Penyadapan Presiden Prabowo dan Ujian Reformasi Polri

Ilustrasi Penyadapan. Sumber : Istock.

Publik dikejutkan oleh kabar penetapan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia disebut ditetapkan bersama sejumlah perwira tinggi lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Tentu, status tersangka tidak boleh dimaknai sebagai bukti kesalahan. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, perkara ini terlalu serius untuk dipandang sekadar sebagai kasus pidana individual. Ada persoalan konstitusional, kelembagaan, etika jabatan, dan politik kekuasaan yang jauh lebih besar. Jika dugaan tersebut terbukti, publik bukan hanya berhadapan dengan persoalan penyadapan ilegal, melainkan juga pengkhianatan terhadap amanah jabatan dan kepercayaan negara.

Pertanyaan mendasarnya adalah: bagaimana mungkin aparat yang diberikan kewenangan untuk melindungi keamanan negara justru diduga menggunakan perangkat negara untuk melakukan pengawasan ilegal terhadap kepala negara?

Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang menyadap siapa. Ini menyangkut siapa yang mengendalikan instrumen kekuasaan negara, untuk kepentingan siapa instrumen itu digunakan, dan apakah masih terdapat batas yang membedakan kewenangan negara dengan ambisi kekuasaan personal.

Dalam negara hukum, kewenangan bukanlah hak milik pejabat yang sedang mendudukinya. Kewenangan merupakan mandat negara yang diberikan untuk tujuan tertentu, yakni melindungi masyarakat, menjaga keamanan, dan menegakkan hukum. Karena itu, ketika seseorang yang memperoleh kewenangan publik justru diduga menggunakan fasilitas negara di luar tujuan pemberiannya, persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran prosedur administratif.

Jika penyadapan terhadap Presiden benar dilakukan tanpa dasar hukum, tanpa kepentingan penegakan hukum, tanpa mekanisme persetujuan yang sah, dan bahkan disertai penghapusan jejak digital, maka tindakan tersebut patut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan.

Mengapa disebut pengkhianatan? Karena terdapat penyimpangan mendasar antara tujuan pemberian kewenangan dengan tindakan yang diduga dilakukan. Negara memberikan perangkat, jabatan, akses, dan kepercayaan untuk melindungi kepentingan publik. Namun, apabila seluruh fasilitas tersebut justru digunakan untuk kepentingan di luar hukum, maka kepercayaan negara telah disalahgunakan.

Bahkan, apabila terbukti dilakukan secara sadar dan terencana, tindakan demikian dapat dipandang sebagai pengingkaran terhadap sumpah jabatan dan loyalitas konstitusional. Pengkhianatan yang dimaksud bukan serta-merta tuduhan makar atau tindak pidana pengkhianatan terhadap negara, melainkan penilaian etik, moral, dan konstitusional terhadap penyalahgunaan kepercayaan yang melekat pada jabatan publik.

Seorang pejabat boleh memiliki kekuasaan, tetapi tidak pernah memiliki negara. Ia hanya diberi mandat untuk menjalankan sebagian kewenangan negara berdasarkan hukum.

Di sinilah prinsip legalitas harus ditegakkan. Tidak ada tindakan pemerintahan yang boleh dilakukan hanya karena seseorang memiliki jabatan, akses teknologi, atau kekuasaan institusional. Setiap tindakan pejabat negara harus memiliki dasar kewenangan, tujuan yang sah, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyadapan merupakan tindakan yang sangat intrusif karena dapat membuka komunikasi pribadi, hubungan profesional, aktivitas politik, hingga strategi pengambilan keputusan seseorang. Oleh sebab itu, penyadapan tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan kepentingan institusi, rasa ingin tahu pejabat, ataupun kebutuhan memperoleh informasi.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Hak tersebut tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang. Dalam konteks kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian juga memberikan kerangka prosedural mengenai penggunaan kewenangan penyadapan.

Berdasarkan keterangan penyidik sebagaimana diberitakan media, dugaan penyadapan tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi, serta tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Jika konstruksi peristiwa tersebut terbukti, pertanyaan hukumnya menjadi sangat mendasar: atas dasar kewenangan apa penyadapan dilakukan?

