Kemenkeu Sudah Cairkan Restitusi Pajak Rp 208,68 Triliun hingga Oktober 2026

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto dalam Media Briefing DJP di Kanwil Badung, Bali pada Selasa (25/11/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan realisasi restitusi pajak atau pengembalian pajak tercatat mencapai Rp 208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, menuturkan percepatan pencairan restitusi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya, menjadi salah satu prioritas pemerintah tahun ini.

“Untuk figur restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober Rp 208,68 triliun. Dan memang benar, sesuai dengan arahan kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya,” kata Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11).

Bimo merinci, restitusi pajak untuk UMKM telah mencapai Rp 7,14 triliun yang disalurkan kepada 125.375 wajib pajak hingga Oktober 2026. Rata-rata restitusi UMKM yang dicairkan pada September-Oktober sendiri mencapai Rp 604,91 miliar per bulan.

“Dibandingkan rata-rata dari Mei-Agustus sebelumnya sebesar Rp 324,33 miliar per bulan. Jadi hampir double,” ucap Bimo.

Selain UMKM, pemerintah turut mempercepat pencairan restitusi bagi industri padat karya. Hingga Oktober 2026, realisasinya mencapai Rp 4,9 triliun untuk 2.767 wajib pajak pemohon atau setara 92,1 persen dari total permohonan restitusi sektor tersebut.

Rata-rata pencairan restitusi industri padat karya pada September-Oktober 2026 mencapai Rp 363,27 miliar per bulan. Bimo menambahkan, angka ini meningkat 55,8 persen dibandingkan rata-rata pencairan pada Mei-Agustus 2026 sebesar Rp 233,21 miliar per bulan.

“Sisa permohonan yang harus dicairkan November-Desember Rp 418 miliar,” lanjut Bimo.

Bimo menyatakan percepatan restitusi dilakukan untuk membantu menjaga likuiditas usaha, memastikan keberlangsungan produksi, serta menopang penyerapan tenaga kerja.

“Kami mengapresiasi request dan juga khususnya dukungan terhadap sektor padat karya dan UMKM. Semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dari sistem perpajakan kami,” tutur Bimo.