Pemerintah Turunkan Bunga Kredit PNM Mekaar Jadi 8%, Berlaku Bulan Ini
PerbesarPemerintah menurunkan bunga pinjaman PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menjadi 8 persen. Keputusan penurunan bunga kredit PNM Mekaar dari rata-rata sekitar 20 persen menjadi 8 persen tersebut merupakan hasil rapat antara pemerintah termasuk Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman dengan COO Danantara Dony Oskaria.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo memastikan, program penurunan bunga kredit PNM Mekaar menjadi 8 persen sudah mulai berjalan pada November 2026.
“Jadi program KPPS (Kredit Perempuan Prasejahtera) Mekaar 8 persen itu sudah dilaksanakan pada November ini, sudah berjalan,” kata Drajad dalam acara pertemuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama para duta besar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/11).
Dia menjelaskan, sebelum aturan pendukung diterbitkan, PNM telah lebih dulu menjalankan program tersebut menggunakan sumber dana internal perusahaan. Pelaksanaan awal atau pilot program dimulai pada 3 September 2026.
Menurut Drajad, pemerintah kemudian menerbitkan Permenko Nomor 7 Tahun 2026 pada Agustus. Namun, berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan sejumlah pihak, pelaksanaannya juga membutuhkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
PMK tersebut terbit pada Oktober 2026. Setelah itu, program yang sebelumnya masih berstatus pilot project mulai dijalankan dengan skema KPPS Mekaar 8 persen pada November.
Drajad menambahkan, pelaksanaan program ini juga membutuhkan penyesuaian sistem agar dapat terhubung dengan sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta sistem informasi kredit program (SIKP) Kementerian Keuangan.
“Jadi yang 3 September tadi itu karena memakai dana internal PNM itu namanya masih pilot Mekar 8 persen. Jadi PNM ngecek sistemnya karena sistemnya harus cocok, karena kalau tidak cocok itu sistem PNM itu harus dikoneksikan ke Dukcapil, kemudian nanti harus dikoneksikan ke sistemnya Kementerian Keuangan, SIKP. Ini perlu waktu, Alhamdulillah sekarang sudah terkoneksi,” ujarnya.
Drajad mengatakan program tersebut sudah berjalan dan pemerintah tinggal menunggu waktu untuk peluncuran secara lebih masif oleh Presiden Prabowo bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri UMKM.
Dia menjelaskan, Menteri UMKM bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam program tersebut. Pelaksanaannya juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk BP BUMN.
“Insyaallah pada saatnya nanti akan diluncurkan secara masif dengan nasabah yang sangat banyak oleh Bapak Presiden, tentu nanti akan bersama dengan Bapak Menko Perekonomian dan KPA-nya adalah Bapak Menteri UMKM,” tutur Drajad.