Prancis Membara: Ketika Generasi Muda Menggoyahkan Negara Kuat

Demonstrasi di jalanan Paris, Prancis. (Foto: Pexels)

Pada awal Oktober 2026, Prancis membara. Pelajar dan mahasiswa memenuhi jalanan, hampir 2.000 orang ditangkap dalam sehari, dan lebih dari 400 sekolah ditutup. Dua pekan kemudian, protes soal naiknya biaya hidup ikut bergabung. Serikat buruh dan kelompok Rompi Kuning turun ke jalan, sementara Perdana Menteri Sébastien Lecornu menyerukan jam malam (Associated Press, 2026). Prancis adalah negara kuat dengan aparat terlatih dan demokrasi yang mapan, tetapi ia tetap goyah oleh kemarahan anak mudanya sendiri. Yang menarik, Prancis bukan satu-satunya. Dari Nepal hingga Maroko, gelombang massa muda muncul di banyak negara. Bagi studi keamanan internasional, ini mengajak kita bertanya ulang: apa sebenarnya arti keamanan?

Membaca Api dari Dua Kacamata

Teori arus utama hubungan internasional, terutama realisme, memandang keamanan sebagai urusan negara. Ancamannya adalah perang atau serangan militer, dan yang dijaga adalah kedaulatan serta ketertiban (Morgenthau, 1948; Waltz, 1979). Dengan kacamata ini, langkah pemerintah Prancis bisa dipahami. Saat terjadi pembakaran dan penjarahan, negara mengerahkan puluhan ribu aparat dan menangkap pelaku. Namun cara pandang ini hanya melihat api dan tidak bertanya mengapa api itu menyala. Padahal tuntutan para demonstran cukup jelas: pendidikan yang adil, layanan publik yang layak, dan biaya hidup yang tidak mencekik.

Di sinilah pemikiran Barry Buzan berguna. Dalam bukunya People, States and Fear, ia menjelaskan bahwa keamanan tidak hanya soal senjata, tetapi mencakup lima sektor, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Buzan, 1991; Buzan et al., 1998). Kasus Prancis nyaris tidak menyentuh sektor militer, tetapi menyentuh sektor lainnya. Harga yang naik membuat stabilitas ekonomi rapuh. Pelajar, buruh, dan Rompi Kuning sama-sama merasa tidak didengar. Dukungan terhadap Presiden Emmanuel Macron dilaporkan turun ke kisaran 16-18%. Sumber rasa tidak aman justru datang dari dalam negeri.

Perluasan makna keamanan ini sejalan dengan gagasan human security yang dipopulerkan UNDP pada 1994, yakni keamanan yang berpusat pada manusia, mencakup kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari kekurangan. Buzan memang menilai konsep tersebut terlalu luas untuk dijadikan alat analisis, sehingga ia lebih memilih kerangka lima sektor yang lebih terukur (Buzan, 2004). Namun keduanya sepakat bahwa keamanan tidak bisa lagi dipersempit menjadi urusan militer dan negara.

Ketika Api Merambat Lintas Batas

Persoalan ini tidak berhenti di Prancis. Lembaga kajian Carnegie Endowment mencatat sedikitnya 120 protes antipemerintah yang signifikan di sedikitnya 73 negara dalam 12 bulan hingga Maret 2026, jumlah terbesar sejak 2017 (Carnegie Endowment, 2026). Di Nepal, protes yang dipicu larangan media sosial berubah menjadi pemberontakan melawan korupsi dan menjatuhkan pemerintah pada September 2025. Di Maroko, gerakan GenZ 212 memprotes anggaran besar untuk Piala Dunia 2030 sementara kesehatan dan pendidikan terabaikan. Di Madagaskar, pemadaman listrik dan krisis air memicu protes yang menewaskan sedikitnya 22 orang menurut PBB (DW, 2025). Indonesia, Filipina, Peru, dan Meksiko juga mengalami gelombang serupa.

Polanya memiliki kemiripan, dimana ketimpangan, tingkat pengangguran kian tinggi, korupsi, dan biaya hidup, dengan media sosial sebagai penyebar yang cepat. Di sinilah kerangka Buzan terasa relevan bagi keamanan internasional. Ancaman sosial dan ekonomi tidak mengenal batas negara. Ia bisa menyebar lewat layar ponsel, menjadi inspirasi, dan membentuk rasa senasib lintas benua. Realisme menganggap dunia aman bila tidak ada perang antarnegara, tetapi gelombang ini menunjukkan bahwa pemerintah bisa jatuh dan kawasan bisa goyah tanpa satu peluru pun ditembakkan dari luar. Negara besar seperti Prancis, yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan NATO tentu menjadi sorotan, karena instabilitas di dalam negeri bisa melemahkan perannya di luar.

Buzan bersama Ole Wæver dan Jaap de Wilde juga mengembangkan teori sekuritisasi. Intinya, sebuah masalah menjadi isu keamanan ketika pemerintah menyatakannya sebagai ancaman besar, sehingga tindakan keras terasa pantas (Wæver, 1995; Buzan et al., 1998). Bila keluhan soal sekolah dan harga dibingkai sebagai kerusuhan, penangkapan massal dan jam malam mudah dibenarkan, padahal tiga penyelidikan sudah dibuka atas insiden yang melukai pelajar. Teori ini tidak melarang tindakan tegas terhadap kekerasan, tetapi mengingatkan kita bahwa ketika semua keluhan dicap sebagai ancaman, negara akan kehilangan kesempatan menyelesaikan akar masalah lewat jalur politik biasa.

Refleksi bagi Indonesia

Kekuatan aparat tidak otomatis berarti kekuatan negara. Negara baru benar-benar kuat bila warganya, terutama generasi mudanya, merasa punya masa depan di dalamnya. Prancis menunjukkan bahwa tanpa itu, negara sekuat apa pun bisa goyah.

Indonesia memiliki banyak penduduk usia muda dan kerap mengalami aksi mahasiswa, sehingga pelajaran ini sangat dekat dengan kita. Ketika mahasiswa turun ke jalan, pertanyaan pertama seharusnya bukan bagaimana membubarkan mereka, melainkan apa yang membuat mereka merasa jalanan lebih didengar daripada institusi. Ukuran keberhasilan negara bukan dari seberapa cepat demonstrasi mereda, tetapi seberapa serius keluhan di baliknya ditanggapi. Pemerintah yang membuka ruang dialog, memperbaiki layanan publik, dan menjaga ekonomi rumah tangga sedang berinvestasi pada keamanan jangka panjang. Sebaliknya, negara yang sibuk mengamankan jalanan sementara generasi mudanya merasa tidak aman atau bahkan belum merasa benar-benar aman.