MBG: Investasi SDM atau Beban Fiskal?
Tulisan dari Zody Hirkuto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berkembang menjadi salah satu program pemerintah dengan cakupan dan anggaran terbesar. Setelah penajaman belanja, pemerintah menyediakan Rp218,77 triliun untuk MBG pada 2026. Hingga 16 September 2026, realisasi anggaran mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu. Sementara itu, berdasarkan data penerima per 31 Agustus 2026, program telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat dari target 74,56 juta.
Skala tersebut menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program pemberian makanan. MBG merupakan intervensi pemerintah yang menggunakan sumber daya publik dalam jumlah besar dengan tujuan memperbaiki gizi sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Di sinilah pertanyaan mengenai MBG menjadi relevan: apakah anggaran sebesar itu dapat dipandang sebagai investasi sumber daya manusia, atau justru berisiko menjadi beban fiskal?
Jawabannya bergantung pada satu hal: apa yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dibelanjakan.
Mengapa MBG dapat menjadi investasi?
Secara ekonomi, intervensi gizi memiliki dasar yang kuat. Anak yang memperoleh asupan gizi memadai memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, mengikuti pendidikan dengan baik, dan kelak menjadi tenaga kerja yang produktif.
Indonesia sendiri masih menghadapi persoalan gizi. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting nasional sebesar 19,8 persen, turun dari 21,5 persen pada 2023. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 14,2 persen pada 2029.
Karena itu, MBG memiliki tujuan yang lebih panjang daripada sekadar menyediakan makanan. Jika makanan yang diberikan mampu memperbaiki kualitas gizi, kesehatan, kehadiran di sekolah, dan proses belajar, manfaatnya dapat berlanjut hingga penerima memasuki usia produktif.
World Bank memperkirakan setiap dollar yang diinvestasikan dalam intervensi nutrisi untuk pengurangan stunting di Indonesia dapat menghasilkan manfaat ekonomi hingga US$48. Namun, angka tersebut merupakan estimasi untuk intervensi nutrisi dan penurunan stunting secara umum, bukan tingkat pengembalian investasi MBG secara spesifik.
Artinya, potensi MBG sebagai investasi memang ada, tetapi manfaat ekonominya tidak otomatis muncul hanya karena makanan telah didistribusikan.
Ketika anggaran menjadi persoalan
Di sisi lain, MBG menggunakan anggaran publik dalam skala yang tidak kecil.
Rp218,77 triliun merupakan sumber daya yang memiliki opportunity cost. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk MBG tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau perlindungan sosial.
Karena itu, ukuran fiskal MBG tidak cukup dilihat dari apakah pemerintah mampu membiayainya dalam satu tahun anggaran. Yang lebih penting adalah apakah manfaat program tersebut cukup besar untuk merasionalkan biaya yang dikeluarkan secara berkelanjutan.
Risiko lain yang turut menyertai
Risiko lainnya terletak pada efisiensi pelaksanaan. Semakin besar program, semakin besar pula tantangan dalam pengadaan bahan pangan, distribusi, pengawasan kualitas makanan, ketepatan sasaran, dan tata kelola anggaran. Program yang besar tetapi menghasilkan manfaat yang kecil akan sulit dipertahankan sebagai investasi publik.
Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan. Jumlah penerima dan porsi yang disalurkan memang menunjukkan apakah program berjalan sesuai target, tetapi keduanya baru menggambarkan output.
Yang lebih penting adalah outcome. Apakah status gizi membaik? Apakah kesehatan anak meningkat? Apakah kehadiran dan hasil belajar mengalami perubahan?
Dalam jangka panjang, ukuran yang perlu dilihat adalah impact. Apakah penerima manfaat memiliki tingkat pendidikan, produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan yang lebih baik?
Pemerintah sendiri mulai mengarahkan evaluasi MBG ke ukuran tersebut. Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan atau penerima manfaat, tetapi perlu terlihat dalam perbaikan status gizi dan capaian pendidikan.
Pengukuran tersebut memang tidak mudah karena manfaat investasi sumber daya manusia tidak selalu terlihat dalam satu tahun anggaran. Namun, justru karena manfaatnya bersifat jangka panjang, evaluasi perlu dibangun sejak program berjalan.
Investasi yang harus dibuktikan
MBG pada akhirnya tidak harus diperdebatkan sebagai program yang sepenuhnya baik atau buruk.
MBG dapat menjadi investasi sumber daya manusia apabila mampu menghasilkan perbaikan gizi dan kualitas hidup yang bertahan hingga usia produktif. Sebaliknya, MBG dapat menjadi beban fiskal apabila anggaran terus dikeluarkan tanpa manfaat yang sebanding.
Karena itu, keberhasilan MBG bukan hanya soal berapa juta makanan yang telah dibagikan atau berapa besar anggaran yang telah terserap. Ukuran yang lebih penting adalah berapa besar perubahan yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan negara.
MBG bukan sekadar kebijakan tentang pemberian makanan kepada siswa. MBG adalah keputusan tentang bagaimana negara mengalokasikan sumber daya hari ini untuk menghasilkan manusia yang lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih produktif di masa depan.
Dan untuk kebijakan dengan anggaran sebesar itu, manfaat tersebut bukan sesuatu yang cukup diasumsikan, namun harus dibuktikan.