Senjata Api dan Perdamaian yang Rapuh: Benturan Antar Aktor di Thailand Selatan

Deretan koleksi senjata api di gudang persenjataan. (Foto: Shutterstock.com/Jeffrey B. Banke)

Suara tembakan senjata api bukan lagi hal asing bagi warga di desa-desa Pattani, Thailand Selatan. Mereka tidak selalu tahu apakah itu latihan militer, serangan kelompok bersenjata, atau tembakan ke udara. Ketidakpastian itu sudah berlangsung lebih dari dua dekade. Sejak tahun 2004, lebih dari 23.000 insiden kekerasan terjadi, dengan 7.790 kematian dan 14.794 luka-luka. Senjata api pun sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan karena warga menginginkannya, tetapi karena konflik yang tak kunjung usai memaksa mereka hidup dalam ketidakpastian.

Membayangkan tinggal di sana pun saya tidak berani, karena bagaimana mungkin saya bisa bertahan hidup dengan iringan suara tembakan setiap harinya, pasti sangat menyeramkan.

Dalam kondisi seperti itu, saya pikir kebijakan kontrol senjata api di Thailand Selatan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pendekatan keamanan negara. Akar masalahnya bukan sekadar peredaran senjata ilegal, melainkan ketidakpercayaan dan ketidakadilan yang sudah berlangsung sekian lama. Dialog perdamaian yang berjalan pun sering terhenti karena dinamika politik dan perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, kontrol senjata api harus dilihat sebagai bagian dari proses perdamaian yang melibatkan banyak pihak.

Negara Tidak Bisa Bekerja Sendiri Mengatasi Konflik Senjata Api

Konflik di Thailand Selatan dimulai dengan insiden pencurian senjata dari gudang militer di Narathiwat pada 4 Januari 2004. Sekitar 413 senjata api dirampas oleh kelompok bersenjata. Sejak itu, senjata api beredar luas di tiga provinsi: Pattani, Yala, dan Narathiwat. Pemerintah Thailand berulang kali memperketat aturan kepemilikan senjata. Namun, kebijakan ini sulit dijalankan di wilayah konflik. Anggaran keamanan untuk wilayah Selatan terus meningkat, mencapai lebih dari 340 miliar baht sejak 2004 hingga 2026. Meski begitu, kekerasan belum juga berhenti.

Kelompok Bersenjata Tidak Bisa Diabaikan

Menurut saya, kita tidak bisa mengabaikan kelompok bersenjata yang ada di Thailand Selatan yaitu Barisan Revolusi Nasional (BRN), kelompok separatis Melayu Patani terkuat di sana. Mereka bukan sekadar aktor bersenjata, tetapi juga aktor politik dengan tujuan yang jelas yaitu berjuang untuk memerdekakan dan mendapatkan otonomi penuh wilayah Thailand Selatan. Pada Desember 2025, BRN untuk pertama kalinya menyatakan bersedia menerima otonomi dalam kerangka Thailand, bukan kemerdekaan penuh. Hal ini menurut saya merupakan sinyal penting bahwa negosiasi mungkin bisa dilakukan. Namun, BRN juga terbelah antara sayap politik yang mau bernegosiasi dan sayap militer yang masih percaya pada perjuangan bersenjata. Kontrol senjata api menjadi rumit karena senjata tidak hanya milik BRN.

Masyarakat Sipil adalah Kunci yang Sering Dilupakan

Saya juga menemukan fakta yang menarik, dimana ternyata ada sekitar 47 organisasi NGO dan CSO yang aktif menyerukan dialog dan menghentikan kekerasan terhadap warga sipil. Mereka menuntut perlindungan dan partisipasi dalam proses perdamaian. Selama ini, proses perdamaian hanya didominasi oleh pemerintah Thailand, militer, dan BRN. Masyarakat sipil seringkali hanya menjadi penonton. Padahal, merekalah yang merasakan dampak langsung dari kekerasan senjata api. Jika suara mereka tidak didengar, perdamaian yang tercapai hanya akan menjadi "negative peace", perdamaian yang semu.

Malaysia sebagai Mediator Konflik

Dalam konflik ini, Malaysia sudah menjadi mediator resmi sejak tahun 2013. Perannya penting karena ia berbagi perbatasan, budaya, dan bahasa dengan Thailand Selatan. Pada bulan Juli lalu, Malaysia menyatakan komitmen untuk bekerja sama dengan kepala negosiator baru Thailand yaitu Thanut Suvarnananda. Thanut Suvarnananda menyatakan bahwa Malaysia dapat mempercepat proses perdamaian. Akan tetapi, mediasi Malaysia juga memiliki keterbatasan. Ia tidak bisa memaksa Thailand untuk mengubah konstitusinya yang melarang pemisahan wilayah.

