Kumparan Logo

Kemnaker Wanti-wanti Perusahaan Tak Bayar Upah Sesuai UMP 2027 Bisa Kena Denda Rp 2 M

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ilustrasi Buruh Pabrik. Foto: Wulandari Wulandari/Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Buruh Pabrik. Foto: Wulandari Wulandari/Shutterstock

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan pengusaha agar membayar upah pekerja sesuai ketentuan upah minimum 2027. Perusahaan yang membayar upah di bawah ketentuan terancam sanksi berupa denda hingga Rp 2 miliar.

Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal 140 ayat (5) melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.

Sementara itu, Pasal 288 mengatur sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut. Pelanggaran bisa dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta. Adapun korporasi dapat dikenai denda mulai dari Rp 200 juta hingga Rp 2 miliar.

Di sisi lain, Kemnaker juga menjelaskan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penghitungan upah minimum 2027.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di gedung vokasi Kemnaker, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Foto: Muhammad Fhandra/kumparan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, 268 komponen KHL terbagi dalam empat kelompok pengeluaran. Kelompok makanan sebanyak 177 item, kesehatan dan pendidikan 22 item, kebutuhan pokok lain-lain 54 item, serta perumahan atau tempat tinggal sebanyak 15 item.

"Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja," kata Yassierli dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (22/11).

Kerangka penghitungan KHL mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) pada 2025 berjudul Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia. Kerangka itu kemudian disesuaikan dengan kondisi RI.

Penghitungan KHL untuk upah minimum 2027 dilakukan bersama Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Penghitungan mencakup KHL tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam penentuan upah minimum, KHL jadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan untuk menentukan indeks tertentu atau alfa (α). Penentuan indeks memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja atau buruh dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Pekerja melintasi pedestrian saat jam pulang kerja di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Foto: Darryl Ramadhan/kumparan

Formula penghitungan upah minimum menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikalikan dengan indeks tertentu (α).

Rentang indeks ditetapkan sebesar 0,5 hingga 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Yassierli menyebut, KHL harus dipertimbangkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah agar penetapan upah minimum tetap memperhatikan kebutuhan pekerja dan keberlangsungan usaha.

"Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha," lanjutnya.

Dalam penetapan upah minimum 2027, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga bisa menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Berdasarkan ketentuan, UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. UMSP dan UMSK masing-masing ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMK. Seluruh ketentuan upah minimum mulai berlaku pada 1 Januari 2027.