Konten dari Pengguna

Pidato Presiden, Bahasa Kekuasaan, dan Mutu Demokrasi

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Hasantoha Adnan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Ada yang menarik dari pola komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto sepanjang dua tahun pemerintahannya: semakin panjang waktu yang digunakan untuk berbicara di depan publik, semakin besar pula pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan berkomunikasi dengan warga negara.

Kajian Dua Tahun di Podium yang dirilis Electoral Politics & Public Opinion Studies (EPPOS), Research Center for Politics and Government (PolGov), FISIPOL Universitas Gadjah Mada, pada 26 Oktober 2026, memberikan bahan refleksi yang penting. Dari 166 pidato publik Presiden Prabowo sejak dilantik Oktober 2024 hingga Oktober 2026, penelitian ini mencatat total durasi 80,6 jam dengan sekitar 326.800 kata. Di dalamnya ditemukan 311 insiden ucapan yang dikategorikan tidak pantas, tersebar dalam 84 pidato.

Pada saat bersamaan, rerata tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan turun dari 80,5 persen menjadi 58 persen, berdasarkan 29 survei yang dihimpun peneliti. Temuan-temuan ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa gaya komunikasi presiden menyebabkan penurunan kepuasan publik. Namun, keduanya menghadirkan pertanyaan yang tak boleh diabaikan: ketika komunikasi politik semakin intensif, apakah kepercayaan publik ikut menguat?

Pertanyaan ini membawa kita melampaui persoalan kesantunan berbahasa. Yang dipertaruhkan adalah cara kekuasaan memahami kritik, membangun legitimasi, dan memperlakukan ruang publik dalam rumah demokrasi.

Ketika bahasa menjadi instrumen kekuasaan

Dalam politik, bahasa bukan sekadar alat untuk menyampaikan pikiran. Bahasa juga menentukan siapa yang dianggap berhak berbicara, siapa yang dipercaya, dan siapa yang ditempatkan sebagai lawan. Melalui pilihan kata, metafora, pengulangan, dan pelabelan, kekuasaan membangun batas antara kelompok yang dianggap mewakili kepentingan bersama dan mereka yang diposisikan di luar batas tersebut.

Perspektif analisis wacana kritis TA. van Dijk (1998) membantu kita membaca mekanisme ini. Wacana politik kerap membangun citra positif tentang kelompok sendiri sekaligus menonjolkan citra negatif pihak lain. Dalam strategi semacam ini, “kita” bukan hanya penanda kebersamaan. Ia dapat menjadi alat untuk mengeklaim kepemilikan atas kepentingan rakyat, bangsa, bahkan kebenaran itu sendiri.

Sebaliknya, “mereka” dapat dibentuk sebagai kelompok yang dianggap menghambat agenda nasional, tidak memahami persoalan, atau memiliki niat buruk. Ketika pola tersebut menguat, perdebatan tentang kebijakan berisiko bergeser menjadi pertarungan moral antara pihak yang mengaku membela rakyat dan pihak yang dicurigai menentangnya.

Kajian PolGov mencatat bahwa dari 311 insiden ucapan tidak pantas, 155 (49,8 %) menyasar pengkritik dan masyarakat sipil. Sementara itu, 151 insiden dikategorikan sebagai bentuk delegitimasi terhadap kritik. Temuan ini penting bukan semata-mata karena pilihan katanya, melainkan karena sasaran dan konteks penggunaannya.

Dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah tidak identik dengan permusuhan terhadap negara. Akademisi dapat keliru, aktivis dapat memiliki kepentingan, dan media dapat melakukan kesalahan. Semua itu justru menjadi alasan untuk membangun mekanisme pengujian argumen, bukan untuk menutup perdebatan melalui stigma.

Ketika pengkritik dijawab dengan pelabelan yang merendahkan, perhatian publik berpindah dari substansi persoalan menuju identitas dan moralitas orang yang menyampaikannya. Pemerintah tidak lagi dituntut terutama untuk menjawab apakah suatu kebijakan tepat, melainkan diberi ruang untuk mempertanyakan apakah pengkritiknya layak didengar.

Di sinilah bahasa bekerja sebagai instrumen kekuasaan: bukan hanya meyakinkan publik, melainkan juga menentukan batas-batas kritik yang dianggap sah.