Analisis: Mengapa Kontrol Senjata Api Gagal di Wilayah Konflik

Pertama, akar historis. Pada 4 Januari 2004, sekitar 100 militan menyerang kamp militer di Narathiwat dan merampas 413 senjata api. Hingga dua dekade kemudian, hanya 78 yang ditemukan kembali. Serangan itu juga memicu pencurian senjata lebih lanjut. Ini artinya, sejak awal konflik, senjata api militer sudah masuk ke tangan kelompok bersenjata dan tidak pernah kembali. Hal ini menciptakan fondasi bagi proliferasi senjata yang sulit dibendung hingga hari ini.

Kedua, faktor struktural. Kedekatan dengan perbatasan Malaysia memfasilitasi perdagangan senjata lintas batas. Adanya korupsi di lembaga pengawas dan kurangnya sentralisasi data kepemilikan senjata api memperburuk penegakan hukum. Lebih dari sepertiga dari total 10 juta senjata api di Thailand berada di tangan sipil secara ilegal. Program gun welfare yang memberikan senjata api kepada aparat penegak hukum dan pegawai negeri juga menciptakan celah besar karena senjata sering berpindah tangan atau dijual ke pasar gelap.

Ketiga, kegagalan pendekatan keamanan. Sejak 2004 setidaknya 500 miliar baht telah dialokasikan untuk mendanai misi khusus Komando Operasi Keamanan Internal (ISOC) dalam menangani kekerasan di Selatan. Komisi Keamanan Nasional Thailand sendiri mengakui bahwa 22 tahun upaya perdamaian dengan anggaran mencapai 520 miliar baht telah gagal tanpa hasil yang signifikan. Kegagalan ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang bersifat represif, termasuk kontrol senjata api yang ketat tidak cukup untuk menghentikan kekerasan selama akar konfliknya belum terselesaikan.

Terakhir, adanya dinamika antar aktor. Senjata api bukan hanya alat kekerasan, tetapi juga merupakan alat negosiasi dan simbol kekuasaan. Serangan terhadap pos pemeriksaan adalah pesan politik bahwa kelompok bersenjata masih memiliki kapasitas. Ketika kontrol senjata diterapkan tanpa melibatkan aktor non-negara dan tanpa menyelesaikan akar konflik, itu hanya akan menjadi simbol kekuasaan yang tidak efektif.

Regulasi Kontrol Senjata Api sebagai Uji Tekanan Perdamaian

Kontrol senjata api disini bukanlah tujuan akhir, melainkan cerminan dari apakah semua pihak benar-benar serius ingin berdamai. Pemerintah Thailand mencoba pendekatan baru dalam negosiasi, dimana bukan lagi "deal or no deal", tetapi diskusi tentang bentuk pemerintahan. BRN juga mengajukan proposal otonomi. Bahkan Masyarakat sipil pun mendesak agar komunitas lokal ikut dilibatkan. Semua ini menunjukkan bahwa kontrol senjata api harus menjadi bagian dari dialog yang lebih luas. Selama senjata api masih mudah diakses, kekerasan akan terus terjadi. Selama kekerasan terus terjadi, maka dialog pasti akan selalu rapuh.

Pada akhirnya, perdamaian di Thailand Selatan tidak bisa diwujudkan hanya dengan menyita senjata ilegal. Akar konfliknya adalah ketidakadilan politik, ketidakpercayaan antar-komunitas, dan marginalisasi identitas Melayu-Muslim. Kontrol senjata api harus menjadi pintu masuk untuk dialog yang lebih luas, mencakup tentang otonomi, keadilan, dan rekonsiliasi. Semua ini dikarenakan negara tidak bisa bekerja sendiri, kelompok bersenjata juga tidak bisa terus mengangkat senjata, dan masyarakat sipil tidak bisa terus diabaikan.

Melihat realita ini, saya pikir sudah saatnya kita berhenti melihat konflik ini hanya sebagai urusan militer semata. Karena di balik ribuan insiden dan miliaran baht anggaran keamanan, ada nyawa dan ketakutan warga sipil yang berhak hidup tenang. Maka dari itu, mari dorong perdamaian yang lebih humanis dan inklusif, karena keamanan sejati bukanlah tentang seberapa banyak senjata yang disita, tetapi seberapa dalam negara bisa merangkul warganya.

Perdamaian yang sejati bukanlah ketika tidak ada lagi suara tembakan. Perdamaian yang sejati adalah ketika tidak ada lagi alasan untuk mengangkat senjata.

- Haura zia siregar