta-merta selesai ketika sebuah produk memperoleh fasilitas perpajakan. Harga kertas, ongkos percetakan, biaya logistik, distribusi antardaerah, dan kemampuan daya beli masyarakat tetap menentukan apakah seseorang dapat memiliki buku yang ingin dibacanya.

Belajar dari Inggris, Finlandia dan India

Cara suatu negara memperlakukan buku dapat menunjukkan bagaimana pengetahuan ditempatkan dalam prioritas pembangunannya. Inggris, misalnya, menerapkan tarif PPN nol persen terhadap sebagian besar buku cetak serta publikasi elektronik yang memenuhi ketentuan. Kebijakan ini memperlihatkan upaya fiskal untuk tidak menambah beban pajak konsumsi pada bahan bacaan. Finlandia menawarkan pendekatan yang berbeda sekaligus menarik. Negara Nordik tersebut tetap mengenakan PPN sebesar 13,5 persen terhadap buku pada tahun 2026. Namun, Finlandia memiliki sistem perpustakaan publik yang memungkinkan masyarakat meminjam buku tanpa harus membelinya. Layanan perpustakaan bahkan ditetapkan sebagai pelayanan dasar yang didukung pembiayaan negara dan pemerintah daerah.

Pada tahun 2024, perpustakaan umum Finlandia mencatat sekitar 85,4 juta peminjaman bahan pustaka, setara dengan rata-rata 15,3 peminjaman per penduduk. Negara tersebut juga memiliki ratusan perpustakaan umum dan lebih dari seratus perpustakaan keliling. Angka itu tidak berarti setiap warga Finlandia membaca 15 buku setiap tahun. Namun, ia menggambarkan besarnya pemanfaatan layanan perpustakaan sebagai infrastruktur publik.

Namun, pelajaran yang tidak kalah menarik justru datang dari India. Sebagai negara dengan penduduk lebih dari satu miliar jiwa, India menghadapi tantangan yang tidak sepenuhnya berbeda dari Indonesia. Ketimpangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, serta sulitnya menjangkau masyarakat di wilayah terpencil merupakan persoalan yang terus dihadapi kedua negara. Meski demikian, India memiliki pengalaman menarik dalam mengembangkan ekosistem literasi.

Pemerintah India membebaskan buku cetak dari Goods and Services Tax (GST). Lebih jauh, sejak 1957 India memiliki National Book Trust (NBT), lembaga yang bertugas memproduksi dan mempromosikan buku berkualitas dengan harga terjangkau dalam berbagai bahasa. Lembaga tersebut tidak hanya menerbitkan karya sastra, tetapi juga buku ilmu pengetahuan, sejarah, sosial, teknologi, dan bacaan anak-anak. Penerbitannya mencakup bahasa Inggris, Hindi, Tamil, Bengali, Malayalam, dan berbagai bahasa daerah lainnya.

Dalam katalog resmi NBT, sejumlah buku tersedia dengan harga sekitar 50 hingga 75 rupee. Di samping itu, lembaga tersebut menjalankan program bantuan penerbitan buku akademik agar mahasiswa dan tenaga pendidik dapat memperoleh literatur yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Tentu tidak semua buku di India murah. Buku impor, literatur akademik tertentu, dan bacaan yang diproduksi dalam jumlah terbatas tetap dapat berharga tinggi. Ketersediaan bacaan di wilayah pedesaan juga masih menjadi persoalan. Namun, keberadaan National Book Trust memperlihatkan bahwa keterjangkauan buku dapat dibangun melalui kebijakan yang tidak berhenti pada pembebasan pajak. Negara juga dapat berperan dalam penerbitan, penerjemahan, subsidi, dan distribusi bahan bacaan.

Menariknya, Indonesia sebenarnya telah memiliki fasilitas pembebasan PPN untuk berbagai jenis buku. Karena itu, perbedaan penting yang patut dipelajari bukan semata-mata terletak pada tarif pajak, melainkan pada seberapa jauh negara mengembangkan kebijakan yang memastikan buku benar-benar sampai kepada pembaca.

Inggris memperlihatkan bagaimana instrumen fiskal digunakan untuk meringankan beban pajak buku. Finlandia menunjukkan pentingnya layanan perpustakaan publik. Sementara India memberikan contoh mengenai keterlibatan negara dalam menyediakan buku dengan harga terjangkau melalui ekosistem penerbitan dan distribusi. Ketiga negara itu tentu tidak sempurna. Tetapi masing-masing menunjukkan bahwa akses terhadap pengetahuan merupakan persoalan yang dapat ditangani melalui pilihan kebijakan.

