Kumparan Logo

Ekspor NPI dan Feronikel Bakal Diawasi DSI, Segini Produksinya di Indonesia

kumparanBISNISverified-green

ยทwaktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Balok forenikel di smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) Harita Nickel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Selasa (16/9/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Balok forenikel di smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) Harita Nickel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Selasa (16/9/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) buka suara terkait pengawasan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), salah satunya produk olahan nikel, feronikel dan nickel pig iron (NPI).

Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengatakan kedua komoditas tersebut memiliki kode Harmonized System (HS) yang sama, yakni HSD 7202.60.00 yang termasuk dalam kelompok ferroalloy (paduan besi). Menurutnya, kekhawatiran pengusaha atas entitas baru itu sudah teratasi.

"Ferroalloy kan kalau dari sisi teknikal itu feronikel, tapi NPI tidak masuk. Namun secara HS code Indonesia, antara feronikel dan NPI itu sama, jadi kita ikut. Artinya, secara peraturan perdagangan untuk NPI dan ferronickel sama-sama akan masuk ke pengawasan DSI," kata Arif saat ditemui awak media di kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Sabtu (7/11).

DSI sebagai perantara ekspor komoditas SDA strategis mencakup batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy dimulai pada 1 Januari 2027. Saat ini, sistem terbaru tersebut masih dalam tahap uji coba alias piloting.

Arif menyebutkan, beberapa perusahaan pengolahan nikel sudah memberikan dokumen kepada DSI. Sejauh ini, para pengusaha masih menunggu besaran biaya operasional atau fee yang harus disetor kepada DSI.

"Kita masih menunggu, yang paling penting tidak mengikis margin dari perusahaan. DSI ini kan korporasi yang memang akan mengambil fee margin dari pelayanan," tutur Arif.

Rencana Moratorium Smelter

Di sisi lain, Arif menyebutkan pemerintah tengah menggencarkan rencana moratorium smelter pirometalurgi, yang memproduksi NPI, feronikel, dan nickel matte. Pada dasarnya, pengusaha mendukung rencana tersebut.

Dia menyebutkan, masih ada beberapa smelter yang mendapatkan diskresi, kebanyakan adalah smelter hidrometalurgi atau HPAL kendati tidak mengungkapkan dengan rinci jumlahnya.

"Ada beberapa proyek yang memang mendapatkan diskresi, terutama proyek-proyek yang pada saat aturan keluar sudah dalam tahap konstruksi dan sudah mengantongi izin. Tidak sampai belasan. Angka pastinya saya belum bisa sebutkan, tapi yang jelas saat ini lebih banyak yang hidrometalurgi," jelas Arif.

Berdasarkan catatannya, saat ini kapasitas smelter pirometalurgi di Indonesia menghasilkan kurang lebih 2,1 juta ton produk NPI, feronikel, dan nickel matte) pada tahun 2025. Sementara untuk smelter hidrometalurgi kapasitas produksinya sudah mencapai 450.000 ton.

"Bahkan untuk hidrometalurgi, di akhir 2027 kapasitasnya diperkirakan bisa mencapai 900.000 sampai 1 juta ton. Intermediate product yang kita hasilkan ini modal besar untuk hilirisasi lanjutan," tuturnya.

Selama ini, Arif membenarkan bahwa sebagian besar produk setengah jadi (intermediate) nikel masih diekspor, diolah di luar negeri menjadi barang jadi, lalu diimpor kembali ke Indonesia dengan harga jauh lebih mahal. Ekspor produk nikel paling banyak menuju China.

"Kalau ekspor mayoritas memang langsung ke China. Dari sekitar 2,5 juta ton, lebih dari 80 persen-nya itu langsung ke China. Sebagian kecil ke Korea Selatan dan Jepang, tapi tidak signifikan," ungkap Arif.

"Sebagian memang sudah terserap di dalam negeri karena kita mulai membangun rantai pasok baterai dan stainless steel, tapi kapasitasnya belum besar. Makanya, industri hilir inilah yang nantinya harus lebih banyak beralih dan dibangun di Indonesia," tambahnya.