Film Laut Bercerita dan Ingatan yang Belum Selesai

Eks jurnalis lulusan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. dbjofie@gmail.com
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Jofie DB tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ada peristiwa sejarah yang selesai dicatat dalam buku pelajaran, tetapi belum selesai dalam kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Tahun berganti, pemerintahan mengalami suksesi, bahkan generasi yang tidak mengalami langsung peristiwa itu telah tumbuh dewasa. Namun, bagi sebagian keluarga, masa lalu tidak pernah benar-benar menjadi masa lalu. Sejarah tidak selesai hanya karena tanggalnya sudah lewat dan peristiwanya sudah masuk buku pelajaran. Persoalan inilah yang kembali muncul dalam film Laut Bercerita (2026).
Penghilangan paksa aktivis pada 1997–1998 adalah salah satunya. Bagi publik, peristiwa itu mungkin telah lama menjadi bagian dari kronologi menjelang Reformasi. Bagi keluarga yang anggotanya tak pernah kembali, sejarah belum selesai. Mereka tidak membutuhkan nostalgia, melainkan jawaban sederhana tentang di mana orang yang mereka cintai, apa yang terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab. Sebab, 28 tahun berlalu, seseorang tetap belum pulang.

Pertanyaan itulah yang kembali muncul ketika film Laut Bercerita mulai tayang di bioskop beberapa hari lalu. Film garapan Yosep Anggi Noen, yang diadaptasi dari novel Leila S. Chudori dengan judul yang sama, membawa penonton kembali ke suasana menjelang Reformasi melalui kisah Biru Laut (Reza Rahadian), seorang mahasiswa yang terlibat dalam gerakan perlawanan dan kemudian menjadi korban penculikan.
Tentu, film yang mengangkat persoalan sejarah tidak otomatis menjadi baik hanya karena persoalan yang diangkatnya penting. Tragedi bukan sertifikat mutu artistik. Laut Bercerita tetap perlu dinilai dari cara bercerita dan pengalaman sinematik yang ditawarkannya. Namun, pertanyaan yang lebih krusial adalah mengapa kisah semacam ini masih perlu diceritakan kepada penonton hari ini. Sebab, kalau sebuah peristiwa harus terus-menerus diingatkan agar tidak dilupakan, barangkali masalahnya bukan pada daya ingat masyarakat.
Mengapa Masih Perlu Diceritakan?
Persoalannya sederhana: kasus ini belum selesai. Penculikan aktivis bukan sekadar peristiwa yang perlu diingat, melainkan tragedi yang dampaknya masih dirasakan keluarga korban hingga hari ini. Dari sana, pembicaraan dapat bergerak melampaui film, menuju pertanyaan tentang tanggung jawab negara yang belum terjawab.
Menurut laporan Amnesty International Indonesia pada 2023, dari 22 aktivis yang diculik dalam peristiwa penghilangan paksa 1997–1998, sembilan orang kembali, sementara 13 lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Proses peradilan militer memang pernah berlangsung dan sejumlah pelaku dihukum. Namun, proses tersebut tidak menjawab pertanyaan tentang nasib 13 orang yang masih hilang.
Di sinilah persoalan penghilangan paksa berbeda dari sekadar catatan kekerasan di masa lalu. Ketika seseorang dibunuh, keluarga setidaknya dapat mengetahui bahwa orang yang mereka cintai telah meninggal, meskipun proses menemukan keadilan bisa berlangsung panjang. Dalam penghilangan paksa, ketidakpastian itu sendiri menjadi bagian dari penderitaan. Keluarga tidak tahu apakah harus berduka, masih berharap, atau terus mencari. Dua puluh delapan tahun berlalu, tetapi hidup mereka masih tertahan pada pertanyaan yang sama. Sementara orang lain bisa melanjutkan hidup setelah membaca bab sejarah itu, mereka bahkan belum tahu di mana harus meletakkan bunga untuk orang yang tak pernah kembali.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun bersikap tegas soal ini. Penghilangan paksa tidak berhenti menjadi pelanggaran hanya karena peristiwanya terjadi puluhan tahun lalu. Selama nasib korban masih gelap, pelanggaran itu tetap berlangsung. Keluarga pun punya hak untuk mengetahui apa yang terjadi, dan negara berkewajiban memberikan jawabannya. Hal ini ditegaskan dalam General Comments Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa.
Setelah Laut Bercerita selesai, penonton bisa meninggalkan bioskop, membicarakan adegan yang paling membekas, atau kembali ke rutinitas masing-masing. Namun, bagi keluarga korban, cerita ini belum selesai. Mereka masih menunggu kabar tentang orang-orang yang tak pernah kembali, tanpa tahu apakah harus terus mencari atau mulai menerima kehilangan yang tak pernah dijelaskan. Film memiliki kredit penutup. Penghilangan paksa tidak.