Ironi Indonesia semakin terlihat jika kita memperhatikan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025. Menurut OECD, hanya sekitar 27 persen pelajar Indonesia berusia 15 tahun yang mencapai tingkat kompetensi minimum membaca. Sebagai perbandingan, rata-rata negara OECD mencapai 69 persen. Hasil tersebut tidak berarti masyarakat Indonesia tidak bisa membaca. Persoalannya lebih kompleks, berkaitan dengan kemampuan memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi tertulis. Namun, angka itu cukup untuk menunjukkan bahwa ambisi menjadi negara maju masih menghadapi tantangan mendasar dalam kualitas pembelajaran.

Jika Indonesia ingin memasuki persaingan ekonomi global, maka kita akan berbicara tentang industrialisasi, hilirisasi, kecerdasan buatan, dan penguasaan teknologi. Bahkan, masa depan bangsa sering digambarkan melalui gambaran kota-kota pintar, industri modern, dan generasi unggul yang mampu bersaing dengan negara maju. Semua itu tentu merupakan ambisi yang sah. Tetapi bagaimana mungkin sebuah negara berharap menjadi kekuatan ekonomi berbasis pengetahuan apabila akses masyarakat terhadap pengetahuan sendiri belum merata?

Dalam ekonomi politik internasional, keunggulan suatu negara semakin ditentukan oleh kemampuannya memproduksi, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Negara yang menguasai pengetahuan memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan teknologi, meningkatkan produktivitas, dan menentukan posisi dalam rantai nilai global. Sebaliknya, negara yang lemah dalam pengembangan kapasitas intelektual berisiko terus bergantung pada inovasi yang dihasilkan bangsa lain. Di sinilah buku memainkan peranan penting.

Buku merupakan salah satu instrumen untuk memperluas kemampuan manusia berpikir, memahami dunia, dan mengembangkan gagasan baru. Sayangnya, pembangunan fisik jauh lebih mudah dipamerkan daripada pembangunan intelektual. Sebuah gedung dapat diresmikan dengan memotong pita. Sebuah jalan dapat dipamerkan melalui foto udara. Tetapi meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berpikir kritis tidak selalu dapat diabadikan dalam satu acara seremonial. Barangkali karena itulah pembangunan pengetahuan sering kali kalah menarik dibandingkan pembangunan yang mudah dilihat. Padahal, masa depan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi gedung yang mampu dibangunnya, tetapi juga oleh seberapa jauh pemikiran masyarakat yang hidup di dalamnya berkembang.

Membaca Buku, Membaca Kekuasaan

Persoalan literasi sebenarnya tidak pernah sepenuhnya terpisah dari politik. Paulo Freire, melalui buku “Pedagogy of the Oppressed” (1970), mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya tidak menjadikan manusia sekadar penerima informasi. Pendidikan perlu membangun kemampuan manusia untuk memahami dan mempertanyakan realitas sosialnya. Pandangan Freire menjadi menarik ketika ditempatkan dalam hubungan antara negara, masyarakat, dan kekuasaan. Sebab, masyarakat yang memiliki literasi kritis tidak hanya mampu membaca buku. Mereka juga mampu membaca kebijakan, menilai keputusan politik, dan mempertanyakan cara kekuasaan dijalankan. Mereka tidak mudah menerima sebuah kebijakan hanya karena pemerintah menyebutnya berhasil. Mereka akan menanyakan data, memeriksa alasan, membandingkan dampak, dan mempertanyakan siapa yang memperoleh manfaat.

Dalam demokrasi, kemampuan semacam ini seharusnya dipelihara. Namun, di sinilah muncul sebuah paradoks politik. Negara membutuhkan masyarakat terdidik untuk membangun ekonomi yang maju. Tetapi masyarakat yang terdidik secara kritis juga memiliki kemampuan lebih besar untuk mengawasi dan mengoreksi negara. Rakyat yang kritis tidak selalu menyenangkan bagi penguasa. Mereka mungkin lebih sering bertanya daripada bertepuk tangan. Mereka tidak mudah puas dengan slogan, terutama ketika kenyataan tidak sesuai dengan janji yang disampaikan.

Pada September 2026, Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz, mengingatkan bahwa persoalan literasi Indonesia tidak semestinya hanya dipahami sebagai rendahnya minat baca. Keterbatasan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian penting dari persoalan tersebut. Pernyataan itu mengandung kritik yang patut direnungkan.

Selama ini, masyarakat sering diminta meningkatkan minat membaca, seakan-akan rendahnya literasi semata-mata merupakan persoalan kemauan individu. Padahal, tidak semua orang hidup dalam lingkungan yang menyediakan perpustakaan dengan koleksi lengkap, toko buku yang mudah dijangkau, atau fasilitas digital yang memadai.