Podium sebagai panggung negara

Antropolog Clifford Geertz menawarkan sudut pandang lain untuk memahami fenomena ini. Dalam Negara Teater: Bali Abad Kesembilan Belas (1980), Geertz menunjukkan bagaimana kekuasaan negara diwujudkan melalui ritus, simbol, dan pertunjukan yang menjadikan hierarki politik terlihat serta bermakna bagi masyarakat.

Tentu saja konsep tersebut tidak dapat dipindahkan begitu saja dari Bali abad ke-19 ke konteks Indonesia saat ini. Namun, ia membantu kita memahami bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui keputusan administratif dan perangkat hukum. Kekuasaan juga dipentaskan melalui upacara, pidato, gestur, simbol kebangsaan, serta hubungan antara pemimpin dan audiensnya.

Podium presiden adalah salah satu panggung terpenting dalam pertunjukan tersebut. Di sana, kepala negara tidak hanya menjelaskan program, tetapi juga menghadirkan gambaran tentang siapa dirinya, apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan bagaimana bangsa seharusnya memahami keadaan.

Kajian PolGov mencatat bahwa durasi pidato meningkat dari 9,9 jam pada semester pertama menjadi 29,2 jam pada semester keempat. Dari 311 insiden ucapan tidak pantas, 222 insiden atau 71,4 persen terjadi dalam acara kenegaraan dan program pemerintah.

Angka tersebut mengundang perhatian karena bahasa konfrontatif tidak hanya muncul dalam arena persaingan partisan, tetapi juga dalam ruang representasi negara. Padahal, panggung kenegaraan semestinya memiliki fungsi yang lebih luas daripada memperkuat solidaritas pendukung: ia perlu menghadirkan kewibawaan institusi yang melampaui perbedaan politik.

Pertunjukan kekuasaan tentu bukan sesuatu yang dengan sendirinya buruk. Pemimpin perlu menunjukkan arah, membangun optimisme, dan meyakinkan masyarakat bahwa persoalan bersama dapat diatasi. Akan tetapi, pertunjukan kehilangan daya legitimatifnya apabila simbol keberhasilan lebih menonjol daripada keterbukaan terhadap persoalan, atau ketika kewibawaan dibangun melalui perendahan terhadap pihak yang berbeda pendapat.

Negara teater menjadi problematis bukan karena negara tampil di hadapan rakyat, melainkan ketika penampilan itu mengambil alih ruang yang semestinya digunakan untuk menguji kenyataan. Angka keberhasilan dapat disampaikan dengan lantang, tetapi tetap harus terbuka terhadap verifikasi. Janji pembangunan dapat membangkitkan harapan, tetapi harus diikuti ukuran capaian yang dapat diperiksa.

Agresi verbal dan kecemasan kekuasaan

Dari sudut psikologi politik, pola komunikasi tersebut juga layak diperiksa melalui hubungan antara kekuasaan, kritik, dan pengendalian emosi. Posisi sebagai pemimpin tertinggi memberikan otoritas besar, tetapi sekaligus menciptakan risiko psikologis: kritik terhadap keputusan dapat dipersepsikan sebagai tantangan terhadap kewibawaan pribadi.

Dalam keadaan demikian, respons defensif dapat muncul. Alih-alih membahas substansi kritik, pemimpin justru menyerang pembawa kritik. Teori frustrasi-agresi sebagaimana dirumuskan ulang oleh Leonard Berkowitz (1989), dapat membantu menjelaskan sebagian mekanisme umum tersebut. Namun, teori itu tidak cukup untuk memastikan motif psikologis seorang presiden berdasarkan transkrip pidato semata.

Karena itu, kita tidak perlu buru-buru mendiagnosis Presiden Prabowo sebagai pribadi yang cemas, egosentris, atau memiliki kompleks superioritas. Kesimpulan seperti itu memerlukan bukti psikologis yang tidak disediakan oleh kajian pidato. Yang dapat dinilai secara lebih bertanggung jawab adalah pola komunikasi yang terlihat, sasaran retorikanya, dan konsekuensi institusional yang mungkin ditimbulkannya.

Data PolGov menunjukkan peningkatan insiden berat per pidato dari 0,40 pada tahun pertama menjadi 0,72 pada tahun kedua. Temuan ini memberikan dasar untuk mempertanyakan apakah bahasa konfrontatif mulai menjadi pola komunikasi yang menetap, bukan sekadar kejadian spontan.

