Kumparan Logo

RI Siap Teken Interkoneksi Listrik ASEAN, Bisa Buka Pasar Ekspor Listrik-Tarik Investasi

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ilustrasi perbaikan listrik di menara SUTET. Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi perbaikan listrik di menara SUTET. Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, berkomitmen menuntaskan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid (APG) atau interkoneksi listrik ASEAN.

Jika Indonesia turut serta dalam kerja sama tersebut, terdapat beberapa keuntungan yang bisa diraih.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar, menyebut keuntungannya bisa mencakup peluang ekspor listrik sampai menarik investasi baru.

“Bagi Indonesia ini peluang bisa membuka pasar ekspor listrik, menarik investasi, dan mempercepat pembangunan EBT. Bahkan ini bisa memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan energi regional. Tetapi upayanya berat karena kebutuhan investasi yang sangat besar baik untuk menbangun pembangkit sampai jaringan,” kata Bisman kepada kumparan, Senin (16/11).

Sementara terkait untung dan rugi secara luas, Bisman melihat negara-negara ASEAN yang memiliki surplus energi dan potensi EBT besar akan diuntungkan lewat pendapatan ekspor. Sementara negara dengan kebutuhan listrik tinggi namun tak memiliki potensi energi seperti Singapura, akan mendapat manfaat dari pasokan listrik bersih.

Maka dari itu, Bisman melihat memang perlu pembahasan tersendiri di Indonesia terkait perdagangan listrik lintas batas, termasuk perihal ekspor dan impor, perizinan, penetapan harga, skema pembagian keuntungan yang transparan, sampai prioritas listrik domestik.

“Tetapi penting harus ditegaskan dalam regulasi kalau pasokan listrik domestik tetap menjadi prioritas utama. Selain itu juga soal sharing investasi antara PLN, Pemerintah atau APBN dan swasta harus jelas, ini penting agar tidak jadi masalah dikemudian hari,” ujarnya.

Ilustrasi perbaikan listrik di menara SUTET. Foto: Dok. PLN

Sementar pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria, menilai APG merupakan peluang strategis namun tetap memiliki risiko ekonomi dan kedaulatan energi.

Maka dari itu, menurutnya APG harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, bukan sekadar ambisi menghubungkan jaringan listrik antarnegara.

Sama seperti Bisman, Sofyano melihat Indonesia memang berpeluang mendapat pendapatan dari ekspor listrik, menarik investasi energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan, serta membuka pasar regional.

Selain itu, negara ASEAN yang memiliki surplus listrik dan biaya produksi murah berpotensi menikmati keuntungan besar.

Sebaliknya, negara yang bergantung pada impor listrik bisa memperoleh pasokan lebih murah tetapi berisiko mengalami ketergantungan energi.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu memperhitungkan biaya pembangunan jaringan dan infrastruktur dengan menjunjung prinsip kesetaraan.

“Indonesia harus berhati-hati. Jangan sampai kita menanggung biaya pembangunan jaringan dan infrastruktur, sementara negara lain justru menikmati keuntungan perdagangan listrik yang lebih besar. Apalagi, perbedaan harga energi, subsidi, dan kemampuan infrastruktur antarnegara dapat menciptakan ketimpangan manfaat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengimbau agar penyesuaian regulasi domestik tidak boleh sekadar membuka pintu perdagangan listrik lintas negara. Alih-alih hanya membuka perdagangan listrik ke luar negeri, regulasi harus memastikan kebutuhan domestik.

“Jangan sampai kerja sama justru menambah beban keuangan PLN atau menaikkan tarif masyarakat. Jangan sampai pula ASEAN Power Grid menjadi proyek yang menguntungkan negara pengimpor, sementara Indonesia hanya menjadi pemasok listrik murah sekaligus menanggung beban infrastrukturnya,” kata Sofyano.

Sebelumnya Bahlil Lahadalia menegaskan kerja sama APG itu harus didasari prinsip saling menguntungkan. Dalam pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-44 di Manila pada Oktober 2026, Bahlil juga menyatakan ingin menata regulasi domestik lebih dulu sebagai persiapan.

“Kami ingin Indonesia bergabung dalam kondisi yang benar-benar siap. Karena itu, regulasi domestik kami tata lebih dulu, supaya ketika interkoneksi berjalan, manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dan negara-negara tetangga,” ujarnya.

ASEAN Power Grid merupakan salah satu program utama kerja sama energi ASEAN di bawah ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026-2030. Nantinya jaringan tersebut akan menghubungkan negara-negara ASEAN.