Saat Kurikulum Berganti: Benarkah Semua Sekolah Berada di Garis Start yang Sama?
Mahasiswa Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Hanna Syafana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPerubahan kurikulum merupakan hal yang sering terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Setiap perubahan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Namun, penerapan kurikulum baru sering menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan sekolah dalam menjalankannya.
Kondisi pendidikan yang berbeda antara sekolah di kota besar dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah semua sekolah benar-benar siap menghadapi perubahan kurikulum atau masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya.
Fenomena "Ganti Menteri, Ganti Kurikulum"
Di kalangan masyarakat Indonesia, muncul anggapan bahwa setiap pergantian menteri pendidikan sering diikuti dengan pergantian kurikulum. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena guru dan sekolah harus terus beradaptasi dengan kebijakan baru. Meskipun tujuan perubahan kurikulum adalah meningkatkan kualitas pendidikan, proses transisi yang terlalu sering dapat menimbulkan kebingungan dan menambah beban bagi tenaga pendidik.
Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan kebebasan kepada guru dalam mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Akan tetapi, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan sekolah dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah.
Kesiapan Sekolah di Kota Besar dan Daerah 3T
Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kurikulum baru adalah adanya kesenjangan fasilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah 3T. Sekolah-sekolah di kota besar umumnya memiliki akses internet yang baik, perangkat teknologi yang memadai, serta kesempatan mengikuti berbagai pelatihan yang disediakan pemerintah. Guru-guru juga lebih mudah mengakses informasi melalui platform digital seperti Platform Merdeka Mengajar.
Sebaliknya, banyak sekolah di daerah 3T masih menghadapi berbagai keterbatasan. Beberapa sekolah bahkan masih mengalami kesulitan dalam memperoleh jaringan internet yang stabil, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta ketersediaan tenaga pendidik yang cukup. Dalam kondisi seperti ini, penerapan kurikulum yang menuntut kreativitas, penggunaan teknologi, dan pembelajaran berbasis proyek tentu menjadi tantangan yang tidak mudah.
Penelitian dan laporan dari SMERU Research Institute menunjukkan bahwa ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Ketidakmerataan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan menyebabkan kemampuan sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan juga berbeda-beda.
Kesiapan dan Kesejahteraan Guru
Selain fasilitas sekolah, faktor lain yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum adalah kesiapan guru. Kurikulum baru tidak hanya mengubah materi pembelajaran, tetapi juga mengubah cara mengajar, metode penilaian, dan strategi pembelajaran yang harus diterapkan guru.
Organisasi seperti Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sering menyoroti bahwa banyak guru, terutama di daerah, masih membutuhkan pelatihan yang lebih intensif untuk memahami konsep Kurikulum Merdeka secara menyeluruh. Tidak sedikit guru yang merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam waktu singkat.
Selain itu, persoalan kesejahteraan guru juga menjadi faktor penting. Banyak guru honorer di daerah yang masih menerima penghasilan rendah. Kondisi tersebut membuat mereka harus membagi perhatian antara memenuhi kebutuhan hidup dan mengikuti berbagai tuntutan administratif maupun pelatihan kurikulum. Akibatnya, proses adaptasi terhadap kurikulum baru menjadi kurang optimal.
Dampak terhadap Kesenjangan Hasil Belajar
Apabila kurikulum baru diterapkan tanpa memperhatikan kesiapan daerah yang berbeda-beda, maka kesenjangan hasil belajar dapat semakin melebar. Siswa di kota besar yang memiliki akses terhadap fasilitas dan guru yang lebih siap akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan siswa di daerah yang masih mengalami keterbatasan.
Kondisi ini berpotensi memperbesar learning gap atau kesenjangan capaian belajar antarwilayah. Padahal, salah satu tujuan utama pendidikan nasional adalah memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang lokasi geografis maupun kondisi sosial ekonomi.
Beberapa laporan media nasional juga menunjukkan bahwa masih banyak sekolah di daerah pelosok yang menghadapi kendala dalam menjalankan berbagai kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kurikulum tidak hanya ditentukan oleh kualitas konsepnya, tetapi juga oleh kesiapan sistem pendidikan secara keseluruhan.
Kurikulum Baru dan Tantangan Pemerataan Pendidikan
Perubahan kurikulum merupakan langkah yang penting untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Namun, keberhasilan suatu kurikulum tidak hanya ditentukan oleh isi dan tujuannya, melainkan juga oleh kesiapan sekolah, guru, serta fasilitas pendukung yang tersedia. Kenyataannya, masih terdapat perbedaan kondisi yang cukup besar antara sekolah di kota besar dan sekolah di daerah 3T.
Jika perubahan kurikulum diterapkan tanpa memperhatikan kesenjangan tersebut, maka tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata akan sulit tercapai. Oleh karena itu, sebelum melakukan perubahan kurikulum, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh sekolah memiliki kesempatan dan dukungan yang sama untuk mengimplementasikannya. Dengan begitu, setiap peserta didik, di mana pun mereka berada, dapat memperoleh hak pendidikan yang berkualitas dan setara.