Pemprov Kalsel Keluhkan TKD hampir Rp 2 T dan DBH Rp 1 T Masih Tertahan

Foto udara sejumlah pedagang menjajakan dagangannya di atas perahu (jukung) di Pasar Terapung Lok Baintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (18/4/2023). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) menyebut dana Transfer ke Daerah (TKD) hampir Rp 2 triliun serta Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 1 triliun masih tertahan di pusat. Pemerintah daerah berharap dana itu segera dicairkan pusat untuk membantu pembiayaan pembangunan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, mengatakan kondisi fiskal daerah, termasuk di tingkat kabupaten dan kota, masih menghadapi tantangan.

“Cuma ada satu permintaan kita, TKD kita kan masih ditahan nih. Hampir Rp 2 triliun dan DBH kita Rp 1 triliun. Mudah-mudahan di tahun-tahun depan sesegera mungkin DBH itu bisa dicairkan untuk daerah,” kata Ariadi kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/10).

Dana TKD hampir Rp 2 triliun itu, kata Ariadi, merupakan alokasi untuk pemerintah provinsi. Pembiayaan daerah sangat bergantung pada dana tersebut karena fiskal daerah memang tidak begitu baik, termasuk di kabupaten dan kota.

Sejumlah pedagang pasar terapung menjajakan dagangannya di atas perahu saat Festival Pasar Terapung Lok Baintan 2022 di Desa Sungai Pinang Lama, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Minggu (30/10/2022). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

“Karena ini pembiayaannya memang betul-betul fiskal daerah juga enggak begitu baik-baik banget ya, termasuk kabupaten/kota,” katanya.

PAD Bergantung Pajak Kendaraan

Keterbatasan fiskal itu berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang masih bertumpu pada pajak kendaraan bermotor. Karena itu, investasi dan perkembangan industri dinilai penting untuk memperkuat pendapatan daerah.

“Problemnya PAD kita hanya dari pajak kendaraan bermotor. Kalau investasi tidak masuk, industri tidak berjalan, maka orang tidak bisa bayar pajak. Makanya kita ingin dorong kawasan industri kita di daerah tetap berkembang sehingga daya beli masyarakat juga bisa lebih meningkat,” ujarnya.

Ia juga berharap intervensi pusat lebih besar, terutama untuk mendukung pembangunan di kabupaten dan kota.

“Nilainya kan tidak begitu besar bagi kita, dan kita ingin intervensi pusat bisa lebih masif lagi di beberapa tempat di kabupaten/kota di Kalsel,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian menyebut dukungan pemerintah pusat, termasuk lewat penerimaan bagi hasil, turut membantu pembiayaan pembangunan yang kemudian dibagikan ke 13 kabupaten dan kota.

“Alhamdulillah kita banyak juga bantuan, khususnya bagi hasil dari PBB yang menyuplai ke daerah-daerah kita. Tapi tentu dibagikan juga ke 13 kabupaten dan kota secara merata supaya pembangunan nanti membangun desa menata kota,” ujarnya.