Cerita Faisal Basri Diundang Ditjen Pajak: Ada yang Kurang Elok

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengungkapkan dirinya belum lama ini diundang Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dalam forum group discussion (FGD).
Selain Faisal, sehari sebelumnya, dua peneliti Indef sudah lebih dulu diundang untuk agenda yang sama. Menurutnya, dalam pertemuan singkat itu, dia diminta memberikan respons sesuai keinginan pemerintah jika diundang rapat dengan DPR.
"Waktunya terbatas, tanya jawabnya sedikit sekali. Kita diminta mendengar dan dibekali dalam tanda petik supaya kita bisa memberikan respons sesuai keinginan pemerintah kalau diundang DPR. Jadi saya rasa kurang eloklah," kata Faisal dalam Diskusi Online Indef 'Urgensi Reformasi Fiskal di Tengah Pandemi' Minggu (4/7).
Faisal tidak menjelaskan apa saja keinginan yang diminta Ditjen Pajak dalam rapat singkat tersebut. Namun, saat ini pemerintah berencana mengenakan PPN di sejumlah sektor, salah satunya sembako.
Dia menyebut, perbandingan yang dibuat Kemenkeu dalam usulan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terlalu teknis. Padahal, transformasi perpajakan membutuhkan kata kunci transformasi ekonomi.
Ibarat pojok, pajak adalah buahnya yang jika ingin hasilnya bagus, harus mulai memilih bibit unggul, memupuk secara teratur, dan menghilangkan hama yang melekat di dalam pohon serta melibat benalu yang hidup di pohon itu.
"Karena itu, saya berpandangan syarat dari perpajakan baik adalah transformasi yang benar. Praktik korupsi, skor ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang tinggi, ini yang harus diselesaikan dulu. Kalau tidak, kita seperti mengucurkan air di ember yang bocor. Capek rakyat kalau dipajakin terus," lanjutnya.
Faisal mengatakan, usulan pemerintah berencana menaikkan PPN karena pajak Indonesia jelek jika dibandingkan negara-negara lain. Sayangnya, menurut dia, perbandingan yang dibuat pemerintah salah karena mengacu negara-negara kaya di Eropa.
Walaupun kemiskinan di Indonesia pada 2019 turun jadi 10 persen, tapi jumlah orang yang tidak miskin masih jauh dari sejahtera. Berdasarkan data Bank Dunia 2019, ada 52,8 persen penduduk Indonesia yang berada di posisi rentan (insecure) jika ada syok seperti pandemi COVID-19, mereka akan miskin kembali.
Jumlah orang Indonesia yang rentan miskin 52,8 persen itu setara 143 juta atau lebih dari orang miskin 27,55 juta dan jauh lebih tinggi dari penerima PBI BPJS Kesehatan 96,8 juta jiwa.
Sementara, penduduk rentan di Malaysia tinggal 2,9 persen dan di Thailand 6,2 persen. Menurutnya, pemerintah tidak bisa menaikkan PPN di dalam negeri dengan PPN kedua negara tersebut.
Faisal setuju dengan prinsip dasar PPN barang dan jasa harus dikenakan. Namun, pemerintah belum memberikan detail mengenai rencana kenaikan PPN hingga saat ini.
"Jadi yang rentan jauh lebih besar, hati-hati menerapkan peningkatan PPN sebab PPN berlaku buat semua orang, apalagi dinaikkan tarifnya dan yang sembako dikenakan. The devil is in detail. Detailnya belum ada. Jangan kita kasih cek kosong," terangnya.
