Cancel Culture: Kritik Publik atau Penghakiman Massal?
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Irma dwi yanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
IRMA DWI YANTI
Pada Oktober 2025, Jule menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan adanya hubungan dengan seorang pria bernama Safrie Ramadhan ketika dirinya masih berstatus sebagai istri Na Daehoon.
Informasi tersebut menyebar luas melalui berbagai platform media sosial dan memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebelumnya, Jule dan Na Daehoon dikenal sebagai pasangan yang sering membagikan aktivitas keluarga mereka di media sosial sehingga dianggap sebagai keluarga yang harmonis dan inspiratif oleh banyak pengikutnya.
Sebagai respons terhadap kontroversi yang terjadi, Jule menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf kepada publik pada 26 Oktober 2025 melalui akun media sosial pribadinya.
Namun, klarifikasi tersebut tidak sepenuhnya menghentikan berbagai bentuk reaksi negatif yang muncul dari masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya praktik cancel culture, yaitu tindakan masyarakat yang menarik dukungan terhadap seseorang akibat perilaku atau tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial.
Kasus yang dialami Jule menunjukkan bagaimana cancel culture bisa berdampak besar di era media sosial. Setelah kontroversi yang muncul, banyak warganet memilih untuk berhenti mendukungnya, baik dengan unfollow akun media sosial maupun tidak lagi membeli produk yang ia promosikan.
Beberapa brand yang sebelumnya bekerja sama dengannya juga memutuskan untuk menghentikan kolaborasi. Selain itu, Jule mendapat banyak kritik dan komentar negatif dari netizen yang merasa kecewa. Akibatnya, citra dan kepercayaan publik terhadap dirinya ikut menurun.
Dari kasus ini dapat dilihat bahwa cancel culture tidak hanya berdampak pada reputasi seseorang, tetapi juga dapat memengaruhi karier, kerja sama profesional, dan kepercayaan publik yang telah dibangun sebelumnya. (Diterpa Isu Perselingkuhan, Banyak Brand Batalkan Kerja Sama dengan Jule Julia Prastini kompas.com 22 oktober 2025)
Di era sekarang dalam era digital yang sangat mudah dan cepat, sesuatu postingan atau perilaku ceroboh yang dilakukan oleh orang orang famous seperti influencer, artis atau selebgram dan public figure yang lainnya akan sangat memungkinkan untuk menimbulkan penolakan sosial dengan secepat kilat , fenomena seperti ini sangat sering terjadi dan fenomena ini sering kita sebut dengan sebutan cancle culture.
Namun, muncul pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama, apakah boikot massal benar-benar bisa menjadi cara yang efektif untuk memberikan teguran kepada individu, produk, atau lembaga yang dianggap melakukan kesalahan? Atau justru boikot bisa berubah menjadi tindakan menghakimi secara berlebihan tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya?
Menuntut Akuntabilitas di Ruang Digital
Dari sisi kontrol sosial, cancel culture muncul sebagai salah satu cara masyarakat menyampaikan pendapat dan kritik secara terbuka. Dulu, masyarakat biasa sering merasa kesulitan untuk mengkritik orang-orang yang memiliki kekuasaan atau terkenal.
Namun, dengan adanya media sosial, masyarakat sekarang lebih mudah menyampaikan pendapat dan menyuarakan ketidakadilan.
Aksi boikot massal biasanya dilakukan ketika masyarakat merasa ada seseorang, produk, atau lembaga yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku. Misalnya, kasus pelecehan seksual, rasisme, atau penyalahgunaan kekuasaan.
Melalui cancel culture, masyarakat bisa menunjukkan ketidaksetujuannya dan menuntut pihak yang bersangkutan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
Dampaknya, pihak yang mendapat kritik bisa terdorong untuk meminta maaf, memperbaiki kesalahan, atau menerima konsekuensi dari tindakannya, seperti kehilangan pekerjaan atau kerja sama.
Oleh karena itu, cancel culture dapat menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengingatkan orang lain agar lebih bertanggung jawab atas perilakunya.
Sisi Gelap: Ketika Kritik Berubah Menjadi Penghakiman MassalWalaupun cancel culture awalnya bertujuan untuk menegakkan keadilan, ternyata ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Dalam beberapa kasus, kritik yang disampaikan di media sosial justru bisa berubah menjadi tindakan perundungan atau cyberbullying.
Hal ini terjadi karena banyak orang lebih cepat memberikan komentar dan ikut menyalahkan seseorang tanpa mencari tahu kebenaran informasi terlebih dahulu.
• Mengabaikan Asas Praduga Tak Bersalah: Banyak orang langsung menyalahkan atau menghakimi seseorang sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya. Akibatnya, orang yang belum tentu bersalah bisa mendapatkan banyak hujatan dari Masyarakat.
• Efek Pembungkaman (Chilling Effect): Cancel culture bisa membuat seseorang takut untuk menyampaikan pendapat karena khawatir akan dikritik, dihujat, atau diboikot oleh orang lain. Hal ini bisa membuat orang menjadi tidak bebas dalam menyampaikan pikirannya
• Dampak Psikologis Permanen: Seseorang yang menjadi sasaran cancel culture bisa mengalami stres, tekanan mental, bahkan kehilangan rasa percaya diri akibat hujatan yang terus-menerus di media sosial. Selain itu, mereka sering kali tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan kesalahan atau memperbaiki diri.
Refleksi dan Penutup
Cancel culture bisa diibaratkan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, cancel culture menunjukkan bahwa masyarakat peduli terhadap aturan dan nilai-nilai yang berlaku.
Namun, di sisi lain, cancel culture juga bisa berubah menjadi tindakan saling menghujat dan menyerang seseorang di media sosial jika dilakukan hanya berdasarkan emosi tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu.
Agar hal tersebut tidak terjadi, masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jika ingin memberikan kritik, sebaiknya kritik tersebut disampaikan dengan cara yang baik dan membangun, bukan untuk menjatuhkan atau merusak kehidupan seseorang.
Mengkritik kesalahan seseorang bukan berarti kita harus membuat orang tersebut kehilangan kesempatan untuk memperbaiki dirinya.
Oleh karena itu, dalam menerapkan cancel culture, kita perlu mempertimbangkan kebenaran informasi, bersikap adil, dan tetap menghargai orang lain. Dengan begitu, media sosial bisa menjadi tempat untuk menyampaikan kritik dan pendapat secara sehat tanpa merugikan pihak lain.
REFRENSI
https://amp.kompas.com/hype/read/2025/10/22/163914666/diterpa-isu-perselingkuhan-banyak-brand-batalkan-kerja-sama-dengan-jule?
Azzahra, A. M. (2025). "Keadilan atau Penghakiman? Analisis Cancel Culture sebagai Sanksi Sosial di Media Sosial". Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Universitas Padjadjaran. https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/72196
Salisah, N. H., Auwaly, A. P., Aulia, C., & Putri, C. A. K. (2025). "Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Cancel Culture di Platform Digital". MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(3), 595–608. https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i3.4615
Ng, E. (2020). "No Grand Pronouncements Here...: Reflections on Cancel Culture and Digital Media Participation”. Television & New Media,21 (6),621-627.
https://doi.org/10.1177/1527476420918828
Norris, P. (2021). "Cancel Culture: Myth or Reality?". Political Studies, 00323217211037023.
https://doi.org/10.1177/00323217211037023
Altamira, M. B. (2022). "Fenomena Cancel Culture di Indonesia". Jurnal Vokasi Indonesia, Universitas Indonesia, 10(1). https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1177&context=jvi