Pendekatan Keamanan Bukan Solusi Konflik di Thailand Selatan
Mahasiswa Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Hana Ramadhani Putri Utomo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPendekatan keamanan bukan solusi konflik Thailand Selatan, pengakuan identitas lebih mendesak.
Perhatian masyarakat internasional mungkin masih terfokus pada sengketa perbatasan wilayah antara Thailand dan Kamboja yang berlangsung cukup tegang tahun lalu sehingga permasalahan lama yang terjadi tahun 2004 di Thailand luput dari sorotan. Konflik yang utamanya disebabkan ketika warga Melayu-Muslim menuntut hak-haknya kepada pemerintah yang kala itu berhadapan langsung oleh aparat negara. Reuters memperkirakan jumlah korban telah melampaui 7.000 orang sejak 2004, mencakup warga sipil, aparat keamanan, dan anggota kelompok bersenjata. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Ia puncak dari konflik berakar historis antara dua Kerajaan besar di Thailand dahulu. Hingga sekarang, dialog damai antara kelompok muslim Thailand Selatan (Narathiwat, Pattani, Yala, dan sebagian Songkhla) dan Pemerintah belum menemukan titik terang bahkan setelah dua abad. Masyarakat Melayu-Muslim masih berjuang untuk melawan rezim diskriminatif Thailand. Sekarang, kekerasan masih terjadi, tetapi kondisi relatif stabil.
Dulu, Pattani merupakan salah satu kesultanan Melayu-Islam paling berpengaruh di Asia Tenggara, dengan pelabuhan dagang yang ramai, serta memiliki peran sentral dalam penyebaran Islam di kawasan. Namun, kejayaannya berhenti ketika Kerajaan Siam menganeksasi seluruh wilayah Pattani dan memecah wilayah tersebut pada tahun 1902. Perlawan terus muncul dengan para ulama sebagai penggerak utamanya. Perjanjian Anglo-Siam 1909 menetapkan Pattani sebagai bagian Siam. Sejak saat itu, masyarakat Melayu-Muslim didorong perlahan untuk mengikuti aturan Thailand-Buddha dan meninggalkan bahasa serta budaya Melayu, pendidikan pondok diperbolehkan tapi dilarang menggunakan bahasa Melayu, adat setempat dibatasi. Perlawanan terus muncul dengan para ulama sebagai penggerak utamanya.
Tuntutan masyarakat Thailand Selatan relatif konsisten, yaitu pengakuan. Pada 1947, ulama Haji Sulong Abdulkadir, salah satu ulama perlawanan yang cukup gigih, melalui 7 tuntutannya kepada pemerintahan Siam, ia memperjuangkan identitas Melayu, terutama bahasa untuk diakui dan dilegalkan, penggunaan hukum syariat dalam Majelis Islam, dan sebagainya. Namun, perjuangannya terhenti ketika Ia dikabarkan ditangkap dan hilang pada 1954. Sejak itu perlawanan bersenjata tumbuh melalui Barisan Revolusi Nasional (BRN) dan Pattani United Liberation Organisation (PULO) pada 1960-an, keduanya memiliki tujuan yang sama yakni kemerdekaan penuh untuk wilayah Pattani dan sekitarnya. Sejak saat itu BRN dilabeli kerajaan Bangkok sebagai kelompok pemberontak yang ingin memisahkan diri dari Thailand. Meskipun begitu, BRN akhirnya bersedia untuk menggugurkan tuntutan kemerdekaan dan
menggantikannya dengan tuntutan otonomi penuh bagi Narathiwat, Pattani dan Yala. Hingga kini inti tuntutannya tetap serupa, yaitu pengakuan identitas Melayu-Patani, ruang bagi bahasa dan agama, kewenangan lokal yang lebih besar, serta keadilan atas pelanggaran aparat. Sebenarnya, BRN telah melakukan bernegosiasi damai dengan pemerintah Thailand secara politik sejak 2024. Sayangnya, belum ada kesepakatan rencana perdamaian secara konkret dan proses dialog berjalan lambat sehingga aksi pemberontakan masih kerap terjadi.
