Merampas Udara, Memanen Penyakit: Darurat Kesehatan Jangka Panjang di Balik Karhutla Kalimantan
Tulisan dari Kartika Angga Risma tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Memasuki November 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan lingkungan sekaligus ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai di Kalimantan. Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional turun menjadi 55 titik berdasarkan pemantauan hingga 6 November 2026.
Sejumlah provinsi di Kalimantan bahkan tercatat nihil titik panas dalam pemantauan tersebut. Namun, penurunan angka itu belum berarti seluruh kebakaran telah padam. Di Kalimantan Tengah, misalnya, laporan petugas masih menemukan titik kebakaran dan kepulan asap di beberapa lokasi, sehingga pemadaman serta pemeriksaan lapangan tetap dilanjutkan.
Situasi tersebut mengingatkan kita bahwa karhutla tidak cukup dipandang sebagai persoalan hilangnya tutupan hutan atau kerusakan ekosistem. Ada ancaman lain yang kerap luput dari perhatian, yaitu dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Asap kebakaran dapat menyebar jauh dari lokasi api dan membawa partikel pencemar yang terhirup oleh warga. Ketika paparan berlangsung berulang, persoalannya tidak lagi sebatas batuk atau mata perih. Kita perlu bertanya: seberapa besar risiko kesehatan yang harus ditanggung masyarakat akibat kebakaran yang terus berulang?
Karhutla Kalimantan: Ancaman Asap bagi Kesehatan
Salah satu komponen berbahaya dalam asap kebakaran adalah partikulat halus PM2.5, yaitu partikel berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke saluran pernapasan hingga mencapai paru-paru. Paparan asap dapat memicu iritasi, batuk, sesak napas, serta memperburuk gangguan pernapasan yang telah dialami seseorang. Dampaknya perlu menjadi perhatian khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit penyerta.
Gambaran dampak tersebut terlihat dalam penelitian Mulia dkk.(2021) mengenai kabut asap karhutla di Pekanbaru pada 2019. Penelitian itu menemukan hubungan signifikan antara kondisi kualitas udara dan sejumlah gangguan kesehatan, antara lain ISPA, asma, pneumonia, iritasi mata, iritasi kulit, dan diare. Temuan ini menunjukkan bahwa kabut asap bukan sekadar gangguan kenyamanan, melainkan persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius.
Ancaman asap juga tidak berhenti pada sistem pernapasan. Paparan PM2.5 berkaitan dengan faktor risiko penyakit kardiovaskular. Penelitian Madrigano et al. (2024) menggunakan data masyarakat Indonesia dan menemukan hubungan antara paparan PM2.5 di udara ambien dengan peningkatan tekanan darah, terutama pada kelompok berusia 65 tahun ke atas.
Meski demikian, analisis khusus terhadap PM2.5 dari emisi kebakaran dalam penelitian tersebut tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Karena itu, temuan ini lebih tepat dipahami sebagai bukti bahwa pencemaran partikulat udara berhubungan dengan faktor risiko kardiovaskular, bukan sebagai bukti langsung bahwa karhutla menyebabkan peningkatan tekanan darah.
Ketika Paparan Berulang Menjadi Ancaman Jangka Panjang
Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan dampak yang terakumulasi ketika masyarakat terus terpapar asap dari kebakaran yang berulang. Paparan tidak selalu berlangsung hanya ketika kabut asap terlihat pekat. Partikel pencemar dapat memengaruhi kualitas udara di lingkungan tempat tinggal, sekolah, maupun tempat kerja. Akibatnya, kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak dapat menghadapi risiko kesehatan yang tidak sederhana.
Penelitian Uda et al. (2019) secara khusus mengkaji dampak jangka panjang paparan asap kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah pada periode 2011–2015. Dengan menggunakan pemodelan penyebaran asap dan penilaian risiko kesehatan, penelitian tersebut memperkirakan peningkatan rata-rata konsentrasi tahunan PM2.5 sebesar 26 µg/m³ akibat kebakaran gambut.
