Sound Horeg Makin Nyaring, Nurani Jangan Makin Sunyi

Dosen Universitas Darul 'Ulum Jombang
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Imam Mashudi Latif tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Sound horeg bukan lagi sekadar pengeras suara. Di sejumlah daerah, ia telah menjadi bagian dari budaya populer: hadir dalam karnaval, arak-arakan, pesta rakyat, hingga ruang ekspresi anak muda. Dentuman bass yang mengguncang dada dianggap sebagai simbol kemeriahan. Semakin keras, semakin keren. Semakin besar perangkatnya, semakin bergengsi acaranya.
Tetapi ada satu pertanyaan yang kerap terlupakan di tengah suara yang menggelegar itu: siapa yang menanggung risikonya?
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Belakangan, publik beberapa kali mendengar kabar kecelakaan yang berkaitan dengan kegiatan sound horeg. Ada kru yang meninggal ketika bertugas, perangkat yang roboh dan menimpa penonton, hingga kericuhan dalam iring-iringan yang berujung tawuran dan merugikan warga.
Artinya, persoalan sound horeg sudah melampaui perdebatan klasik tentang “suka atau tidak suka”. Ini bukan lagi sekadar persoalan selera musik atau kebisingan. Ada persoalan keselamatan jiwa, ketertiban umum, kenyamanan warga, dan tanggung jawab sosial yang harus dibicarakan.
Jangan Menyalahkan Alat
Kita harus adil. Tidak tepat jika semua persoalan dibebankan kepada sound system. Alat hanyalah alat. Ia bisa digunakan untuk pengajian, konser, pertunjukan seni, kampanye, maupun karnaval.
Masalahnya adalah bagaimana manusia menggunakan alat tersebut.
Sebuah kendaraan dapat membawa orang ke tempat tujuan, tetapi dapat pula menjadi sumber kecelakaan jika dikemudikan secara sembrono. Demikian pula sound system: ia dapat menghadirkan hiburan, tetapi bisa menjadi sumber bahaya jika digunakan tanpa memperhitungkan batas keselamatan dan hak orang lain.
Yang perlu dikritik bukan keberadaan sound horeg, melainkan budaya “semakin keras semakin keren” yang berpotensi mengabaikan akal sehat.
Dalam budaya yang semakin dipengaruhi media sosial, sesuatu memang dituntut spektakuler. Acara yang biasa dianggap kurang menarik. Yang ekstrem lebih mudah direkam, dibagikan, dan menjadi viral. Akibatnya, kemeriahan kadang berubah menjadi perlombaan: siapa yang paling besar, paling keras, paling ramai, dan paling mencolok. Padahal, semakin ekstrem pertunjukan, semakin besar pula risiko yang harus dikelola.
Mengapa Warga Harus Selalu Mengalah?
Ada satu hal lain yang juga perlu dikritisi: anggapan bahwa warga harus mengalah ketika sound horeg melintas atau berlangsung di sekitar rumah mereka. Panitia biasanya sudah mengumumkan jadwal. Aparat juga dapat memberikan imbauan. Bahkan, warga mungkin diminta meninggalkan rumah sementara jika tidak ingin terganggu.
Sekilas tampak masuk akal. Tetapi, mari kita balik pertanyaannya: mengapa orang yang tidak menyelenggarakan pesta justru harus selalu menjadi pihak yang menyesuaikan diri?
Di dalam rumah ada bayi, anak-anak, orang tua, orang yang sedang sakit, mahasiswa yang belajar, pekerja yang membutuhkan istirahat, dan warga biasa yang ingin menjalankan aktivitas sehari-hari. Mereka bukan panitia. Mereka bukan peserta karnaval. Mereka tidak meminta acara tersebut digelar di depan rumahnya. Karena itu, toleransi jangan dimaknai sebagai kewajiban warga untuk menerima gangguan tanpa batas.
Memang, masyarakat perlu menghargai kegiatan sosial dan budaya. Tetapi penyelenggara juga harus menghargai hak masyarakat untuk merasa aman dan nyaman.
Memberi tahu warga tentang sebuah acara bukan berarti memperoleh izin moral untuk mengganggu mereka tanpa batas. Pemberitahuan adalah bentuk komunikasi. Penghormatan adalah bentuk tanggung jawab. Keduanya berbeda.
Keselamatan Bukan Urusan Belakangan
Dalam perspektif Islam, persoalan ini sebenarnya memiliki landasan etis yang sangat jelas. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa manusia (hifzh an-nafs). Al-Qur'an mengingatkan agar manusia tidak menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan (QS Al-Baqarah: 195).
Nabi Muhammad Saw. juga mengajarkan prinsip la dharar wa la dhirar: tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Prinsip ini sederhana, tetapi sangat relevan.
Jika sebuah hiburan berpotensi membahayakan kru, penonton, pengguna jalan, pedagang, atau warga sekitar, maka risikonya harus dihitung sejak awal. Jangan menunggu kecelakaan untuk kemudian bertanya siapa yang bertanggung jawab.
