Lebih dari Sekadar Angka Kerja: Mengapa Pekerja Perempuan Butuh Jaring Pengaman?

Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Hendika Dwinanda Wicaksana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Di balik gemerlap pertumbuhan ekonomi perkotaan, jutaan pekerja perempuan bertarung setiap hari di sektor informal, industri padat karya, hingga kemitraan digital tanpa jaring pengaman yang memadai. Sudahkah kebijakan ketenagakerjaan kita hadir melindungi martabat dan keselamatan mereka?
Sibuk Bekerja, Namun Terjebak di Lini Paling Rentan
Setiap pagi di kota-kota besar Indonesia, jutaan perempuan ikut bergerak memadati jalanan sejak matahari belum terbit. Mulai dari buruh pabrik padat karya, pekerja ritel dan jasa, pengemudi transportasi daring perempuan, pekerja rumahan (home-based workers), pedagang kecil, hingga pekerja rumah tangga semuanya adalah penggerak utama yang memastikan roda ekonomi kota berputar tanpa henti. Namun, di balik keringat dan ketekunan tersebut, tersimpan sebuah pertanyaan mendasar: seberapa aman posisi pekerja perempuan kita ketika berhadapan dengan risiko kerja dan ketidakpastian ekonomi?
Data ketenagakerjaan nasional memperlihatkan bahwa perempuan masih menanggung beban kerentanan struktural yang paling besar di pasar kerja. Berdasarkan pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin serta rilis resmi BPS yang dilaporkan kantor berita negara LKBN Antara pada 5 November 2026, proporsi pekerja informal secara nasional masih mendominasi dan meningkat dari 57,80 persen pada Agustus 2025 menjadi 57,93 persen pada Agustus 2026 di mana keterwakilan perempuan di sektor kerja formal secara konsisten lebih rendah dibandingkan laki-laki.
Artinya, mayoritas perempuan yang bekerja di Indonesia hari ini masih berada di sektor informal atau hubungan kerja kontrak jangka pendek yang minim kepastian upah, tanpa jaminan kesehatan kerja, serta rawan diberhentikan sewaktu-waktu tanpa pesangon. Mereka tercatat "bekerja" di atas lembar statistik, tetapi sesungguhnya berjalan di atas tali kerentanan dari bulan ke bulan.
Wajah Baru Kerentanan Perempuan di Era Ekonomi Fleksibel
Pergeseran lanskap ekonomi modern turut melahirkan berlapis-lapis tantangan baru bagi pekerja perempuan. Sebagaimana dipetakan dalam dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang diterbitkan Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tingginya proporsi pekerja informal di kisaran 58 persen serta meluasnya gig economy berbasis platform digital telah mengubah hubungan kerja konvensional.
Bagi banyak perempuan, pekerjaan fleksibel seperti menjadi mitra pengemudi daring, kurir, atau buruh jahit dan pengemasan borongan di rumah sering kali dipilih karena mereka harus menyiasati tanggung jawab domestik yang tidak terbagi secara adil. Namun, fleksibilitas semu ini kerap menuntut harga yang mahal: tidak adanya pengakuan hubungan kerja formal membuat pekerja perempuan kehilangan hak atas cuti haid, cuti melahirkan berbayar, ruang laktasi, hingga perlindungan keselamatan kerja di jalan raya.
Kondisi ini diperberat oleh ketimpangan beban pengasuhan di dalam keluarga. Merujuk pada data Time Use Survey dalam kegiatan Pemutakhiran Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia Tahun 2026 oleh Kementerian PPPA, Kemenko PMK, dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 22 September 2026, perempuan menghabiskan waktu 2,8 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan domestik dan perawatan tidak berbayar sehingga total jam kerja berbayar dan tidak berbayar perempuan mencapai rata-rata 11,6 jam per hari, berbanding 9,2 jam per hari pada laki-laki.
Bekerja dengan Taruhan Keselamatan dan Martabat
Persoalan yang dihadapi pekerja perempuan tidak hanya berhenti pada urusan upah yang timpang atau jam kerja yang panjang, melainkan juga menyangkut rasa aman atas tubuh dan martabat mereka sendiri. Dalam Laporan Kajian Komnas Perempuan tentang Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 dan Rekomendasi Nomor 206 bertajuk "Bekerja dengan Taruhan Nyawa," terungkap bahwa diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di dunia kerja masih menjadi ancaman nyata yang kerap dibungkam oleh ketimpangan relasi kuasa antara pemberi kerja dan pekerja.
Mulai dari persyaratan rekrutmen yang diskriminatif terhadap status pernikahan dan kehamilan, kerentanan pelecehan seksual di tempat kerja maupun di ruang transportasi publik saat pulang malam, hingga ketakutan melapor karena ancaman pemutusan kontrak semuanya menunjukkan bahwa ruang ekonomi kita belum sepenuhnya ramah gender. Sejalan dengan itu, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2025 yang dirilis pada 6 Maret 2026 mencatat bahwa mayoritas korban kekerasan berbasis gender berada pada kelompok usia 18–24 tahun dan 25–40 tahun, yang merupakan fase krusial perempuan saat memasuki dunia kerja dan kemandirian ekonomi.
Membangun Kebijakan Ketenagakerjaan yang Responsif Gender
Indonesia tengah berada di puncak momentum bonus demografi hingga 2035 sebagaimana dicatat dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 Kemnaker serta evaluasi peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi 77,62 dalam Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian PPPA 2025–2029. Namun, potensi besar perempuan usia produktif ini tidak akan pernah optimal apabila kebijakan ketenagakerjaan masih disusun secara netral-buta gender.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah struktural yang memihak pekerja perempuan rentan. Pertama, memperluas cakupan dan subsidi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perempuan di sektor informal, usaha ultra-mikro, dan kemitraan digital sebagaimana didorong melalui kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas bersama UNDP Indonesia pada 11 Juni 2026 di bawah payung Global Accelerator on Jobs and Social Protection. Kedua, mewajibkan setiap ruang kerja dan fasilitas publik perkotaan memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ketiga, menghadirkan fasilitas penitipan anak (daycare) terjangkau di kawasan industri, pasar tradisional, dan permukiman pekerja.
Sebab, kemajuan ekonomi sebuah kota tidak diukur dari seberapa megah gedung-gedung pencakar langitnya, melainkan dari seberapa terhormat, aman, dan terlindunginya para pekerja perempuan yang setiap hari ikut menopang kehidupan kota tersebut.