Sejak tahun 2013 Malaysia menjadi mediator utama dalam perundingan antara pemerintah Thailand dan kelompok-kelompok separatis seperti BRN. Malaysia bahkan membentuk organisasi MARA Patani sebagai wadah dialog inklusif berkelanjutan bagi kedua pihak yang bertikai, tapi tidak bertahan lama. Selain negara, LSM dan aktivis lokal (seperti The Patani dan PerMAS) turut berperan. Mereka mendorong BRN menghormati hukum dan norma kemanusiaan internasional. BRN merespons dengan mengurangi serangan lalu gencatan senjata. Tahun 2020, BRN menandatangani Deed of Commitment dengan Geneva Call (LSM internasional yang bekerja dengan aktor non-negara bersenjata) untuk mendukung aturan pelibatan dan prinsip kemanusiaan. Tahun 2022 pemerintah Thailand dan BRN menyepakati Joint Comprehensive Plan towards Peace (JCPP), tetapi implementasinya tersendat. Di sela lambatnya proses dialog, serangan baru-baru ini dilakukan sehingga ditetapkan menjadi ancaman serius oleh Bangkok.
Tragedi Tak Bai 2004, ketika demonstrasi warga Narathiwat dibubarkan secara agresif oleh aparat. Puluhan demonstran meninggal, sebagian besar karena sesak napas setelah diangkut bertumpuk dalam truk militer dan total korban jiwa mencapai 85 orang. Dua dekade berselang, tidak ada satupun pejabat yang dihukum sampai pada akhirnya perkara tersebut kadaluarsa. Bagi masyarakat Melayu Muslim, impunitas ini menegaskan bahwa hukum tidak berlaku setara bagi para pelaku. Ketidakadilan itu menjadi bahan bakar bagi kelompok pemberontak bersenjata, yang dalam aksinya juga menelan korban warga sipil. Tindakan tersebut juga tidak dapat dibenarkan secara hukum dan justru memperkuat alasan negara memakai pendekatan yang keras pada mereka.
Lalu bagaimana kita memahami konflik ini menggunakan teori keamanan internasional ? Teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde membantu menjelaskannya. Keamanan dipahami sebagai hasil dari proses konstruksi sosial melalui tindakan tutur (speech act). Suatu isu diangkat dari arena politik biasa menjadi masalah keamanan ketika seorang aktor sekuritisasi (securitizing actor) membingkai isu tersebut sebagai ancaman eksistensial terhadap suatu objek rujukan (referent object) sehingga mengklaim hak untuk menerapkan tindakan luar biasa (emergency measures) di luar aturan politik normal .
Bangkok dalam kerangka ini berperan sebagai aktor sekuritisasi. Kelompok bersenjata Melayu-Muslim dibingkai sebagai pemberontak atau kriminal yang mengancam kedaulatan negara, sehingga tuntutan identitas mereka diperlakukan sebagai urusan keamanan, bukan urusan politik. Menurut Chambers dan Jitpiromsri, operasi di Deep South dikoordinasikan oleh Internal Security Operations Command (ISOC) yang dikendalikan militer, tetapi sejak 2011 digantikan dengan paramiliter dan milisi desa. Salah satu yang paling aktif melakukan kekerasan di kawasan Selatan menurut Center of Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD) adalah Thahan phran (Ranger).
Pemerintah Thailand tidak perlu membagi wilayah atau memberikan kemerdekaan kepada wilayah selatan. Integritas teritorial tetap jadi prinsip yang dihormati dalam hubungan antarnegara. Kemerdekaan juga bukan jawaban yang realistis maupun diperlukan. Yang lebih mendesak justru pengakuan nyata terhadap identitas Melayu-Muslim. Bukan sekadar pernyataan di atas kertas, tapi benar-benar masuk ke dalam kebijakan. Bangkok seharusnya mengakui identitas Melayu sebagai bagian dari keragaman bangsa Thailand, sekaligus mencabut pembatasan penggunaan bahasa Melayu di sekolah, layanan publik, dan kehidupan sehari-hari. Bahasa adalah salah satu fondasi kesatuan sebuah bangsa. Ketika sebuah komunitas diizinkan berbicara dengan bahasanya sendiri dan diperlakukan setara, rasa memiliki terhadap negara akan tumbuh. Ruang bagi narasi kekerasan pun otomatis menyempit. Masyarakat Thailand Selatan butuh perdamaian dan kesetaraan, bukan sekadar berhentinya tembakan. Selama pembatasan bahasa dan impunitas dibiarkan, kekerasan kultural dan struktural tetap hidup meski situasi tampak tenang. Oleh karena itu, Bangkok perlu menjamin kesetaraan bahasa dan budaya Melayu, membuka dialog yang lebih substansial, serta melibatkan masyarakat sipil secara bermakna, termasuk dalam menuntaskan keadilan bagi korban masa lalu. Perdamaian tidak lahir hanya karena tidak ada lagi peluru. Ia tumbuh ketika setiap komunitas merasa diakui dan diperlakukan setara di rumah yang sama.