Masalahnya bukan apakah seorang presiden boleh berbicara lugas, menggunakan humor, atau sesekali menunjukkan kemarahan. Pemimpin tetap manusia yang dapat mengekspresikan emosi. Persoalannya adalah bagaimana emosi itu dikelola ketika seseorang berbicara dari posisi yang memiliki otoritas politik, simbolik, dan institusional sangat besar.

Ucapan yang keluar dari mulut seorang warga biasa tidak memiliki bobot yang sama dengan ucapan presiden. Kata-kata kepala negara memperoleh daya jangkau melalui perangkat komunikasi pemerintah, perhatian media, dan legitimasi jabatan. Karena itu, normalisasi penghinaan dari podium tertinggi berpotensi mengirimkan pesan bahwa merendahkan lawan merupakan cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan perbedaan.

Dalam jangka panjang, pola tersebut dapat menciptakan efek gentar (chilling effect). Orang mungkin tetap memiliki pendapat, tetapi menjadi lebih berhati-hati untuk menyampaikannya karena mengantisipasi serangan, stigma, atau konsekuensi sosial. Ruang publik tidak harus dibungkam melalui pelarangan formal untuk kehilangan keterbukaannya; rasa takut dan keengganan berbicara pun dapat mempersempitnya.

Dari dominasi podium menuju akuntabilitas

Ada satu paradoks yang perlu menjadi perhatian: peningkatan intensitas pidato berlangsung bersamaan dengan penurunan kepuasan publik. Hubungan temporal ini tidak membuktikan hubungan sebab-akibat. Kepuasan terhadap pemerintah dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi, pelaksanaan program, kesempatan kerja, harga kebutuhan pokok, hingga pengalaman masyarakat berhadapan dengan layanan publik.

Justru karena itu, komunikasi presiden perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan, bukan penggantinya. Pidato dapat menjelaskan kebijakan, tetapi tidak dapat menggantikan pelaksanaan kebijakan. Retorika tentang kesejahteraan tidak identik dengan perbaikan kesejahteraan. Pernyataan keberhasilan harus diuji melalui hasil yang dirasakan masyarakat.

Kajian PolGov patut dibaca sebagai pengingat bahwa pidato presiden merupakan catatan publik yang dapat diperiksa kembali. Konsekuensinya, komunikasi politik harus terbuka terhadap penilaian berdasarkan isi, konsistensi, dan kesesuaiannya dengan tindakan pemerintah.

Presiden tidak harus kehilangan ketegasan untuk menjadi demokratis. Sebaliknya, ketegasan memperoleh makna ketika disertai kesediaan menjelaskan alasan, menerima koreksi, dan membedakan kritik yang beralasan dari informasi yang keliru. Pemerintah juga tidak perlu membalas setiap kritik. Ada kalanya jawaban terbaik adalah membuka data, memperbaiki kebijakan, atau membiarkan argumen diuji melalui proses yang independen.

Pada akhirnya, persoalan podium bukanlah berapa lama seorang presiden berbicara, seberapa keras suaranya terdengar, atau seberapa kuat ia menguasai panggung. Persoalannya adalah apakah bahasa yang digunakan memperluas kemampuan warga untuk memahami urusan publik, atau justru mempersempit ruang mereka untuk mempertanyakan kekuasaan.

Sejarah politik tidak hanya mencatat program yang diumumkan dan janji yang disampaikan. Ia juga mencatat bagaimana penguasa memperlakukan mereka yang tidak sependapat. Di situlah kualitas kenegarawanan diuji: bukan ketika semua orang bertepuk tangan, melainkan ketika kritik datang dan kekuasaan memilih untuk menjawabnya tanpa merendahkan.

Podium presiden pada akhirnya bukan milik pribadi pemegang jabatan. Ia adalah ruang simbolik milik republik. Kewibawaannya tidak lahir dari kemampuan membungkam lawan, tetapi dari kesanggupan menjaga agar perbedaan tetap dapat diucapkan, diperdebatkan, dan dipertanggungjawabkan. Sebab demokrasi yang sehat tidak membutuhkan pemimpin yang selalu menang dalam pertengkaran, melainkan institusi yang membuat kebenaran tetap dapat diuji, termasuk oleh mereka yang tidak disukai penguasa.