Tidak cukup menjawab bahwa pelaksana memiliki akses terhadap sistem. Akses teknis bukanlah sumber kewenangan hukum. Memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu tidak berarti memiliki hak untuk melakukannya. Apabila penyadapan dilakukan tanpa dasar kewenangan, maka tindakan tersebut bukan sekadar penyimpangan prosedur, melainkan penggunaan instrumen negara secara melawan hukum.

Konstruksi ketatanegaraan Indonesia sebenarnya cukup jelas. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menegaskan kedudukan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Lebih tegas lagi, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyatakan bahwa Polri berada di bawah Presiden dan Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Artinya, secara struktural, kepolisian merupakan bagian dari desain pemerintahan yang mempunyai garis pertanggungjawaban konstitusional dan administratif. Namun, terdapat prinsip yang tidak boleh dilupakan: berada di bawah Presiden bukan berarti Polri menjadi alat kepentingan pribadi Presiden. Sebaliknya, kedudukan sebagai pejabat tinggi kepolisian juga tidak memberikan kebebasan untuk bertindak di luar hukum.

Loyalitas pejabat negara bukan pertama-tama ditujukan kepada figur yang sedang berkuasa, melainkan kepada konstitusi, undang-undang, dan kepentingan negara. Jika benar seorang pejabat tinggi kepolisian menggunakan instrumen negara untuk menyadap Presiden tanpa dasar hukum, tindakan tersebut memperlihatkan kontradiksi yang sangat serius terhadap desain ketatanegaraan.

Bagaimana mungkin institusi yang secara konstitusional menjadi bagian dari perangkat pemerintahan justru diduga menggunakan kewenangannya secara ilegal terhadap kepala pemerintahan? Ini bukan persoalan sederhana mengenai bawahan yang tidak patuh kepada atasan. Ini menyangkut penyalahgunaan mandat publik dan potensi terbentuknya kekuasaan yang berjalan di luar mekanisme pengawasan.

Ada dimensi politik yang tidak boleh diabaikan. Dalam politik modern, informasi merupakan salah satu sumber kekuasaan paling strategis. Pihak yang memiliki akses terhadap komunikasi rahasia seorang pemimpin dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan, strategi pemerintahan, relasi politik, hingga pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Informasi tersebut dapat digunakan untuk banyak kepentingan: membangun pengaruh, melakukan tekanan, mengendalikan keputusan, bahkan menciptakan ketergantungan politik. Karena itu, dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak boleh hanya dibaca sebagai persoalan pelanggaran privasi. Jika terbukti dilakukan tanpa dasar hukum, tindakan tersebut berpotensi menyentuh persoalan yang lebih besar, yaitu perebutan kendali atas informasi strategis negara.

Dalam perspektif politik kelembagaan, situasi seperti ini dapat dibaca sebagai potensi munculnya fenomena state within a state, yakni ketika aktor atau jaringan di dalam institusi negara diduga menjalankan kekuasaan dan kepentingannya sendiri tanpa kontrol yang semestinya.

Tentu, istilah tersebut merupakan kerangka analisis politik, bukan kesimpulan bahwa telah terbentuk suatu jaringan kekuasaan tersembunyi dalam perkara ini. Namun, publik berhak mempertanyakan apakah penyadapan tersebut merupakan tindakan individual, penyalahgunaan akses oleh kelompok tertentu, atau bagian dari pola hubungan kekuasaan yang lebih luas.

Apabila informasi hasil penyadapan digunakan untuk kepentingan politik, dampaknya bisa sangat serius. Bayangkan apabila informasi komunikasi Presiden dapat diakses secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan. Hal tersebut berpotensi mengganggu keamanan pengambilan keputusan pemerintahan, membuka ruang pemerasan politik, dan bahkan memengaruhi hubungan antarlembaga negara.

Lebih jauh, apabila praktik serupa dilakukan terhadap politisi, jurnalis, pengusaha, dan kelompok masyarakat sipil, persoalannya telah bergerak menuju ancaman terhadap demokrasi. Politisi dapat kehilangan kebebasan berkomunikasi. Jurnalis dapat kehilangan perlindungan sumber informasi. Pengusaha dapat menjadi sasaran penyalahgunaan informasi bisnis. Sementara masyarakat sipil dapat hidup dalam ketakutan karena merasa selalu diawasi.

Demokrasi tidak akan tumbuh sehat apabila setiap orang harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa komunikasinya sedang dipantau oleh kekuasaan.