Peneliti juga memperkirakan sekitar 648 kematian dini per tahun yang berkaitan dengan paparan tersebut, termasuk akibat gangguan pernapasan kronis, penyakit kardiovaskular, dan kanker paru-paru. Angka ini merupakan hasil estimasi pemodelan, bukan jumlah kematian yang tercatat secara langsung.
Gambaran yang lebih luas disampaikan Hein et al. (2022) melalui penelitian mengenai dampak kesehatan kebakaran gambut di Sumatra dan Kalimantan. Penelitian tersebut memperkirakan bahwa paparan PM2.5 dari kebakaran gambut berkaitan dengan sekitar 33.100 kematian dini pada orang dewasa dan 2.900 kematian dini pada bayi setiap tahun.
Peneliti juga memperkirakan adanya tambahan rawat inap akibat penyakit pernapasan serta kasus asma berat pada anak. Besarnya dampak tersebut perlu dibaca sebagai estimasi berbasis pemodelan, dengan ketidakpastian yang dipengaruhi oleh metode perhitungan risiko dan data paparan.
Kedua penelitian itu memperlihatkan bahwa kerugian akibat karhutla jauh melampaui kerusakan yang terlihat setelah api padam. Masyarakat tidak hanya kehilangan udara bersih selama kebakaran berlangsung, tetapi juga menghadapi risiko kesehatan yang dapat terbawa dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dampak karhutla seharusnya tidak hanya dihitung dari luas lahan terbakar atau jumlah titik panas, melainkan juga dari beban kesehatan yang harus ditanggung masyarakat.
Perlindungan Kesehatan Tidak Cukup dengan Imbauan
Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk melindungi masyarakat dari paparan asap. Pada Oktober 2026, Kementerian Kesehatan memperkuat perlindungan kesehatan warga terdampak kabut asap di Palangka Raya, antara lain melalui penyaluran masker N95 dan penguatan layanan kesehatan. Masyarakat, terutama kelompok rentan, juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2026).
Upaya tersebut penting, tetapi perlindungan kesehatan tidak seharusnya berhenti pada pembagian masker dan imbauan untuk tetap berada di dalam rumah. Tidak semua warga memiliki rumah dengan kondisi yang mampu menghalangi masuknya asap. Sebagian masyarakat juga harus tetap bekerja di luar ruangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, imbauan saja tidak cukup apabila tidak disertai perlindungan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah perlu memastikan informasi kualitas udara tersedia secara mudah dan diperbarui secara berkala, layanan kesehatan siap menangani warga terdampak, serta terdapat pedoman yang jelas bagi sekolah dan tempat kerja ketika kualitas udara memburuk. Pada saat yang sama, langkah perlindungan kesehatan harus berjalan beriringan dengan pencegahan kebakaran, pengawasan pengelolaan lahan, pemulihan ekosistem gambut, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melanggar hukum.
Udara Bersih Bukan Kemewahan
Karhutla merupakan persoalan yang dampaknya tidak selesai ketika api berhasil dipadamkan. Asap yang dihasilkan dapat mengancam kesehatan masyarakat, sementara paparan PM2.5 yang berulang berpotensi menambah beban penyakit dalam jangka panjang. Penelitian mengenai Kalimantan Tengah dan wilayah Indonesia lainnya telah memberikan gambaran bahwa kerugian kesehatan akibat kebakaran gambut perlu menjadi bagian penting dalam kebijakan penanganan karhutla.
Masyarakat berhak menghirup udara bersih tanpa harus menunggu musim kebakaran berakhir atau bergantung pada kemampuan masing-masing untuk membeli alat pelindung diri. Karena itu, penanganan karhutla harus menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas, bukan sekadar mengejar penurunan angka titik panas. Pencegahan yang konsisten, pengawasan yang tegas, dan perlindungan kesehatan yang merata merupakan tanggung jawab bersama, terutama pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lahan.
Jangan sampai setiap musim kebakaran hanya menyisakan pola yang sama: hutan terbakar, udara tercemar, masyarakat jatuh sakit, lalu persoalan kembali terlupakan ketika asap menghilang. Sebab, ketika hutan terbakar, yang dirampas bukan hanya ruang hidup alam, melainkan juga hak masyarakat untuk bernapas dengan aman.

