7 Menteri Keuangan Negara ASEAN Bahas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
PerbesarSejalan dengan agenda Keketuaan ASEAN 2023, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Dialog Tingkat Tinggi (High Level Dialogue/HLD) dengan pokok pembahasan “Mempromosikan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dengan Meningkatkan Upaya Kolaboratif Antara Pemerintah dan Sektor Swasta” di Jakarta, Kamis (24/8).
HLD bertujuan mengeksplorasi potensi sumber pembiayaan infrastruktur di kawasan ASEAN dan kawasan lainnya; memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan sektor swasta, pasar modal, sovereign wealth fund (SWF), dan lainnya dalam investasi infrastruktur berkelanjutan; serta bertukar praktik terbaik dan pengalaman tentang model pembiayaan infrastruktur yang inovatif.
Acara ini juga mempertemukan para Menteri Keuangan ASEAN, organisasi internasional, bank pembangunan multilateral (multilateral development bank/MDB), sektor swasta, dan pihak lainnya demi mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan meningkatkan upaya kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta.
HLD ini terdiri dari dua panel. Pertama merupakan acara yang dihadiri para Menteri Keuangan negara ASEAN untuk membahas perspektif pemerintah tentang kesenjangan dan peluang investasi, faktor-faktor yang mendorong pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur, dan tantangan apa saja yang dapat menghambat partisipasi swasta dalam infrastruktur.
Sesi ini menghadirkan dihadiri Sri Mulyani Indrawati dan enam Menteri Keuangan ASEAN lainnya dari Singapura, Laos, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Dalam agenda ini, Sri Mulyani menyampaikan tiga hal paling mendesak untuk mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan, yaitu Policy, Pipeline dan Collaboration.
Policy akan menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, Pipeline berarti jalur yang jelas dan alur proyek yang kuat, dan tindakan kolaboratif antar pemangku kepentingan adalah kunci. Menkeu juga menyampaikan pengalaman Indonesia dalam pengembangan skema dan instrumen yang inovatif untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia seperti: Public-Private Partnerships (PPPs), Blended Finance, dan SDG Indonesia One (SIO).
"Kita perlu terus mengembangkan instrumen yang memungkinkan pembiayaan dari sektor swasta, termasuk instrumen utang seperti obligasi hijau dan sukuk. Untuk pembiayaan ekuitas dari sektor swasta, yang menuntut pengembalian lebih tinggi, instrumen seperti jaminan pemerintah dapat membantu mengurangi risiko," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Menteri Keuangan ASEAN lainnya menyampaikan beberapa poin penting terkait pembangunan infrastruktur, pembiayaan infrastruktur, bagaimana pemerintah di ASEAN dapat menarik dana infrastruktur melalui skema pembiayaan inovatif, dan isu terkait lainnya.
Sedangkan panel kedua menghadirkan investor dari beberapa klaster pembiayaan yang inovatif, baik dari segi model maupun sumber pembiayaan seperti SWF, dana filantropi, hibah, dan lainnya. Panelisnya berasal dari PT SMI, Pentagreen Capital, AIIB, UNOPS, INA, ADB, dan SEC Filipina.
Panel ini membahas respons secara praktis dan konstruktif terhadap tantangan pembangunan infrastruktur dengan kasus-kasus model pembiayaan baru dan inovatif. HLD ini juga membahas skema pembiayaan yang digunakan serta pertimbangan utama terkait risiko dan replikasinya, dengan penekanan contoh-contoh di level negara yang berpotensi untuk ditingkatkan dan direplikasi oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Terakhir, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Indonesia, Suminto, dalam sambutan penutupnya mengatakan bahwa sangat penting untuk melampaui batas-batas model pembiayaan yang konvensional.
Meskipun kemitraan publik-swasta (KPS) telah memainkan peran penting dalam perjalanan infrastruktur, inovasi dalam pembiayaan tidak hanya terbatas pada bidang ini saja. Sektor swasta mempunyai potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembiayaan infrastruktur melalui berbagai cara dan instrumen.
Advertorial ini dibuat oleh kumparan Studio