Airlangga Sebut RI Sudah Penuhi 80% Persyaratan Aksesi OECD
PerbesarMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan progres aksesi Indonesia untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hingga saat ini, Indonesia telah memenuhi sekitar 80% persyaratan yang ditetapkan organisasi tersebut.
Airlangga mengatakan, proses aksesi telah memasuki tahap pengisian kuesioner dan pelaksanaan fact-finding mission oleh OECD. Pemerintah juga tengah mempersiapkan sejumlah regulasi yang dinilai krusial untuk memenuhi standar keanggotaan organisasi tersebut.
“Progres sementara ini kan dalam secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80%. Tentu dari 80 persen itu ada beberapa hal yang sifatnya krusial yang memerlukan kelengkapan daripada perundangan-undangan, termasuk salah satunya adalah foreign bribery yang menjadi prioritas. Tanpa regulasi foreign bribery itu biasanya menjadi persyaratan utama,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Senin (9/11).
Ia menjelaskan, terdapat tiga agenda legislasi yang menjadi prioritas pemerintah untuk mendukung proses aksesi OECD. Ketiganya yakni penyusunan regulasi terkait foreign bribery, revisi Undang-Undang Statistik, serta revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.
Menurut Airlangga, ketiga agenda tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027. Penyelesaian regulasi ini diperlukan untuk melengkapi berbagai ketentuan yang disyaratkan OECD dalam proses penerimaan anggota baru.
Terkait foreign bribery, Airlangga menjelaskan Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur praktik penyuapan terhadap pejabat asing maupun regulator asing. Karena itu, pemerintah tengah mempersiapkan pengaturan tersebut melalui revisi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembahasan mengenai regulasi ini juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK turut menyampaikan sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dan disesuaikan, khususnya dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Kita belum punya, jadi justru ada konvensi mengenai foreign bribery terhadap perusahaan asing, terhadap regulator asing. nah itu yang kita sekarang sedang dipersiapkan. tadi waka KPK juga hadir untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki ataupun direvisi yang masuk di dalam undang-undang tipikor,” ujarnya.
Airlangga menegaskan, fokus pemerintah dalam revisi regulasi tersebut saat ini adalah pemenuhan ketentuan foreign bribery. Salah satu opsi pengaturannya akan dimasukkan dalam revisi UU Tipikor, selain kemungkinan pengaturan melalui undang-undang mengenai suap.
“Itu nanti salah satu usulan adalah undang-undang tipikor yang sedang direvisi,” kata Airlangga.
Selain regulasi antikorupsi, pemerintah juga memprioritaskan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha. Airlangga menilai aturan yang berlaku saat ini sudah cukup lama karena masih mengacu pada undang-undang yang diterbitkan pada 1999.
Usulan revisi tersebut sebelumnya telah diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan menjadi inisiatif DPR melalui Komisi VI. Pemerintah berharap pembaruan aturan tersebut dapat segera diselesaikan.
Adapun substansi perubahan akan disesuaikan dengan praktik persaingan usaha yang berkembang, terutama terkait ketentuan merger dan akuisisi serta mekanisme notifikasi.
“Ya tentu disesuaikan dengan praktik terutama terkait merger akuisisi notifikasi dan yang lain,” ujarnya.
Sementara itu, revisi Undang-Undang Statistik juga masuk dalam daftar prioritas. Airlangga mengatakan, regulasi tersebut saat ini masih dalam proses revisi sehingga pemerintah meminta agar pembahasannya dapat dipercepat pada tahun depan.
“Nggak, tentu undang-undang statistik kan memang sedang dalam proses untuk direvisi jadi itu minta dipercepat untuk tahun depan,” kata dia.
Dalam rangkaian proses aksesi tersebut, Sekretaris Jenderal OECD juga dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 25 September. Airlangga menyebut Sekjen OECD direncanakan bertemu dengan Presiden untuk membahas perkembangan proses keanggotaan Indonesia.
Terkait target Indonesia menjadi anggota OECD, Airlangga memastikan proses yang berjalan saat ini masih sesuai dengan jadwal pemerintah. Indonesia menargetkan dapat menjadi anggota organisasi tersebut pada 2028.
“Sesuai target kita 2028 oh 2028 ya Pak jadi ini semua masih sesuai dengan target kita,” tuturnya.