Konten dari Pengguna

Pajak dan Kesejahteraan Masyarakat, Mengapa Ekonomi Harus Tumbuh Lebih Dulu?

Abdullah Ibrahim Gamas Saputra

Abdullah Ibrahim Gamas Saputra

S1 Akuntansi at Universitas Pamulang

·waktu baca 4 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Abdullah Ibrahim Gamas Saputra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Penerimaan pajak Indonesia menjadi salah satu sumber utama pembiayaan negara. Namun, upaya meningkatkan penerimaan tidak bisa hanya berfokus pada penambahan pungutan. Kondisi ekonomi masyarakat, mulai dari pendapatan, daya beli, hingga aktivitas usaha, juga memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketika penghasilan masyarakat terbatas, kenaikan beban pajak berpotensi mengurangi uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dapat memengaruhi konsumsi rumah tangga. Jika konsumsi melemah, pelaku usaha juga berpotensi menghadapi penurunan permintaan.

Persoalan ini pernah disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada 28 Oktober 2025. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak berencana menaikkan tarif pajak sebelum pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 6 persen.

Purbaya juga menjelaskan bahwa pajak memang mengurangi disposable income atau pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan setelah kewajiban tertentu dibayarkan. Namun, menurutnya, dampak pajak terhadap ekonomi juga dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menggunakan uang yang telah dikumpulkan.

Ia menilai dana pajak perlu segera disalurkan melalui belanja produktif agar dapat mendorong aktivitas ekonomi dan menggerakkan sektor swasta.

Pendapatan Masyarakat Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

ilustrasi pembayaran pajak masyarakat untuk pendapatan negara. Foto: Towfiqu Barbhuiya/Pexels

Hubungan antara kesejahteraan masyarakat dan penerimaan pajak dapat dilihat melalui aktivitas ekonomi sehari-hari. Ketika seseorang memperoleh penghasilan lebih baik, kemampuan konsumsinya berpotensi meningkat. Begitu pula ketika usaha berkembang, omzet dan keuntungan bisnis berpeluang bertambah.

Aktivitas tersebut dapat memperluas basis penerimaan pajak. Misalnya, perusahaan yang berkembang berpotensi membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan produksi, dan memperoleh keuntungan lebih besar. Jika kegiatan usaha berjalan secara formal dan memenuhi ketentuan perpajakan, aktivitas tersebut dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat penerimaan pajak Indonesia.

Meski demikian, peningkatan penghasilan tidak otomatis membuat seluruh masyarakat menjadi wajib pajak atau langsung meningkatkan penerimaan negara. Hal tersebut tetap bergantung pada ketentuan perpajakan, jenis penghasilan, batas penghasilan tidak kena pajak, serta kepatuhan wajib pajak.

Uang Pajak Perlu Kembali Menggerakkan Ekonomi

Selain kemampuan masyarakat membayar pajak, penggunaan anggaran pemerintah juga menjadi faktor penting. Uang yang dikumpulkan negara seharusnya dapat mendukung kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan program yang membantu dunia usaha.

Jika belanja pemerintah berjalan efektif, manfaatnya dapat dirasakan melalui peningkatan lapangan kerja, akses layanan publik, dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Sebaliknya, anggaran yang tidak terserap dengan baik berpotensi membuat dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian menjadi kurang optimal. Artinya, persoalan penerimaan pajak tidak dapat dipisahkan dari kualitas pengelolaan belanja negara.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN. Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya perputaran penerimaan dan pengeluaran negara. Tantangannya bukan hanya mengumpulkan uang, tetapi juga memastikan anggaran digunakan secara efektif untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan Pajak Tanpa Mengabaikan Daya Beli

Pemerintah menghadapi kebutuhan untuk menjaga penerimaan negara sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Kedua hal tersebut perlu berjalan beriringan agar kebijakan fiskal tidak justru menekan aktivitas ekonomi yang menjadi sumber penerimaan.

Upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dukungan terhadap usaha kecil, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, perbaikan administrasi perpajakan dan pengawasan kepatuhan juga penting agar penerimaan negara tidak hanya bergantung pada penambahan beban bagi wajib pajak yang sudah patuh.

Pada akhirnya, penerimaan pajak Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif atau banyaknya objek pajak. Kemampuan ekonomi masyarakat, perkembangan dunia usaha, kepatuhan perpajakan, dan efektivitas belanja pemerintah turut menentukan keberlanjutan penerimaan negara.

Negara membutuhkan pajak untuk membiayai pembangunan. Namun, masyarakat juga membutuhkan penghasilan yang cukup agar dapat menjalankan kewajiban tersebut tanpa mengorbankan kebutuhan hidupnya.

referensi utama:

1. ANTARA – Purbaya: Tak ada kenaikan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh 6 persen

2. DDTCNews – Bukan Pajak Saja, Purbaya Sebut Faktor Ini Pengaruhi Ekonomi Indonesia

3. Kementerian Keuangan – Kinerja APBN Akhir Oktober 2026

4. Kementerian Keuangan – Kinerja Ekonomi Indonesia Triwulan III 2026