Kurikulum Berganti, Masalah Pendidikan Masih Itu-Itu Saja
Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Ifan Iflana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perubahan kurikulum di Indonesia seolah menjadi rutinitas lima tahunan. Kurikulum 2006 (KTSP), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka silih berganti diperkenalkan sebagai solusi atas berbagai persoalan pendidikan. Namun, satu hal yang tampaknya tidak ikut berubah wajah buram pendidikan nasional kita. Pergantian kurikulum hanya menjadi topeng atas masalah struktural yang tak kunjung diselesaikan.
Kurikulum Merdeka yang kini diterapkan, meski membawa semangat baru seperti pembelajaran yang fleksibel, berbasis proyek, dan kontekstual belum sepenuhnya mampu diimplementasikan di lapangan. Banyak guru di pelosok daerah yang belum mendapatkan pelatihan memadai, fasilitas belajar yang tidak mendukung, bahkan akses internet pun masih menjadi kendala. Di sini, terlihat jelas adanya gap antara konsep ideal dengan realitas pendidikan di lapangan.
Ketimpangan Masih Mengakar
Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan adalah persoalan laten. Data dari Kemendikbud menunjukkan bahwa anak-anak di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih menghadapi keterbatasan sarana belajar, guru yang minim, bahkan sekolah yang tidak layak secara fisik. Sementara itu, sekolah-sekolah di kota besar memiliki akses ke teknologi, sumber belajar digital, bahkan kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang pengembangan karakter dan keterampilan abad 21.
Jika perubahan kurikulum tidak disertai dengan penguatan infrastruktur dan pemerataan sumber daya, maka kurikulum baru hanya akan memperlebar jurang ketimpangan. Anak-anak di kota akan semakin maju, sementara mereka di pelosok tertinggal semakin jauh.
Beban Guru Semakin Kompleks
Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum justru semakin terbebani. Mereka dituntut berinovasi, membuat modul ajar sendiri, mengembangkan asesmen formatif, hingga melaporkan capaian kompetensi murid dalam sistem digital. Padahal, banyak guru yang masih kekurangan pelatihan, memiliki beban administratif yang tinggi, dan bekerja di bawah tekanan sistem yang tidak berpihak.
Tanpa investasi serius pada pelatihan dan kesejahteraan guru, semangat Kurikulum Merdeka hanya akan menjadi jargon. Kita tak bisa berharap hasil maksimal dari guru yang tidak diberi alat dan dukungan yang layak.
Pendidikan Bukan Sekadar Produk Politik
Pendidikan seharusnya menjadi prioritas jangka panjang lintas generasi, bukan sekadar proyek politik lima tahunan. Ketika setiap menteri pendidikan membawa agenda sendiri dan mengganti kebijakan sebelumnya, yang menjadi korban adalah murid dan guru yang harus menyesuaikan diri berulang kali.
Konsistensi kebijakan sangat penting. Negara-negara yang berhasil dalam reformasi pendidikannya seperti Finlandia, Korea Selatan, atau Singapura tidak menjadikan pendidikan sebagai ajang coba-coba. Mereka membangun sistem yang kuat dan konsisten, dengan fokus pada peningkatan kualitas guru dan penciptaan lingkungan belajar yang sehat.
Saatnya Fokus ke Akar Masalah
Sudah saatnya kita berhenti terjebak dalam euforia ganti kurikulum. Fokus seharusnya diarahkan pada perbaikan sistemik peningkatan kapasitas guru, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan literasi digital, dan penguatan budaya belajar. Tanpa itu semua, perubahan kurikulum hanya akan jadi hiasan di atas pondasi yang rapuh.
Kita harus ingat tujuan pendidikan bukan sekadar menghasilkan generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh secara karakter dan mampu beradaptasi dalam dunia yang terus berubah. Untuk mencapai itu, kita butuh kebijakan yang berpihak pada realitas, bukan pada pencitraan.
Kurikulum Merdeka hanya akan bermakna jika dijalankan dalam semangat merdeka belajar yang sejati bukan sekadar bebas, tapi membebaskan. Membebaskan anak dari tekanan angka-angka, membebaskan guru dari belenggu birokrasi, dan membebaskan sekolah dari sistem yang kaku.
Ki Hadjar Dewantara telah mewariskan arah yang jelas pendidikan adalah proses menuntun, bukan memaksa membina, bukan mencetak, memerdekakan, bukan mengekang. Maka mari kita berhenti sekadar mengganti kurikulum, dan mulai memperbaiki ruh dari pendidikan kita yakni memanusiakan manusia.