Ada ironi politik yang patut dicermati. Pada Januari 2026, Listyo Sigit pernah menyampaikan penolakan terhadap gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian. Ia mempertahankan posisi Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sikap tersebut dapat dipahami dalam konstruksi kelembagaan Polri berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002.

Namun, apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden terbukti, muncul pertanyaan yang tidak mudah dijawab: apa arti kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden apabila perangkat kepolisian sendiri diduga digunakan untuk mengakses komunikasi Presiden secara ilegal?

Mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden semestinya beriringan dengan pertanggungjawaban yang lebih kuat. Kekuasaan yang besar harus selalu disertai pengawasan yang memadai. Jangan sampai kewenangan yang diberikan untuk menjaga keamanan negara justru berkembang menjadi kekuasaan yang tertutup dari pengawasan.

Pada titik ini, perkara tersebut juga menjadi ujian bagi Presiden Prabowo dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Presiden harus memastikan bahwa penyidikan berjalan objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan politik. Jangan sampai perkara ini justru menjadi alasan untuk membangun kendali personal terhadap institusi penegak hukum. Negara hukum tidak boleh mengganti satu bentuk penyalahgunaan kewenangan dengan bentuk penyalahgunaan kewenangan lainnya.

Persoalan perlindungan komunikasi kepala negara sebenarnya bukan hal baru dalam tata kelola pemerintahan modern. Negara-negara demokratis memahami bahwa komunikasi pemimpin negara merupakan bagian penting dari keamanan nasional. Namun, perlindungan tersebut tidak semata-mata dilakukan dengan membatasi akses terhadap informasi, melainkan juga dengan membangun sistem keamanan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum.

Amerika Serikat, misalnya, memiliki sistem perlindungan informasi pemerintahan melalui pengamanan komunikasi dan pengelolaan informasi rahasia negara. Dalam konteks penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum, rezim Title III dalam 18 U.S.C. §§ 2510–2523 mengatur mekanisme otorisasi yang ketat. Permohonan penyadapan harus melalui persetujuan pejabat tinggi Departemen Kehakiman sebelum diajukan kepada hakim untuk mendapatkan perintah pengadilan. Penyadapan juga dibatasi berdasarkan sasaran, jenis komunikasi, dan jangka waktu. Bahkan, terdapat prinsip minimization, yaitu kewajiban membatasi pengumpulan komunikasi yang tidak relevan dengan kepentingan penyidikan.

Inggris menerapkan mekanisme yang dikenal sebagai double lock berdasarkan Investigatory Powers Act 2016. Dalam mekanisme ini, penyadapan yang ditargetkan memerlukan persetujuan Secretary of State dan, pada umumnya, persetujuan Judicial Commissioner. Keputusan penyadapan harus memenuhi prinsip kebutuhan (necessity) dan proporsionalitas (proportionality). Artinya, negara tidak boleh melakukan pengawasan hanya karena mempunyai kemampuan atau kepentingan untuk memperoleh informasi. Harus ada alasan yang sah dan pengawasan yang memadai terhadap penggunaan kewenangan tersebut.

Sementara itu, Jerman menempatkan keamanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan sebagai bagian dari strategi keamanan nasional. Federal Office for Information Security (BSI) menjadi lembaga pusat yang menyediakan layanan dan pedoman keamanan teknologi informasi bagi pemerintah federal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan komunikasi pemerintahan tidak cukup hanya dengan mengamankan perangkat komunikasi pemimpin negara. Sistem, infrastruktur, akses personel, dan pengelolaan informasi juga harus dilindungi.

Dari ketiga negara tersebut, terdapat satu pelajaran yang relevan bagi Indonesia: perlindungan komunikasi kepala negara harus berjalan beriringan dengan pembatasan kewenangan pengawasan. Kepala negara membutuhkan perlindungan dari penyadapan ilegal, tetapi aparat negara juga membutuhkan batas kewenangan agar tidak berubah menjadi penguasa informasi yang tidak dapat dikontrol.

Perlindungan kepala negara bukan berarti memberikan kekebalan kepada Presiden dari pengawasan hukum yang sah. Perlindungan tersebut bertujuan memastikan bahwa informasi strategis negara tidak dikuasai secara ilegal oleh pihak yang tidak berwenang.

