Dari Meja Makan ke Bilik Suara: Saat Perempuan Tak Lagi Sekadar Pelengkap Pemilu

Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Hendika Dwinanda Wicaksana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Setiap kali musim pemilu tiba, perbincangan soal perempuan kerap berhenti pada deretan angka kuota pencalonan. Padahal, keterlibatan perempuan dalam pemilu jauh lebih hidup dari sekadar statistik ia hadir lewat kepekaan merawat kebijakan publik yang menyentuh keseharian warga.
Dari Urusan Dapur hingga Kebijakan Publik
Banyak dari kita yang masih menganggap politik sebagai urusan yang jauh, kaku, dan penuh istilah rumit di gedung parlemen. Namun, jika kita mau menengok lebih dekat ke ruang-ruang keseharian, politik sesungguhnya hadir sejak pagi hari di meja makan. Harga bahan pokok yang fluktuatif, akses layanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas, ketersediaan ruang terbuka ramah anak, hingga rasa aman saat pulang bekerja di malam hari semuanya adalah hasil dari keputusan politik yang lahir melalui proses pemilihan umum.
Di titik inilah, relasi antara perempuan dan pemilu menemukan maknanya yang paling nyata. Selama puluhan tahun, perempuan kerap dipandang sebatas lumbung suara yang loyal saat hari pencoblosan tiba. Tingkat kehadiran pemilih perempuan di tempat pemungutan suara sering kali tampak antusias, mulai dari ibu-ibu rumah tangga yang datang beriringan di pagi hari hingga generasi muda perempuan yang kritis menimbang rekam jejak gagasan di media sosial. Namun, pertanyaannya selalu berulang: setelah tinta ungu menempel di jari, sejauh mana pengalaman hidup perempuan benar-benar ikut mewarnai arah kebijakan?
Sebagaimana disoroti dalam rilis resmi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat pada 13 Juli 2026, kualitas sebuah demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa rutin kita menggelar pemilu secara berkala, melainkan dari sejauh mana ruang politik mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat secara setara. Kehadiran perempuan di panggung demokrasi bukanlah upaya untuk menyingkirkan peran laki-laki, melainkan ikhtiar bersama untuk melengkapi sudut pandang bangsa dalam mengambil keputusan.
Melampaui Jargon Kuota 30 Persen
Tidak bisa dimungkiri bahwa kebijakan tindakan afirmasi (affirmative action) berupa kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif yang diadopsi sejak Pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 hingga diperkuat dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah membuka pintu sejarah yang penting. Sebagaimana ditegaskan dalam dokumen pendapat hukum (Amicus Curiae) Komnas Perempuan pada 3 Juli 2023 terhadap Uji Materiil Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, tindakan khusus sementara ini bukanlah diskriminasi terhadap laki-laki, melainkan langkah korektif yang selaras dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) untuk mencapai keadilan substantif.
Meski begitu, evaluasi pembangunan kesetaraan gender periode 2020–2024 berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian PPPA Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa meskipun Indeks Pembangunan Gender (IPG) telah mencapai 91,85 pada 2024, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur peran aktif perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan masih berada di angka 77,62 pada 2024 (naik dari 75,57 pada 2020). Selain itu, dalam pertimbangan hukum kepemiluan yang tercermin pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247/PUU-XXIII/2025, aturan kuota 30 persen yang hanya diposisikan sebagai imbauan administratif tanpa sanksi tegas berisiko menjadi lex imperfecta sebuah norma hukum yang mewajibkan secara teoritis di atas kertas, tetapi kehilangan daya ikat di lapangan.
Tantangan terbesar perempuan dalam kontestasi elektoral bukan terletak pada kurangnya kapasitas atau kapabilitas individu. Sebagaimana dicatat dalam pemantauan Komnas Perempuan (2023) serta analisis Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada 29 Maret 2024, perempuan di panggung politik masih menghadapi hambatan struktural, sosial, dan budaya yang berlapis. Hambatan tersebut mencakup proses kaderisasi partai politik yang belum merata, tingginya biaya politik, hingga ketimpangan beban domestik di mana data Time Use Survey dalam Pemutakhiran Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia Tahun 2026 (22 September 2026) mencatat perempuan masih memikul beban pekerjaan domestik dan perawatan tidak berbayar 2,8 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki.
Modal Sosial yang Tak Tergantikan
Mengapa kita tetap membutuhkan lebih banyak perempuan yang berdaya, baik sebagai pemilih yang kritis, penyelenggara pemilu yang berintegritas, maupun wakil rakyat di parlemen? Jawabannya terletak pada kekhasan pengalaman sosial yang dimiliki perempuan.
Dalam sosiologi sehari-hari, perempuan sering kali berada di garda terdepan ketika sebuah keluarga atau komunitas menghadapi krisis. Ketika layanan air bersih terganggu, ketika biaya pendidikan membengkak, atau ketika fasilitas kesehatan sulit dijangkau, perempuanlah yang pertama kali merasakan dampaknya sekaligus memutar otak mencari jalan keluar. Pengalaman merawat kehidupan sehari-hari (ethics of care) ini merupakan modal sosial yang amat berharga jika dibawa ke dalam ruang perumusan kebijakan publik.
Sebagaimana ditekankan dalam peluncuran Country Programme Implementation Plan (CPIP) Siklus 11 (2026–2030) antara Kementerian PPN/Bappenas, UNFPA, dan Komnas Perempuan pada 21 April 2026 yang selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045, keberpihakan kebijakan terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan merupakan fondasi utama pembangunan manusia. Ketika perspektif perempuan hadir secara bermakna di lembaga legislasi dan penganggaran bukan sekadar hadir secara simbolis maka isu-isu penurunan angka kematian ibu, perlindungan kelompok rentan, pendidikan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga tidak lagi dianggap sebagai "isu pinggiran", melainkan ditempatkan sebagai jantung pembangunan nasional.
Merawat Harapan dari Akar Rumput
Pada akhirnya, membicarakan perempuan dan pemilu bukanlah tentang mempertentangkan siapa yang lebih unggul di panggung kekuasaan. Ini adalah tentang bagaimana kita memanusiakan politik agar tetap membumi dan berpihak pada kesejahteraan bersama.
Perubahan besar dalam demokrasi kita jarang lahir secara instan dari panggung-panggung megah. Ia justru tumbuh perlahan dari ruang-ruang diskusi warga, komunitas perempuan di desa dan kampung kota, ruang kelas, hingga keterlibatan aktif perempuan sebagai pengawas dan penyelenggara pemilu sebagaimana ditegaskan dalam agenda penguatan afirmasi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen bagi penyelenggara pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 9 September 2026 serta putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 20 Agustus 2026.
Menjadikan pemilu lebih ramah perempuan berarti membuka ruang yang adil bagi setiap warga negara untuk didengar gagasannya, dihargai pengalamannya, dan dijaga martabatnya. Sebab, ketika perempuan berdaya di dalam demokrasi, sesungguhnya seluruh bagian dari masyarakat kita sedang ikut dikuatkan.
