Impor KRL Bekas Jepang Dinilai Jadi Solusi Darurat, tapi INKA Perlu Didukung
PerbesarRencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengimpor rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang dinilai bisa menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan armada di tengah peningkatan jumlah penumpang. Namun, pemerintah tetap perlu memperkuat industri perkeretaapian dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai rencana impor KRL saat ini berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi, jumlah penumpang terus bertambah, sementara kapasitas produksi PT Industri Kereta Api (INKA) belum mampu memenuhi kebutuhan dalam waktu singkat.
“Dilematis kondisi sekarang. Karena penumpang sudah banyak, kalau nunggu INKA masih lama. INKA itu enggak ada modalnya. Ya di-support lah, Danantara duitnya banyak ngapain gitu loh,” kata Djoko kepada kumparan, dikutip Sabtu (24/10).
Menurut Djoko, impor KRL bekas dari Jepang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Namun, kebijakan tersebut sebaiknya hanya menjadi solusi sementara bukan jangka panjang.
Djoko menilai dukungan pemerintah terhadap INKA perlu diperkuat, terutama melalui penyediaan modal untuk riset, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas produksi. Ia juga menyoroti peran Danantara sebagai badan pengelola investasi yang diharapkan dapat mendukung pengembangan industri strategis nasional.
Menurut dia, pengadaan kereta dari luar negeri seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan armada, tetapi juga menjadi kesempatan bagi tenaga ahli dan industri dalam negeri untuk mempelajari teknologi yang digunakan.
“Kalau beli pun orang INKA ikut, biar belajar kurangnya apa,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah produk perkeretaapian yang telah dikembangkan INKA, seperti LRT Jabodebek dan kereta bandara. Menurut Djoko, industri dalam negeri memiliki potensi untuk terus berkembang apabila mendapatkan dukungan yang memadai.
Di sisi lain, ia menilai persoalan keterbatasan kapasitas KRL tidak hanya berkaitan dengan jumlah rangkaian kereta, tetapi juga perlu diatasi melalui peningkatan fasilitas pendukung transportasi umum, termasuk layanan pengumpan atau feeder.
Ia mencontohkan jalur KRL di wilayah timur Jabodetabek yang semakin padat seiring berkembangnya kawasan permukiman. Pertumbuhan kawasan tersebut, menurut dia, belum sepenuhnya diimbangi dengan penambahan kapasitas angkutan umum dan integrasi transportasi dari kawasan tempat tinggal menuju stasiun.
Karena itu, peningkatan jumlah armada perlu berjalan beriringan dengan perbaikan konektivitas transportasi agar masyarakat semakin mudah menggunakan angkutan umum.
Selain itu, Djoko menilai idealnya dalam satu trainset terdapat 12 gerbong kereta untuk menunjang kebutuhan kapasitas penumpang.
Sementara itu, Joesa dari MTI Jakarta menilai pemerintah perlu menempatkan kebutuhan penumpang sebagai prioritas utama baru memikirkan langkah pengembangan industri strategis.
Menurut dia, kebutuhan kereta saat ini mencakup penggantian armada yang sudah tua sekaligus penambahan kapasitas untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah pengguna.
Ia menilai pengadaan kereta dari industri dalam negeri tetap penting, tetapi pengembangannya perlu dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada penumpang.
“Bahwa industri kereta dalam negeri harus hidup benar tapi tidak etis jika yang dikorbankan pelayanan penumpang.” ujar Joesa kepada kumparan.
Joesa menilai impor KRL bekas yang telah diremajakan (refurbished) sebaiknya diposisikan untuk memenuhi kebutuhan darurat, terutama menggantikan armada lama yang perlu segera dipensiunkan. Meski demikian, realisasinya tetap bergantung pada ketersediaan rangkaian kereta di Jepang yang memasuki masa pensiun.
Adapun untuk penambahan armada dalam jangka panjang, ia menilai pengadaan kereta dari industri dalam negeri dapat memberikan waktu yang cukup bagi INKA untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya.
Ia juga menyoroti perlunya peta jalan yang jelas bagi pengembangan INKA, termasuk rencana kerja sama dengan industri luar negeri. Hal ini dikarenakan INKA masih banyak mendatangkan dan menggunakan komponen inti dari impor.
“Bahwa kita perlu nasionalis bisa lebih mandiri saya setuju, tapi sebaiknya isu ini tidak mengaburkan kebutuhan riil masyarakat yang nyata di depan mata,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyampaikan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan terkait penerbitan izin dispensasi impor barang bukan baru. Langkah tersebut disiapkan untuk mengatasi keterbatasan pasokan rangkaian KRL di tengah peningkatan kebutuhan transportasi publik.
Hal tersebut disampaikan Bobby dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Rabu (23/9).
KAI memproyeksikan akumulasi defisit pasokan KRL pada periode 2026–2031 mencapai puluhan rangkaian, dengan kekurangan terbesar diperkirakan mencapai 45 trainset pada 2029.
Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, sebelumnya menyatakan dukungan terhadap rencana pemenuhan kebutuhan armada KRL. Menurut dia, penguatan transportasi publik dapat membantu mengurangi polusi dan konsumsi bahan bakar, sekaligus mendukung pengembangan kawasan perkotaan.
“Pada dasarnya tentu kita mendukung apapun yang dibutuhkan dalam langkah percepatan transportasi kita. Karena memang kereta api kan menjadi salah satu transportasi publik yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa menurunkan banyak hal,” kata Dony di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (8/10).
Meski mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan transportasi, Dony menegaskan industri perkeretaapian dalam negeri juga perlu diperkuat agar ketergantungan terhadap impor rangkaian kereta dapat berkurang.