Bonus Demografi: Untuk Siapa?
Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Kafi Yudhoyono tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIndonesia sering bicara tentang Indonesia Emas 2045. Visinya besar. Narasinya optimistis. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang dijawab dengan jujur: emas ini nanti milik siapa?
Apakah benar semua orang akan merasakannya? Atau hanya segelintir yang sejak awal sudah di depan?
Titik Awal yang Tidak Sama
Tahun 2030-2035 disebut sebagai puncak bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif sedang tinggi-tingginya. Banyak yang bilang ini kesempatan langka. Kesempatan untuk tumbuh cepat. Kesempatan untuk memperkuat demokrasi.
Tapi, kesempatan untuk siapa?
Coba bayangkan dua anak dengan kemampuan yang sama. Satu tumbuh di Jakarta atau Surabaya. Sekolahnya baik. Gurunya cukup. Internet cepat. Lingkungannya mendorong.
Yang satu lagi di Papua Selatan atau Nusa Tenggara Timur. Gurunya terbatas. Sinyal sering hilang. Pilihan kerja sempit. Harus membantu keluarga sejak muda.
Apakah mereka benar-benar sedang berlari di lintasan yang sama?
Mereka memang hidup di satu negara. Tapi garis start mereka berbeda.
Ketimpangan Itu Nyata, bukan Perasaan
Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan skor Indonesia masih di kisaran 360–380 (Prasastisiwi, 2024). Tapi yang lebih penting, jaraknya jauh.Di Indonesia, siswa di wilayah Jakarta menunjukkan skor sekitar 30–50 poin lebih tinggi dibandingkan siswa di wilayah Papua. Selisih ini bukan sekadar angka. Ini mencerminkan perbedaan kualitas pendidikan yang nyata.
Data dari Badan Pusat Statistik juga menunjukkan hal serupa. Rasio Gini nasional sekitar 0,375 pada 2025. Tapi di beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Papua Selatan, angkanya di atas 0,42 (BPS, 2025). Itu bukan sekadar beda. Itu jurang.
Lalu lihat anak mudanya. Sekitar 19,44 persen usia 15–24 tahun masuk kategori NEET (BPS, 2025). Tidak sekolah. Tidak bekerja. Tidak juga ikut pelatihan. Satu dari lima anak muda kita seperti “tertahan”.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 11,78%, menunjukkan tren penurunan sejak 2020 (Yonatan, 2025).
Jadi, ini bukan soal jumlah penduduk produktif saja. Ini soal siapa yang benar-benar siap.
Bonus atau Beban?
Sering kita mendengar bonus demografi itu keuntungan. Seolah otomatis membawa kemajuan.
Benarkah sesederhana itu?
Kalau jutaan anak muda tidak punya keterampilan yang cukup, apa yang terjadi? Kalau pekerjaan tidak tersedia di daerah mereka, ke mana mereka pergi? Ke kota. Semua ke kota.
Apa yang terjadi di kota? Padat. Kompetisi makin keras. Ketimpangan makin terasa.
Sementara daerah asal? Tetap tertinggal.
Jadi, bonus ini bisa jadi beban. Bahkan bisa memperbesar masalah lama.
Demokrasi yang Tidak Sama Rasanya
Lalu bagaimana dengan demokrasi?
Secara formal, semua orang punya hak yang sama. Bisa memilih. Bisa bersuara.
Tapi apakah semua punya kapasitas yang sama?
Orang dengan pendidikan tinggi dan akses informasi biasanya lebih aktif. Lebih kritis. Lebih berani bersuara.
Sementara di daerah tertinggal? Akses informasi terbatas. Literasi politik juga terbatas. Akibatnya, lebih rentan terhadap politik uang atau narasi yang memanfaatkan emosi.
Akhirnya, demokrasi tetap berjalan. Tapi apakah adil? Apakah benar-benar mewakili semua?
Atau hanya kelompok tertentu yang benar-benar menentukan arah?
Kenapa Ketimpangan Ini Tidak Hilang?
Pertanyaannya sekarang: kenapa ini terus terjadi?
Pertama, kebijakan sering dibuat seragam. Padahal kondisi tiap daerah berbeda. Apa yang berhasil di kota, belum tentu cocok di desa.
Kedua, investasi masih menumpuk di Pulau Jawa. Industri, infrastruktur, peluang kerja, semuanya terkonsentrasi. Wajar kalau daerah lain sulit mengejar.
Ketiga, kita sering bicara soal kompetisi. Tapi lupa satu hal penting yaitu tidak semua orang mulai dari titik yang sama.
Ada yang berlari dengan sepatu lengkap. Ada yang bahkan tidak punya alas kaki.
Apakah itu kompetisi yang adil?
Ibu Kota Nusantara: Harapan atau Risiko Baru?
Banyak yang berharap pada Ibu Kota Nusantara. Katanya ini simbol pemerataan. Katanya ini solusi agar pembangunan tidak Jawa-sentris.
Tapi, apakah otomatis begitu?
Bayangkan jika kota ini berkembang pesat. Infrastruktur modern. Ekonomi bergerak. Tapi siapa yang mengisi?
Kalau tenaga kerja terampil tetap datang dari kota besar, lalu bagaimana dengan masyarakat lokal? Apakah mereka ikut naik? Atau hanya jadi penonton di tanah sendiri?
Tanpa integrasi yang kuat, Ibu Kota Nusantara bisa jadi hanya “pulau kemajuan”. Maju sendiri. Terpisah dari sekitarnya.
Kalau itu terjadi, bukankah kita hanya memindahkan ketimpangan, bukan mengatasinya?
Apa yang Bisa Dilakukan?
Kalau masalahnya jelas, solusinya tidak bisa setengah-setengah.
Pertama, kualitas manusia harus benar-benar didistribusikan. Guru terbaik, tenaga kesehatan, profesional unggul, tidak boleh hanya menumpuk di kota. Harus ada insentif nyata agar mereka mau ke daerah tertinggal. Bukan sekadar wacana.
Bahkan, dalam rencana seperti RPJMN, harus ada target jelas. Misalnya, mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah secara signifikan dalam lima tahun.
Kedua, pembangunan harus melihat wilayah. Tidak semua daerah harus jadi Jakarta. Setiap daerah punya potensi. Industri dan pelatihan harus disesuaikan. Lapangan kerja harus dibangun di tempat asal, bukan memaksa semua orang pindah.
Ketiga, demokrasi harus diperkuat dari bawah. Literasi politik perlu menjangkau kelompok masyarakat luas. Representasi daerah tertinggal harus diperbesar. Jangan sampai kebijakan hanya ditentukan oleh kelompok yang sudah berada di lingkar kekuasaan.
Semua ini butuh keberanian. Bukan sekadar menambah anggaran, tapi mengubah arah.
Ini Soal Keadilan, bukan Sekadar Pertumbuhan
Pada akhirnya, bonus demografi bukan jaminan. Ini ujian.
Ujian apakah kita benar-benar ingin adil.
Dalam cita-cita keadilan sosial yang kita pegang bersama, keadilan tidak boleh berhenti sebagai simbol. Tapi apakah ia hadir dalam kehidupan sehari-hari?
Kalau kemajuan hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, apakah itu bisa disebut berhasil?
Kalau masih banyak yang tertinggal sejak awal, apakah kita benar-benar sedang maju bersama?
Mungkin pertanyaan terpenting bukan lagi: apakah Indonesia akan menjadi maju.
Tapi siapa yang benar-benar akan sampai ke sana?
Dan kita ada di posisi yang mana?