Pendapatan Negara Rp 1.209 T per Mei 2023, Utang Baru Tembus Rp 150,4 T
PerbesarAPBN kembali surplus pada Mei 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan hingga akhir bulan lalu APBN mengalami surplus Rp 204,3 triliun atau 0,97 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Sri Mulyani memaparkan, pendapatan negara mencapai Rp 1.209,3 triliun hingga akhir Mei 2023. Angka ini tumbuh 13 persen year on year (yoy) atau 49,1 persen dari target tahun ini.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 1.005 triliun atau tumbuh 7,1 persen (yoy). Angka ini mencapai 32,8 persen dari target APBN tahun ini.
"Kondisi APBN hingga akhir Mei masih mencatat surplus dengan total APBN Rp 204,3 triliun. Ini artinya 0,97 persen dari total Produk Domestik Bruto yang diperkirakan tahun ini," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (22/5).
Penerimaan Pajak Melandai
Sri Mulyani mengungkapkan penerimaan pajak yang menjadi kontributor utama pendapatan negara semakin melandai pada lima bulan terakhir. Capaiannya baru 48,3 persen dari target pajak di tahun ini, sekitar Rp 830,29 triliun.
"Kinerja penerimaan per bulan baik growth per bulan atau kumulatif memang menunjukkan penerimaan pajak pertumbuhannya semakin melandai, tidak sekuat seperti awal tahun," kata Menkeu.
Dia menuturkan, pertumbuhan penerimaan pajak pada periode Januari-Mei tahun 2022 melejit hingga 53,5 persen. Namun pada periode yang sama di tahun ini, pertumbuhannya melambat jadi hanya 17,7 persen.
Tarik Utang Baru Rp 150,4 Triliun
Pemerintah sudah menarik utang baru sebesar Rp 150,4 triliun sejak awal tahun ini hingga akhir Mei 2023. Realisasi pembiayaan utang tersebut meningkat 64,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).
Sri Mulyani menjelaskan, realisasi penerbitan utang tersebut baru mencapai 21,6 persen dari target APBN 2023 yang sebesar Rp 696,3 triliun. Menurutnya, pembiayaan yang masih rendah dari target ini karena kuatnya penerimaan dalam negeri.
"Realisasi pembiayaan utang yang Rp 150,4 triliun itu sebetulnya masih 21,6 persen dari APBN, meskipun meningkat tajam dibandingkan tahun lalu. Ini karena kita memang dalam situasi di mana penerimaan kita tadi cukup kuat dan surplus anggaran, menyebabkan kita semuanya melakukan berbagai restrategi untuk penurunan issued utang kita," jelasnya.
Subsidi BBM dan Listrik Capai Rp 54,2 Triliun
Sedangkan realisasi belanja APBN untuk penyaluran subsidi per akhir Mei 2023 mencapai Rp 75,1 triliun. Khusus sektor energi realisasinya Rp 54,2 triliun. Komponen subsidi dan kompensasi masuk dalam belanja non K/L.
"Jumlah realisasi seperti BBM 5,6 juta kl (kiloliter), LPG 2,6 juta metrik ton, dan listrik bersubsidi 39 juta pelanggan, dan subsidi bantuan uang muka perumahan untuk 72,6 ribu unit rumah," ujar Menkeu saat konferensi pers APBN KiTA, Senin (26/6).
Pemerintah juga membayar biaya kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk penyaluran listrik dan BBM yang tidak disubsidi sepenuhnya sebesar Rp 52 triliun di tahun 2023, melesat 188 persen dari tahun lalu.
Realisasinya per Mei 2023 yaitu pembayaran sebagian kekurangan dana kompensasi BBM di tahun 2022 sebesar Rp 37 triliun dan pembayaran sebagian kekurangan dana kompensasi listrik tahun 2022 sebesar Rp 15 triliun.