BSU 2026 Hanya untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp 3,5 Juta, Bukan Kelas Menengah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2026) Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 diprioritaskan bagi pekerja berpenghasilan rendah. Program ini tidak menyasar pekerja kelas menengah.

Pemerintah menetapkan batas penghasilan penerima BSU maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Namun, Airlangga menyebut pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta akan menjadi sasaran prioritas bantuan tersebut.

“Pokoknya BSU kan di bawah Rp 3 juta pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU ya sekarang datanya masih diitukan di Kemenaker,” kata Airlangga kepada wartawan, Senin (9/11).

Saat ini, data calon penerima BSU masih dalam proses pendataan dan persiapan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pemerintah memperkirakan sekitar 13,3 juta pekerja akan menerima bantuan tersebut.

Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 900.000 yang merupakan akumulasi pembayaran selama tiga bulan. Penyaluran BSU dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026.

Ketentuan program BSU 2026 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, bantuan diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan dan dibayarkan sekaligus.

Sementara itu, pekerja kelas menengah akan mendapatkan insentif berbeda, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Insentif PPh Pasal 21 tersebut ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Jumlah pekerja yang diperkirakan menerima fasilitas ini mencapai sekitar 13 juta orang.

video story embed

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah masih mempersiapkan mekanisme pelaksanaan BSU 2026. Proses tersebut masih dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

Yassierli menjelaskan, data calon penerima yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan akan terlebih dahulu melalui proses pembersihan dan pemadanan (cleansing) sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.

“Sejauh ini masih di Kementerian keuangan. nanti data dari BPJS TK nanti kita akan cleansing,” kata Yassierli.

Ia menambahkan, pemerintah masih menunggu kepastian jadwal pelaksanaan program tersebut. “Tinggal nunggu timeline-nya,” pungkasnya.