Kondisi perpustakaan nasional pun belum sepenuhnya menggembirakan. Perpusnas pada 2026 menyebutkan bahwa dari sekitar 219 ribu perpustakaan di Indonesia, hanya sekitar 7,7 persen yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Angka tersebut mengingatkan bahwa membangun perpustakaan dan memastikan perpustakaan memberikan layanan berkualitas merupakan dua hal berbeda.

Tentu pemerintah telah menjalankan berbagai program literasi dan penyediaan bahan bacaan. Upaya tersebut perlu diakui sekaligus dievaluasi secara terus-menerus. Namun, jika Indonesia benar-benar ingin menempatkan kecerdasan bangsa sebagai prioritas pembangunan, kita membutuhkan lebih daripada kampanye membaca. Kita membutuhkan kebijakan yang membuat buku lebih terjangkau, memperkuat penerbitan dan distribusi, memperluas layanan perpustakaan, serta memastikan masyarakat di luar pusat-pusat ekonomi memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pengetahuan.

Sebab, sebuah bangsa tidak menjadi cerdas hanya karena para pemimpinnya rajin mengingatkan rakyat untuk membaca. Pada akhirnya, kita perlu kembali kepada kalimat yang ditulis oleh para pendiri republik dalam Pembukaan UUD 1945, "Mencerdaskan kehidupan bangsa."

Kalimat itu bukan sekadar cita-cita yang boleh diulang tanpa batas waktu. Ia merupakan amanat yang semestinya terus diuji melalui kebijakan dan hasil yang dirasakan masyarakat. Delapan dekade lebih setelah Indonesia merdeka, sudah selayaknya kita bertanya apakah negara telah memperlakukan pengetahuan sebagai kebutuhan mendasar, atau masih membiarkannya menjadi kesempatan yang lebih mudah dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi.

Mengapa sebuah republik yang ingin menjadi bangsa maju masih harus berjuang memastikan rakyatnya memperoleh bacaan yang layak?

Sebab, mungkin tragedi terbesar dalam kehidupan sebuah bangsa bukanlah ketika rakyatnya tidak ingin membaca. Melainkan ketika rakyatnya ingin membaca, tetapi buku yang mereka butuhkan tetap berada di luar jangkauan, dan betapa ironisnya apabila sebuah negara begitu serius menyiapkan generasi emas, tetapi belum cukup serius memastikan bahwa generasi tersebut dapat memperoleh pengetahuan yang dibutuhkannya.

Referensi:

Finnish Tax Administration. (n.d.). Rates of VAT. https://www.vero.fi/en/businesses-and-corporations/taxes-and-charges/vat/rates-of-vat/

Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed (M. B. Ramos, Trans.). Herder and Herder.

Government of India, Ministry of Finance. (2025, February 11). GST on educational services (Rajya Sabha Unstarred Question No. 856). https://sansad.in/getFile/annex/267/AU856_ysdXLC.pdf?source=pqars

HM Revenue & Customs. (n.d.). Zero rating books and printed matter (VAT Notice 701/10). GOV.UK. https://www.gov.uk/guidance/zero-rating-books-and-printed-matter-for-vat-notice-70110

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PMK.010/2020 tentang buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/5-pmk-010-2020/view

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud serta jasa kena pajak dari luar daerah pabean. https://www.jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-131-tahun-2024

Libraries.fi. (2022, December 15). Library legislation. https://www.libraries.fi/legislation?language_content_entity=en

Libraries.fi. (2025, April 1). Statistics. https://www.libraries.fi/statistics?language_content_entity=en

National Book Trust, India. (n.d.). Introduction. https://www.nbtindia.gov.in/aboutus__5__history.nbt

National Book Trust, India. (2023, August 30). Subsidized books publications. https://www.nbtindia.gov.in/mePSP/nbtindia.gov.in/nbtindia.gov.in/scheme__13__subsidized-books-publications.nbt

National Book Trust, India. (2026). English general catalogue 2026. https://www.nbtindia.gov.in/writereaddata/attachment/monday-march-30-202612-20-05-pmenglish-general-catalogue-2026.pdf

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). PISA 2025 results (Volume I): Indonesia [Country note]. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/indonesia_9c880f8a-en.html

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2026a, September 30). Kepala Perpusnas: Masalah literasi Indonesia perlu dilihat secara utuh. https://www.perpusnas.go.id/berita/kepala-perpusnas-masalah-literasi-indonesia-perlu-dilihat-secara-utuh

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2026b). Perpusnas-Kemenko PMK kompak rumuskan strategi tingkatkan budaya literasi. https://www.perpusnas.go.id/berita/perpusnas-kemenko-pmk-kompak-rumuskan-strategi-tingkatkan-budaya-literasi

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945