Melihat Sistem Perpajakan dari Konser BLACKPINK di Indonesia
Tulisan dari IMADE ARISNA tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Konser artis internasional seperti BLACKPINK bukan hanya menjadi hiburan bagi penggemar, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang cukup besar. Ketika ribuan bahkan puluhan ribu orang datang ke sebuah konser, sebenarnya terjadi banyak transaksi ekonomi yang melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pembelian tiket, makanan dan minuman, merchandise, transportasi, hotel, hingga jasa penyelenggara acara.
PerbesarDari sini saya melihat bahwa konser dapat menjadi salah satu contoh sederhana untuk memahami bagaimana sistem perpajakan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam penyelenggaraan konser, terdapat berbagai pihak yang terlibat dan masing-masing dapat memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan jenis transaksi dan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara konser dapat memperoleh penghasilan dari kegiatan yang dilakukan, sementara vendor mendapatkan pembayaran atas barang atau jasa yang diberikan. Pedagang makanan dan minuman maupun penjual merchandise juga memperoleh penghasilan dari aktivitas perdagangan mereka.
Transaksi-transaksi tersebut tentunya tidak dapat langsung disamakan karena memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda. Misalnya, transaksi atas barang atau jasa tertentu dapat berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan penghasilan yang diterima oleh perusahaan atau pihak tertentu dapat menimbulkan konsekuensi Pajak Penghasilan (PPh). Artinya, kewajiban pajak perlu dilihat berdasarkan jenis transaksi, pihak yang terlibat, serta ketentuan perpajakan yang berlaku.
Menurut saya, hal yang menarik adalah pajak dalam kegiatan konser tidak hanya berkaitan dengan penyelenggara. Banyak pihak di sekitar konser yang ikut mendapatkan manfaat ekonomi. Hotel dapat mengalami peningkatan jumlah tamu, restoran menjadi lebih ramai, transportasi mengalami peningkatan permintaan, dan UMKM di sekitar lokasi konser juga berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan.
Dengan demikian, dampak ekonomi sebuah konser sebenarnya cukup luas. Perputaran uang tidak berhenti pada pembelian tiket atau pembayaran kepada artis, tetapi dapat menyebar ke berbagai sektor pendukung. Aktivitas ekonomi tersebut pada akhirnya dapat memiliki hubungan dengan penerimaan pajak, baik melalui pajak pusat maupun pajak daerah sesuai dengan objek dan ketentuan yang berlaku.
Hal ini juga menunjukkan adanya fungsi pajak sebagai fungsi budgeter, yaitu pajak menjadi salah satu sumber penerimaan bagi negara. Selain itu, pajak mempunyai fungsi regulerend, yaitu sebagai instrumen pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks konser, kebijakan perpajakan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi yang muncul dari kegiatan berskala besar.
Namun, menurut saya, penerapan pajak dalam kegiatan konser juga perlu memperhatikan aspek keadilan dan transparansi. Masyarakat sebagai konsumen sebaiknya mendapatkan informasi yang jelas mengenai harga tiket dan biaya yang harus dibayarkan. Di sisi lain, penyelenggara, vendor, maupun pelaku usaha yang terlibat perlu menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Konser BLACKPINK di Indonesia dapat menjadi contoh bahwa pajak sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bagi penonton, konser mungkin hanya terlihat sebagai kegiatan membeli tiket, menikmati pertunjukan, membeli makanan, atau mendapatkan merchandise. Namun, jika dilihat lebih luas, di balik kegiatan tersebut terdapat rantai aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak pihak dan berpotensi menimbulkan kewajiban perpajakan.
Bagi saya, mempelajari perpajakan tidak seharusnya hanya dipahami sebagai teori di dalam kelas. Contoh seperti konser internasional justru membuat kita lebih mudah memahami bagaimana pajak hadir dalam aktivitas ekonomi yang kita temui sehari-hari. Dari sebuah konser, kita dapat melihat bahwa pajak tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat dan salah satu sumber penerimaan yang mendukung penyelenggaraan negara.