Korea Menua, Indonesia Muda: Kemitraan Demografi untuk Masa Depan Bersama

Setiap malam, selepas rutinitas kuliah, saya menatap layar ponsel dan menyimak pelajaran bahasa Korea di YouTube, kata demi kata. Sebagai mahasiswa akuntansi berusia 21 tahun, saya bermimpi bekerja di bagian keuangan sebuah galangan kapal di Korea Selatan. Setelah itu, saya ingin pulang membawa pengalaman tersebut untuk ikut memperkuat galangan kapal di Tanah Air.

Saya tidak sendirian. Ribuan anak muda Indonesia memiliki mimpi serupa. Mimpi kami bertemu dengan kebutuhan Korea, negeri yang kini menua dengan cepat. Karena itu, saya mengusulkan agar Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus (Special Comprehensive Strategic Partnership/SCSP) kedua negara memiliki pilar baru: “kemitraan demografi”.

Momentumnya tepat. Pada 1 April 2026, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Lee Jae Myung sepakat meningkatkan hubungan kedua negara menjadi SCSP. Presiden Lee bahkan menyebut Korea hanya memiliki satu hubungan semacam ini dengan negara mana pun di dunia.

Kunjungan kenegaraan itu menghasilkan sepuluh nota kesepahaman (MoU), mulai dari mineral kritis, energi bersih, hingga pembangunan digital. Forum bisnis kedua negara juga mencatat komitmen investasi sekitar 10,2 miliar dolar AS. Kini, kemitraan istimewa itu layak diperluas, dari mineral hingga manusia.

Dua Jam Pasir yang Saling Melengkapi

Indonesia dan Korea Selatan sedang membaca jam pasir yang berbeda. Di Korea, pasir usia produktif kian menipis. Menurut Kementerian Data dan Statistik Korea, 21,6 persen penduduknya kini berusia 65 tahun ke atas. Proporsinya diproyeksikan mencapai 30 persen pada 2036. Di Indonesia, pasirnya masih melimpah, tetapi terus berjatuhan. Bappenas memperkirakan bonus demografi kita berlangsung setidaknya hingga 2039.

Kebutuhan kedua negara bagai gayung bersambut. Bank of Korea memperkirakan kekurangan tenaga perawat bagi lansia, orang sakit, dan anak bisa mencapai 1,55 juta orang pada 2042. Di galangan kapal Korea, pekerja asing sudah mengisi 16 persen tenaga kerja pada 2024. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 19,44 persen penduduk Indonesia berusia 15 sampai 24 tahun tidak sedang bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan pada 2025. Angka itu adalah potensi yang menunggu disentuh pelatihan.

Manfaatnya mengalir dua arah. Korea mendapat tenaga muda yang terlatih, sedangkan Indonesia memperoleh keterampilan dan pengalaman industri. Juru las dan tenaga profesional yang pulang dari Korea mampu memperkuat galangan kapal nasional, termasuk yang menopang pertahanan maritim kita.

Korea juga bisa berbagi pengalaman menjalankan asuransi perawatan jangka panjang sejak 2008. Bekal itu berharga karena Bappenas memproyeksikan satu dari lima penduduk Indonesia akan berusia lanjut pada 2045. Korea hari ini adalah cermin Indonesia esok hari. Selain itu, MoU kecerdasan artifisial untuk kesehatan dasar dapat diarahkan ke teknologi perawatan lansia yang bermanfaat bagi kedua negara.

Fondasi yang Sudah Kokoh

Gagasan ini tidak berangkat dari nol. Sejak 2004, Employment Permit System (EPS) menjadi jalur resmi penempatan pekerja Indonesia ke Korea melalui skema antarpemerintah. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencatat, hingga September 2025, sebanyak 5.410 pekerja Indonesia telah ditempatkan, dengan kuota di atas rata-rata negara pengirim.

Kerja sama itu terus naik kelas. Pada 2024, Korea membuka pusat pelatihan tenaga galangan kapal pertamanya di luar negeri, di Serang, Banten. Pada September 2026, Korea bersama Kementerian Perhubungan menghadirkan pusat pelatihan industri jasa fasilitas lepas pantai di Jakarta, dengan target 240 tenaga ahli hingga 2029. Dalam kerangka perjanjian kemitraan ekonomi kedua negara (IK-CEPA), Korea bahkan menyatakan kesediaan menerapkan skema khusus bagi tenaga profesional Indonesia.