Reformasi yang Belum Tuntas
Kita sering membicarakan Reformasi 1998 sebagai titik perubahan politik Indonesia. Ia menandai berakhirnya sebuah rezim, lahirnya kebebasan pers, terbukanya ruang demokrasi, dan dimulainya perubahan institusi politik. Dalam narasi besar tersebut, Reformasi kerap tampil sebagai keberhasilan sejarah, dikisahkan sebagai upaya masyarakat untuk menggulingkan kekuasaan otoriter dan membuka jalan menuju demokrasi.
Sejak Reformasi 1998, Indonesia telah enam kali menyelenggarakan pemilu legislatif dan berganti presiden. Namun, penyelesaian penghilangan paksa aktivis 1997–1998 belum bergerak secepat transisi politik.
Pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo mengakui dan menyesalkan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk penghilangan paksa aktivis pada 1997–1998. Pemerintah juga menyatakan komitmen memulihkan hak korban tanpa mengesampingkan penyelesaian melalui jalur yudisial.
Pengakuan itu penting, tetapi keadilan tidak bisa berhenti sebagai urusan konferensi pers. Ada jarak yang terlampau jauh antara mengakui pelanggaran dan memastikan siapa yang bertanggung jawab. Begitu pula antara menyampaikan penyesalan dan memberikan jawaban kepada keluarga yang sudah puluhan tahun menunggu. Negara bisa meminta maaf, tetapi keluarga korban tentu tidak bisa membingkai permintaan maaf itu lalu menggantungnya di ruang tamu.
Di sini kita perlu membedakan ingatan dari penyelesaian. Ingatan kolektif membuat masyarakat tidak melupakan kekerasan yang pernah terjadi. Ia hidup melalui buku, film, museum, peringatan, dan percakapan antargenerasi. Semua itu penting, tetapi mengingat bukanlah bentuk pertanggungjawaban. Kita bisa menggelar diskusi, menonton Laut Bercerita, lalu mengunggah kutipan tentang sejarah ke media sosial. Namun, semua itu tidak membawa 13 orang yang masih hilang kembali ke rumah. Sejarah perlu diingat, tetapi negara tidak cukup hanya diminta mengingat apa yang pernah dilakukannya.
Mengingat Tanpa Menyelesaikan
Kita bisa menempatkan film sebagai salah satu cara membicarakan sejarah, tanpa memberinya beban terlalu besar. Laut Bercerita hadir di tengah persoalan yang belum selesai dan membawa kembali kisah penghilangan paksa ke ruang percakapan publik. Namun, mengangkat sebuah tragedi ke layar tidak sama dengan menyelesaikan persoalan di baliknya.
Kita tidak bisa meminta film menyelesaikan perkara yang gagal dituntaskan negara. Kamera hanya bisa merekam, novel hanya bisa bercerita, dan peringatan hanya bisa menjaga nama-nama itu tetap disebut. Selebihnya, ada pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan kepada seniman. Jangan sampai negara begitu rajin memproduksi alasan untuk lupa, sementara sineas harus terus bekerja agar kita ingat.
Padahal, kewajiban negara dalam perkara ini sudah jelas secara hukum. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memasukkan penghilangan orang secara paksa sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi, yang dibutuhkan bukan sekadar lebih banyak karya untuk mengingatkan publik, melainkan penyelidikan, pengungkapan kebenaran, dan pertanggungjawaban yang memang menjadi urusan negara.
Karena itu, relevansi Laut Bercerita pada 2026 seharusnya tidak berhenti pada ingatan tentang akhir Orde Baru. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah ingatan tersebut dapat mendorong publik untuk kembali menuntut sesuatu yang belum terpenuhi, yakni kebenaran tentang nasib para korban dan pertanggungjawaban atas penghilangan mereka.
Ada risiko ketika tragedi politik terlalu lama hidup dalam ruang kebudayaan tanpa penyelesaian di ruang politik. Ia bisa berubah menjadi simbol yang diperingati, atau sebatas kisah sedih yang diwariskan dari antargenerasi. Tragedi menjadi bagian dari warisan budaya, sementara ketidakadilannya tetap menjadi urusan administratif yang entah kapan selesai.
Pada akhirnya, Laut Bercerita membawa kita kembali pada pertanyaan yang lebih tua daripada film itu sendiri. Mengapa, setelah 28 tahun, kisah tentang orang-orang yang dihilangkan masih harus diceritakan, sementara negara belum juga menjawab apa yang terjadi pada mereka? Film ini akan selesai diputar dan turun dari layar, tetapi bagi 13 keluarga yang ditinggalkan, peristiwa itu belum sepenuhnya menjadi masa lalu.
