DPR Minta Sri Mulyani Pangkas Belanja Kementerian dan Pemda untuk Tangani Corona

6 Juli 2021 11:27
·
waktu baca 2 menit

Foto ini mungkin mengganggumu, apakah tetap ingin melihat?

DPR Minta Sri Mulyani Pangkas Belanja Kementerian dan Pemda untuk Tangani Corona
Ilustrasi Badan Anggaran DPR RI, Jakarta rapat dengan Menkeu Sri Mulyani. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta untuk kembali memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dan mengalihkannya untuk penanganan COVID-19 di semester kedua 2021 ini.

ADVERTISEMENT

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, hal itu lantaran kasus positif dan kematian yang diakibatkan COVID-19 terus melonjak naik. Tak hanya itu, pemangkasan anggaran juga seharusnya diikuti oleh pemerintah daerah (pemda).

“Saya kira, refocusing anggaran ini tidak hanya pada belanja K/L, tetapi juga anggaran pemerintah daerah (pemda). Karena itu, saya minta Pemda juga ikut memikul beban, agar anggarannya juga dipotong,” ujar Said dalam rapat kerja, Selasa (6/7).

Menurut dia, pemotongan anggaran K/L maupun Pemda ini tak lagi bisa dihindari dan bersifat mendesak. Apalagi, perkembangan COVID-19 ini sangat ini mengkhawatirkan, sehingga membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan ini.

“Mencermati perkembangan terkini atas keadaan bangsa kita, pada awal semester II tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan yang sangat drastis. Untuk itu, perlu penguatan dari sisi anggaran, termasuk pemotongan sejumlah anggaran, baik itu K/L maupun Pemda,” jelasnya.

Foto ini mungkin mengganggumu, apakah tetap ingin melihat?

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait APBN Kinerja dan Fakta (Kita) Agustus 2019 di Kantor Kemenkeu. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Selain pemotongan anggaran K/L maupun Pemda, Said menegaskan beberapa pos anggaran yang kurang prioritas dan belum ditenderkan juga bisa dipotong. Demikian juga dengan anggaran belanja perjalanan dinas, anggaran konsumsi rapat, anggaran belanja modal yang tidak berdampak pada masyarakat, belanja alat tulis kantor, dan penghematan belanja listrik karena sebagian besar WFH harus direfocusing juga.

ADVERTISEMENT

“Termasuk anggaran belanja yang mengalami pemblokiran, serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2020,” terangnya.

Hasil refocusing anggaran belanja tersebut nantinya bisa dialokasikan untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19. Selain itu, juga bisa dipakai untuk memperbanyak layanan fasilitas kesehatan, sarana dan prasarananya tenaga medis yang mampu menampung lonjakan pasien COVID-19.

Lebih lanjut, Said mengatakan bahwa hasil pemangkasan anggaran ini hendaknya digunakan untuk memperbesar alokasi dan memastikan tambahan bansos, bantuan sosial produktif bagi ultra mikro dan kelanjutan program restrukturisasi kredit bagi para pelaku UMKM.

“Dan juga untuk bantuan modal kerja dan transformasi bisnis secepatnya menuju layanan daring,” tambahnya.