Gibran Ingin Mundur, tetapi Apakah Itu Jawaban atas Persoalan yang Sebenarnya?
Bachelor of History Science (UNY), Creative writer in Medium.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Indra Rahmat Jatnika tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarNiat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya menjadi salah satu perkembangan politik paling menarik perhatian pada 10 November 2026. Di tengah polemik dokumen pendidikan yang kembali mencuat, Gibran disebut telah menyampaikan keinginan mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, apakah pengunduran diri benar-benar bisa menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya?
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat tersebut ketika bertemu Prabowo selama sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran kemudian menyampaikan bahwa dirinya menghormati kritik dan aspirasi masyarakat serta tidak ingin polemik politik berkepanjangan. Ia juga mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen tersebut melalui jalur hukum.
Perlu dicatat, pernyataan mengenai niat mundur itu disampaikan oleh Mensesneg. Gibran sendiri tidak secara gamblang mengumumkan pengunduran dirinya. Dengan demikian, keinginan untuk mundur belum bisa disamakan dengan keputusan resmi meninggalkan jabatan wakil presiden.
Polemik Gibran Tidak Berhenti pada Persoalan Pengunduran Diri
Polemik ini berawal dari persoalan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Isu tersebut kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait dokumen penyetaraan pendidikannya.
Dalam pertimbangannya pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan luar negeri setara SMA. Meski begitu, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden karena permohonan yang diajukan tidak dapat diterima akibat persoalan kedudukan hukum pemohon.
Perkembangan berikutnya datang dari MA. Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan pencabutan surat tersebut.
Dua perkembangan hukum ini membuat persoalan semakin serius. Perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada dokumen yang dipersoalkan, tetapi juga pada pertanyaan tentang akuntabilitas pejabat publik dan proses pencalonan dalam pemilu.
Apakah Mundur Bisa Menyelesaikan Persoalan yang Sebenarnya?
Pengunduran diri memang dapat menjadi bentuk tanggung jawab politik dalam situasi tertentu. Namun, keputusan tersebut tidak otomatis menjawab seluruh persoalan yang telah muncul.
Ada setidaknya dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, tanggung jawab personal seorang pejabat terhadap jabatan yang diembannya. Kedua, persoalan administratif dan hukum yang melibatkan dokumen, lembaga penerbit, serta mekanisme verifikasi persyaratan pencalonan.
Jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, persoalan mengenai keabsahan surat penyetaraan pendidikannya tetap membutuhkan penyelesaian melalui jalur hukum dan administrasi. Pengunduran diri tidak dengan sendirinya membatalkan putusan pengadilan ataupun menghapus kebutuhan untuk mengevaluasi proses penerbitan dokumen tersebut.
Di sinilah letak persoalan yang lebih besar. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian mengenai masa depan jabatan Gibran, tetapi juga penjelasan yang transparan tentang bagaimana dokumen tersebut diterbitkan dan digunakan dalam proses pencalonan.
Apa Dampaknya bagi Pemerintahan dan Masyarakat?
Dinamika ini tentu memiliki konsekuensi politik. Ketidakpastian mengenai posisi wakil presiden berpotensi memunculkan pertanyaan tentang kesinambungan pemerintahan, hubungan antarlembaga, serta stabilitas politik.
Namun, konstitusi sebenarnya telah mengatur mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Artinya, jika pengunduran diri benar-benar terjadi dan menimbulkan kekosongan jabatan, Indonesia tidak sepenuhnya berjalan tanpa pedoman. Ada mekanisme konstitusional yang dapat digunakan.
Bagi masyarakat, persoalan ini juga menyangkut kepercayaan terhadap institusi negara. Ketika pejabat publik menghadapi persoalan hukum, keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap proses hukum menjadi hal yang penting. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas, bukan sekadar pernyataan politik yang berpotensi menimbulkan tafsir berbeda.
Yang Dibutuhkan Bukan Sekadar Mundur, tetapi Akuntabilitas
Pada akhirnya, niat mundur Gibran seharusnya tidak menjadi satu-satunya fokus pembahasan. Pengunduran diri bisa menjadi pilihan politik, tetapi bukan jawaban tunggal atas persoalan yang melatarbelakanginya.
Penyelesaian yang lebih mendasar membutuhkan transparansi dokumen, kepastian hukum, dan evaluasi terhadap mekanisme administrasi pencalonan. Semua pihak yang memiliki kewenangan perlu menjalankan tanggung jawabnya secara terbuka dan sesuai aturan.
Sebab, dalam demokrasi, jabatan publik bukan hanya soal siapa yang mendudukinya. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi dan kepercayaan masyarakat yang harus dijaga.
Menurut Kamu, apakah pengunduran diri Gibran akan cukup untuk mengakhiri polemik ini, atau justru persoalan akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya menjadi perhatian utama?