Perempuan Berdaya, Ekonomi Bertumbuh
Tulisan dari Hendy Pebrian Azano Ramadhan Putra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ada banyak usaha yang namanya mungkin tidak pernah masuk halaman depan surat kabar. Tidak memiliki gedung tinggi, tidak mempunyai ratusan pegawai, bahkan mungkin hanya berawal dari sebuah dapur atau ruang kecil di rumah.
PerbesarNamun di balik banyak usaha tersebut terdapat perempuan yang setiap hari mengatur produksi, menghitung pemasukan, melayani pelanggan, sekaligus mengurus keluarganya. Mereka mungkin tidak selalu terlihat sebagai wajah perekonomian, tetapi perannya nyata menggerakkan ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik 2025 menunjukkan bahwa 64,5% pelaku UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Di sektor ekonomi kreatif, perempuan bahkan mencakup 58,39% tenaga kerja. Angka tersebut memberi pesan yang sulit diabaikan: ketika kita berbicara tentang masa depan UMKM dan ekonomi kreatif Indonesia, kita sesungguhnya juga sedang berbicara tentang masa depan jutaan perempuan.
Namun besarnya jumlah belum tentu berarti besarnya keberdayaan. Memiliki usaha tidak otomatis berarti memiliki akses pembiayaan yang memadai. Menghasilkan pendapatan belum tentu berarti memiliki kendali atas keputusan ekonomi. Bahkan kemampuan mengelola usaha pun masih dapat terhambat ketika literasi keuangan, akses teknologi, jaringan pasar, dan kesempatan untuk berkembang belum tersedia secara setara.
Di sinilah pemberdayaan perempuan perlu dilihat lebih jauh. Tujuannya bukan sekadar membuat perempuan memiliki penghasilan, tetapi membuat mereka memiliki pilihan. Pilihan untuk mengembangkan usaha, menentukan penggunaan pendapatan, mengakses layanan keuangan formal, memanfaatkan teknologi, memperluas pasar, dan ikut mengambil keputusan yang menyangkut masa depan ekonomi dirinya maupun keluarganya.
Ketika seorang perempuan mampu meningkatkan pendapatannya, dampaknya sering kali tidak berhenti pada rekening miliknya. Ada kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi, pendidikan anak yang dapat dipersiapkan, usaha yang dapat dikembangkan, dan lingkungan sekitar yang ikut merasakan manfaatnya. Karena itu, pemberdayaan perempuan bukan hanya persoalan individu. Ia memiliki efek berantai yang dapat memperkuat ketahanan keluarga sekaligus memperluas sumber pertumbuhan ekonomi.
Sayangnya, jalan menuju keberdayaan tersebut tidak selalu mudah. Perempuan pelaku usaha masih membutuhkan akses terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan ruang pengambilan keputusan ekonomi. Bahkan bagi kelompok subsisten, tantangannya dapat menjadi lebih kompleks karena usaha sering kali masih sangat dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Maka pendekatan pemberdayaan tidak bisa menggunakan satu resep untuk semua orang.
Bank Indonesia bersama Women's World Banking mencoba memperkuat pemahaman tersebut melalui kajian mengenai model bisnis inklusif yang responsif gender, khususnya bagi kelompok subsisten di Indonesia. Kajian ini menjadi salah satu pijakan untuk memperkuat program pemberdayaan agar semakin sesuai dengan kebutuhan perempuan. Pendekatannya antara lain memperhatikan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM), sekaligus memperkuat representasi dan kepemimpinan perempuan serta pemanfaatan teknologi digital yang adaptif dan inklusif.
Menariknya, teknologi juga dapat menjadi salah satu pengungkit penting. Digitalisasi membuka kesempatan bagi perempuan untuk menjangkau pasar yang sebelumnya sulit mereka akses, memperoleh informasi, melakukan transaksi, hingga mengelola keuangan dengan lebih mudah. Tetapi teknologi baru benar-benar menjadi alat pemberdayaan ketika perempuan memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menggunakannya. Digitalisasi tanpa inklusi hanya akan menciptakan pintu baru yang belum tentu semua orang mampu membukanya.
Karena itu, pemberdayaan perempuan membutuhkan lebih dari satu institusi. Pemerintah memiliki peran dalam menciptakan kebijakan, lembaga keuangan membuka akses pembiayaan, dunia usaha menyediakan pasar dan kemitraan, sementara komunitas dan organisasi dapat memperkuat pengetahuan serta jejaring. Bank Indonesia sendiri mendorong penguatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui program kepada kelompok subsisten yang mayoritas anggotanya perempuan dan kini direplikasi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.
Semangat “Beudaya MeusareSare”—Berdaya Bersama-sama menjadi semakin relevan di sini. Sebab tidak ada pemberdayaan yang benar-benar berdiri sendiri. Seorang perempuan dapat memulai usaha dengan keterampilannya, tetapi untuk berkembang ia membutuhkan ekosistem yang memberikan akses, kesempatan, dan kepercayaan. Ketika banyak pihak membuka ruang yang sama, kemampuan yang sebelumnya tersembunyi dapat berubah menjadi kekuatan ekonomi.
Mungkin kita terlalu sering mengukur keberhasilan pembangunan melalui angka pertumbuhan, nilai investasi, atau besarnya transaksi. Padahal, ada indikator yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: apakah semakin banyak perempuan memiliki pendapatan? Apakah mereka semakin mampu mengendalikan keputusan ekonominya? Apakah usaha yang mereka bangun mampu tumbuh? Dan apakah kesempatan tersebut dapat diwariskan menjadi peluang yang lebih besar bagi generasi berikutnya?
Sebab memberdayakan perempuan bukan sekadar membuat mereka ikut dalam perekonomian.
Mereka sudah ada di sana. Mereka sudah menjalankan usaha, menciptakan produk, menghidupi keluarga, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi. Yang perlu dilakukan adalah memastikan mereka memiliki akses dan kesempatan untuk tumbuh lebih jauh.
Karena ketika perempuan berdaya, yang tumbuh bukan hanya satu usaha. Ada keluarga yang semakin kuat. Ada komunitas yang semakin mandiri. Ada UMKM yang semakin tangguh. Dan ada ekonomi Indonesia yang semakin inklusif. Perempuan berdaya bukan hanya kabar baik bagi perempuan. Ia adalah kabar baik bagi Indonesia.