Transisi Hijau RI Jangan Jadi Beban Utang
Lecturer of International Relations, Universitas Sulawesi Barat
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Ilda Dianra Sari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKomitmen Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca di panggung global patut diacungi jempol. Di setiap forum internasional, pemerintah selalu menegaskan kesiapan RI untuk beralih ke energi bersih. Mulai dari membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung raksasa hingga menyiapkan pensiun dini PLTU batu bara. Namun, di balik panggung diplomasi yang megah itu, ada realitas pahit yang harus kita bicarakan: kerja sama iklim global saat ini masih pincang.
Tantangan terbesar kita hari ini bukan lagi soal "mau atau tidak" bertransisi, melainkan soal "siapa yang mendanai dan bagaimana caranya".
Program prestisius seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) yang menjanjikan kucuran dana miliaran dolar dari negara-negara maju, hingga kini jalannya masih terseok-seok. Janji manis itu perlahan hambar setelah kita melihat strukturnya. Mayoritas dana yang ditawarkan ternyata berbentuk pinjaman komersial dan utang, bukan hibah (grant) murni.
Bagi Indonesia, ini adalah jebakan tersendiri. Mengapa beban finansial transisi energi harus ditanggung berat oleh negara berkembang? Padahal, secara historis, negara-negara majulah yang paling banyak menikmati kekayaan dari era industri berbasis fosil hingga memicu krisis iklim saat ini.
Jika skema global ini dipaksakan tanpa adanya keadilan iklim (climate justice), transisi hijau di Indonesia justru berisiko memicu masalah baru: memperlebar defisit fiskal negara dan mengancam kesejahteraan pekerja di sektor batu bara yang kehilangan mata pencaharian tanpa kompensasi yang layak.
Tentu, Indonesia tidak bisa hanya menunjuk hidung pihak luar. Kita juga punya pekerjaan rumah (PR) besar di dalam negeri. Birokrasi yang rumit, tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, serta lambatnya insentif bagi investor energi terbarukan lokal harus segera dibenahi.
Kerja sama iklim global tidak akan pernah berhasil jika hanya menjadi transaksi utang berkedok penyelamatan bumi. Sudah saatnya Indonesia memperkuat posisi tawar. Kita harus berani menolak skema yang merugikan dan mendesak negara maju untuk memenuhi janji historis mereka secara adil. Transisi energi adalah keharusan, tetapi menyelamatkan bumi tidak boleh dilakukan dengan cara menggadaikan stabilitas ekonomi bangsa.