Indonesia pun bergerak dari dalam negeri. Pada Oktober 2026, Kementerian Perindustrian dan KP2MI memperluas pelatihan vokasi calon pekerja migran untuk mendukung program SMK Go Global, dengan Korea sebagai salah satu negara tujuan. Potensinya besar. Pemerintah mencatat sekitar 291.000 peluang kerja luar negeri yang terverifikasi pada 2026. Sekitar tiga perempatnya masih terbuka.

Dengan kata lain, fondasinya sudah diletakkan. Tugas kita kini adalah menyatukan inisiatif-inisiatif tersebut ke dalam satu kerangka besar yang berjangka panjang.

Membangun Koridor Talenta

Kerangka itu saya sebut “Koridor Talenta”. Ada empat langkah untuk membangunnya.

Pertama, kedua negara dapat membentuk kelompok kerja demografi di bawah Dialog Strategis Komprehensif Khusus, mekanisme yang lahir dari salah satu MoU SCSP. Kelompok kerja ini menyusun peta jalan dengan target tahunan. Agenda awalnya adalah menuntaskan pembaruan MoU EPS dengan standar perlindungan pekerja yang kuat.

Kedua, pusat pelatihan di Serang dapat dikembangkan menjadi jaringan Politeknik Talenta di beberapa provinsi untuk galangan kapal, perawatan lansia, dan manufaktur. Jaringan ini bisa menjadi jalur khusus Korea dalam program SMK Go Global. Kurikulumnya memadukan bahasa Korea dan keterampilan teknis, dengan sertifikat kompetensi yang diakui kedua negara. Pada tahap awal, targetnya bisa dipatok, misalnya, 1.000 lulusan bersertifikat per tahun. Bagi lulusan perguruan tinggi, jalur profesional perlu dibuka melalui program magang yang memanfaatkan skema khusus IK-CEPA.

Soal pembiayaan, saya meminjam kacamata akuntansi. Dalam standar akuntansi, biaya pelatihan diakui sebagai beban, bukan aset. Namun, dalam kemitraan antarnegara, pelatihan justru merupakan investasi yang hasilnya dipetik bersama. Karena itu, Politeknik Talenta layak dibiayai lewat kerja sama Danantara dan Korea Eximbank yang telah diteken dalam SCSP.

Ketiga, jalur perawat lansia dapat dibangun dengan belajar dari perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dengan Jepang (IJEPA). Menurut JICWELS, lembaga penyalur resmi di Jepang, lebih dari 4.000 kandidat perawat dan careworker asal Indonesia telah diterima sejak 2008. Lembaga itu juga mencatat, instansi medis yang mempekerjakan mereka puas dengan kinerjanya. Pola serupa dalam IK-CEPA berpeluang menjawab kebutuhan Korea, dengan upah dan perlindungan yang setara dengan pekerja lokal.

Keempat, migrasi sirkuler (circular migration) perlu dirancang sejak awal. Pekerja yang pulang dapat berkarya di perusahaan Korea di Indonesia dan galangan kapal nasional. Mereka juga bisa menggerakkan ekonomi desa melalui program Desa Migran Emas yang dikembangkan KP2MI bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Perawat yang kini merawat lansia Korea kelak dapat menjadi tulang punggung layanan lansia di Tanah Air.

Tentu, mobilitas tenaga kerja membawa tantangan, mulai dari kesiapan bahasa, perlindungan pekerja, hingga kekhawatiran akan pelarian talenta (brain drain). Namun, tantangan itu adalah alasan untuk merancang koridor ini dengan cermat: jalurnya sirkuler, waktunya terukur, dan perlindungannya dijamin di level tertinggi hubungan bilateral.

Berjalan Bersama, Sampai Jauh

Dalam jamuan kenegaraan di Seoul, Presiden Prabowo mengutip pepatah Korea, hamkke gamyeon meolli ganda: jika berjalan bersama, kita akan sampai jauh. Pepatah itu menemukan maknanya yang paling nyata ketika yang berjalan bersama bukan hanya modal dan mineral, melainkan juga manusia.

Pada akhirnya, keberhasilan SCSP tidak cukup diukur dari jumlah MoU yang diteken. Ukuran yang lebih bermakna adalah jumlah anak muda yang berangkat dengan keterampilan dan pulang membawa keahlian untuk Indonesia Emas 2045. Semoga saya termasuk di antara mereka.

Jam pasir demografi memang tidak bisa dihentikan, tetapi selalu bisa dibalik. Kemitraan demografi adalah cara kedua negara membaliknya agar waktu kembali berpihak kepada keduanya. Dengan memperluas kolaborasi hingga ke manusia, Indonesia dan Korea sedang membangun masa depan bersama yang sesungguhnya.