Data Pribadi Bocor, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari'ah Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Hesti Fiyana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarLedakan Kasus Kebocoran Data Pribadi Meningkatkan Kekhawatiran Publik
Di era digital saat ini, kebocoran data pribadi menjadi isu serius yang kian mengkhawatirkan masyarakat. Banyak kasus kebocoran terjadi yang berdampak langsung pada keamanan dan privasi individu. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab menjaga keamanan data kita?
Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami beberapa kebocoran data besar. Contohnya, pada tahun 2023, data pribadi jutaan pengguna aplikasi pemerintah dan swasta bocor ke publik. Data tersebut meliputi identitas lengkap, nomor telepon, alamat, hingga data finansial. Kebocoran ini terjadi akibat lemahnya sistem keamanan dan sering kali disebabkan oleh serangan siber serta kelalaian internal perusahaan.
Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), lebih dari 70 persen perusahaan belum menerapkan sistem pengamanan data secara maksimal. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat peningkatan serangan siber hingga 40 persen selama dua tahun terakhir.
Ahli keamanan siber, Dr. Rudi Santoso, menyatakan bahwa tanggung jawab utama ada pada penyelenggara layanan yang mengelola data. "Perusahaan dan institusi harus menanamkan budaya keamanan yang kuat dengan teknologi terbaru untuk memproteksi data pengguna," ujarnya. Pakar hukum digital, Prof. Maya Putri, menekankan bahwa regulasi harus diperketat untuk memberikan efek jera.
Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku di Indonesia, penyelenggara wajib menjaga dan melindungi data pengguna. Jika terjadi kebocoran, pihak yang bersalah dapat dikenai sanksi hukum. Nilai Pancasila, terutama sila ke-2 dan ke-5, mengandung makna keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang harus diwujudkan dalam perlindungan hak privasi warga negara.
Secara pribadi, saya melihat bahwa meskipun teknologi semakin maju, aspek human error dan pengabaian keamanan masih menjadi akar masalah. Edukasi masyarakat dan peningkatan kesadaran penggunaan teknologi juga harus dilakukan bersama dengan peningkatan sistem keamanan oleh penyelenggara layanan.
Kebocoran data pribadi adalah masalah kompleks yang membutuhkan tanggung jawab bersama. Penyedia layanan harus memperkuat sistem keamanan dan taat regulasi UU PDP, sementara pengguna perlu berhati-hati dalam membagikan data pribadi. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum tegas. Edukasi dan literasi digital menjadi kunci agar hak dan keamanan kita tetap terlindungi.