Keselamatan bukan aksesori acara. Ia harus menjadi bagian dari desain acara. Kendaraan pengangkut perangkat harus layak. Beban harus sesuai kapasitas. Konstruksi perangkat harus kokoh. Jalur karnaval harus dianalisis. Kabel listrik harus diperhatikan. Jarak aman penonton harus ditentukan. Kru harus memahami prosedur keselamatan. Pengamanan massa harus disiapkan. Dan yang tidak kalah penting: batas kebisingan harus menjadi bagian dari pertimbangan. Sebab, ruang publik bukan ruang tanpa aturan.
Pemerintah Jangan Sekadar Memberi Izin
Di sinilah pemerintah daerah dan aparat memiliki pekerjaan yang lebih besar. Pengawasan jangan berhenti pada persoalan izin administratif. Pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan yang diizinkan benar-benar memenuhi standar keselamatan. Jangan sampai izin diberikan, acara berlangsung, kemudian ketika terjadi kecelakaan semua pihak saling melempar tanggung jawab. Pemerintah juga perlu membuat aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Bukan aturan yang hanya muncul ketika terjadi kontroversi, kemudian menghilang setelah suasana reda.
Pelaku sound system juga perlu dilibatkan. Mereka bukan musuh pemerintah dan bukan pula pihak yang harus selalu dicurigai. Justru mereka dapat menjadi bagian penting dari solusi.
Industri hiburan rakyat dapat berkembang tanpa mengorbankan keselamatan. Kreativitas anak muda dapat difasilitasi tanpa harus memaksa masyarakat menerima kebisingan ekstrem.
Kuncinya adalah standar. Semakin besar acaranya, semakin besar pula tanggung jawab keselamatannya.
Tradisi Boleh Berubah
Tidak semua tradisi harus dipertahankan dalam bentuk yang sama. Budaya selalu berubah mengikuti zaman. Yang penting bukan mempertahankan bentuknya secara mati-matian, tetapi menjaga nilai positif di baliknya.
Karnaval tetap bisa meriah. Musik tetap bisa dinikmati. Komunitas tetap bisa berekspresi. Pelaku usaha tetap bisa mendapatkan penghasilan. Namun semuanya harus berlangsung dengan satu kesadaran: kegembiraan kita tidak boleh menjadi penderitaan orang lain.
Ukuran sukses sebuah pesta rakyat seharusnya bukan berapa banyak speaker yang berhasil disusun. Bukan pula seberapa kuat kaca rumah warga bergetar. Bukan berapa banyak video yang masuk media sosial. Ukuran keberhasilan yang paling sederhana adalah: acara berlangsung tertib, warga merasa dihormati, tidak ada kerusakan, tidak ada kericuhan, dan semua orang pulang dengan selamat. Bukankah itu lebih keren?
Jangan Sampai Kita Kehilangan Kepekaan
Perdebatan tentang sound horeg sebaiknya juga tidak berhenti pada pertanyaan halal atau haram. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kita membangun etika hidup bersama.
Kita membutuhkan hiburan. Anak muda membutuhkan ruang ekspresi. Pelaku usaha membutuhkan ruang ekonomi. Masyarakat membutuhkan kegiatan sosial. Tetapi, warga juga memiliki hak atas keamanan, kesehatan, ketenangan, dan kenyamanan. Semua kepentingan tersebut harus dipertemukan. Di sinilah empati diperlukan.
Jika kita menjadi pemilik sound system, cobalah membayangkan menjadi warga yang rumahnya dilewati. Jika kita menjadi penonton, bayangkan menjadi pedagang yang dagangannya rusak karena kericuhan. Jika kita menjadi panitia, bayangkan menjadi orang tua yang khawatir anaknya berada di tengah kerumunan.
Begitu pula sebaliknya. Warga perlu memahami bahwa masyarakat juga membutuhkan ruang untuk merayakan kebahagiaan.
Karena itu, persoalannya bukan siapa yang harus menang dan siapa yang harus kalah. Yang harus menang adalah keselamatan dan kepentingan bersama. Mungkin sudah waktunya kita mengubah ukuran kemeriahan. Bukan lagi “semakin keras semakin keren”, tetapi semakin aman semakin profesional. Bukan “yang paling besar adalah yang terbaik”, tetapi yang paling mampu menghormati orang lain adalah yang paling berkelas.
Sebab, peradaban tidak diukur dari seberapa keras suara yang dapat kita hasilkan. Peradaban justru terlihat dari kemampuan kita mendengar suara yang lebih pelan: suara warga yang terganggu, suara korban yang terluka, suara keluarga yang kehilangan, dan terutama suara nurani kita sendiri.
Kalau sebuah hiburan harus dibayar dengan air mata, mungkin yang perlu kita kecilkan bukan hanya volume sound horeg. Yang perlu dikecilkan adalah ego kita. Sebab, tidak ada pesta yang cukup meriah untuk membenarkan hilangnya satu nyawa manusia.