Di sisi lain, pernyataan bahwa dugaan tindakan tersebut bukan kebijakan institusi juga harus diuji secara serius. Penyadapan bukan aktivitas yang dapat dilakukan hanya dengan kemauan seseorang. Ada perangkat, akses teknis, sistem informasi, personel yang mengoperasikan, dan mekanisme penyimpanan hasil informasi.

Karena itu, penyidikan harus menjawab sejumlah pertanyaan penting. Siapa yang memberikan perintah atau persetujuan atas penyadapan tersebut? Siapa yang memiliki akses terhadap sistem? Bagaimana nomor-nomor sasaran dapat dimasukkan ke dalam perangkat pemantauan? Ke mana hasil penyadapan disimpan dan didistribusikan? Siapa saja yang mengetahui atau menerima informasi tersebut? Apakah informasi tersebut pernah digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, atau pribadi?

Dan yang tidak kalah penting: apakah terdapat praktik serupa terhadap pihak-pihak lain yang selama ini tidak diketahui publik?

Pertanggungjawaban pidana memang bersifat individual. Namun, tanggung jawab kelembagaan tidak boleh berhenti pada individu. Jika ditemukan adanya pembiaran, kegagalan pengawasan, atau keterlibatan pejabat lain, seluruhnya harus diperiksa berdasarkan bukti.

Penyidikan harus mampu mengungkap bukan hanya siapa yang melakukan, tetapi juga bagaimana tindakan tersebut dapat terjadi, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana sistem pengawasan gagal mencegahnya.

Perkara ini semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola kewenangan penyadapan di lingkungan Polri. Diperlukan audit menyeluruh terhadap perangkat, sistem, personel, dan prosedur penyadapan. Audit harus mencakup pencatatan akses, persetujuan penggunaan perangkat, penyimpanan hasil, distribusi informasi, hingga penghapusan data.

Selain itu, perlu diperkuat pengawasan eksternal agar penggunaan teknologi pengawasan tidak hanya bergantung pada mekanisme internal institusi. Indonesia juga perlu membangun standar keamanan komunikasi pejabat tinggi negara yang lebih komprehensif. Perlindungan tersebut harus mencakup keamanan perangkat, enkripsi komunikasi, pembatasan akses, pengamanan pusat data, dan audit digital yang dapat ditelusuri.

Reformasi kepolisian tidak cukup hanya melalui pergantian pejabat atau perubahan struktur organisasi. Yang lebih penting adalah perubahan budaya kekuasaan: bahwa kewenangan kepolisian merupakan amanah publik, bukan kepemilikan pribadi pejabat.

Pada akhirnya, perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menghadirkan ujian serius bagi negara hukum Indonesia. Jika dugaan tersebut terbukti, maka persoalannya bukan sekadar pelanggaran privasi, bukan pula semata-mata ketidakpatuhan seorang bawahan kepada atasannya. Ini menyangkut penyalahgunaan kepercayaan negara, penyimpangan kewenangan publik, dan kemungkinan penggunaan instrumen keamanan untuk kepentingan di luar hukum.

Seorang pejabat yang diberikan mandat untuk menjaga negara justru harus menjadi pihak yang paling disiplin dalam mematuhi hukum. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab konstitusional yang harus dipikulnya.

Tidak boleh ada pejabat yang merasa memiliki kewenangan tanpa batas hanya karena menguasai perangkat, sistem, atau institusi negara. Jika penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan dan kepercayaan publik. Negara memberikan kewenangan untuk melindungi, bukan untuk mengintai secara ilegal. Negara memberikan fasilitas untuk menegakkan hukum, bukan untuk membangun kekuasaan tersembunyi.

Namun, Presiden juga tidak boleh berada di luar jangkauan hukum. Perlindungan terhadap kepala negara harus dibedakan dari perlindungan terhadap kepentingan pribadi pemegang jabatan.

Pada akhirnya, perkara ini bukan tentang siapa yang lebih kuat antara Presiden dan mantan Kapolri. Ini tentang apakah negara masih mampu memastikan bahwa setiap pemegang kekuasaan tunduk pada konstitusi.

Sebab, ketika aparat yang diberi mandat untuk menjaga negara justru menggunakan kekuasaannya di luar hukum, yang terancam bukan hanya satu orang Presiden, melainkan kepercayaan seluruh rakyat terhadap negara.

Kekuasaan negara adalah amanah, bukan alat untuk menguasai negara itu sendiri. Dan siapa pun yang mengkhianati amanah tersebut harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.