Karawang-Bekasi: Mengapa Kita Rajin Mengenang Pahlawan tapi Gagal Meneruskan?
Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Kesya Bella Chantika tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Untuk apa sebenarnya kita mengenang? Tiap Agustus, ketika kemerdekaan dirayakan, bendera naik, upacara digelar, dan puisi “Karawang-Bekasi” karya Chairil Anwar dibacakan demi mengenang para pahlawan oleh siapa saja yang kebetulan memegang mikrofon. Lalu bendera turun, hidup berjalan seperti biasa, seakan kewajiban kita ikut selesai bersama acaranya.
PerbesarMungkin mengenang memang tidak pernah dimaksudkan sebagai garis akhir.
Itulah yang menurut saya dikatakan puisi “Karawang-Bekasi”, yang ditulis menjelang akhir 1940-an. Orang sering membacakannya di peringatan kemerdekaan, tetapi jarang membacanya sampai habis. Kalau dibaca sampai habis, puisi itu terasa seperti tagihan yang dikirim orang-orang yang sudah gugur kepada kita yang masih hidup.
Karawang-Bekasi dan Kenangan yang Berhenti di Upacara
Yang bicara dalam puisi ini adalah orang-orang yang sudah mati. Mereka minta dikenang, memang, tetapi permintaan itu cuma pembuka. Mereka mengaku kerja belum selesai, lalu melemparkan urusan menentukan maknanya kepada kita: “Kaulah sekarang yang berkata.”
Kalimat itu memindahkan tanggung jawab. Nilai sebuah pengorbanan tidak dipatok oleh orang yang berkorban; generasi sesudahnya yang menentukan, lewat apa yang mereka lakukan dengan warisan itu. Puisi ini bahkan berani membayangkan kemungkinan paling pahit, yaitu semua pengorbanan berakhir “tidak untuk apa-apa”.
Kita hafal “Kenang, kenanglah kami” di luar kepala. Tuntutan yang menyusul, “Teruskan, teruskan jiwa kami”, jauh lebih jarang disebut. Mengenang tanpa meneruskan hanya jadi ritual yang membuat kita merasa sudah berbuat sesuatu.
Korupsi: Pengkhianatan yang Dikerjakan dengan Rapi
Kalau yang diminta untuk diteruskan adalah cita-cita kemerdekaan, yaitu keadilan dan negara yang betul-betul melayani rakyatnya, korupsi menjadi pengkhianatan yang paling gamblang. Uang yang semestinya jadi sekolah, jalan, puskesmas, dan irigasi malah pindah ke kantong segelintir orang, sementara pidato tentang pengorbanan terus mengalir dari podium yang sama.
Ironisnya, korupsi jarang tampil kasar. Ia datang lewat prosedur dan laporan berbahasa sopan, sehingga orang gampang menganggapnya urusan administrasi dan lupa bahwa itu urusan moral. Kalau puisi tadi dipakai sebagai kacamata, setiap penyalahgunaan kekuasaan adalah cara halus untuk bilang kepada mereka yang gugur bahwa pengorbanan itu tidak cukup berharga untuk dijaga.
Kesenjangan dan Kemerdekaan yang Belum Sampai ke Semua Orang
Kemerdekaan yang dibayar dengan nyawa mestinya terasa sampai ke dapur rumah paling sederhana. Kenyataannya, akses ke pendidikan yang baik dan pekerjaan yang layak sering bergantung pada siapa kita dan siapa yang kita kenal; keadilan hukum pun kerap begitu.
Coba ingat kapan terakhir kali kita mendengar seseorang bilang urusannya lancar “karena kenal orang dalam”. Kalimat itu terdengar biasa, dan justru di situlah masalahnya: kita sudah terbiasa menganggap jalan pintas milik segelintir orang sebagai hal wajar.
“Berilah kami arti,” kata puisi itu. Apakah kemerdekaan yang hanya dinikmati sebagian orang adalah jawaban yang mereka harapkan? Kesenjangan menentukan siapa yang merasa dimiliki negara dan siapa yang merasa cuma menumpang. Angka di tabel hanya menunjukkan sebagian kecilnya.
Saya tidak sedang menyalahkan satu pihak saja. Perubahan butuh banyak tangan, dan sebagian masalahnya memang berbelit; tetapi berbelit tidak pernah jadi alasan yang cukup untuk berhenti bertanya.
Mengenang Berarti Meneruskan
Puisi “Karawang-Bekasi” berakhir dengan “garis batas pernyataan dan impian”. Hari ini garisnya gampang dikenali: di satu sisi ada janji besar soal keadilan dan kemakmuran, di sisi lain ada kenyataan yang belum tersentuh janji itu. Kita tidak butuh pernyataan baru. Jaraknya yang perlu dipersempit.
Mulainya bisa dari yang kecil. Berhenti menganggap korupsi sebagai hal wajar, tuntut keterbukaan dari orang yang kita beri kuasa, dan kalau memilih, pilihlah dengan sadar, bukan karena kebiasaan atau imbalan sesaat.
Saya tidak menolak upacara; mengenang itu perlu. Yang saya persoalkan adalah berhentinya kita di sana, karena peringatan yang tidak mengubah kelakuan cuma meninggalkan rasa lega palsu, seolah mengheningkan cipta sudah melunasi utang.
Mungkin pertanyaan setelah bendera turun bukan lagi seberapa khidmat kita mengenang. Pertanyaannya: apa yang sudah kita teruskan?