Sri Mulyani Bakal Tindaklanjuti 7 Temuan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah
PerbesarKementerian Keuangan mengakui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019, terdapat tujuh temuan permasalahan terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan meski tidak mempengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2019, namun pihaknya bakal menindaklanjuti ketujuh temuan tersebut.
“Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan yang dimaksud, sehingga pengelolaan keuangan negara akan menjadi semakin berkualitas di masa mendatang,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (16/7).
Adapun tujuh temuan yang dimaksud yaitu:
1. Terkait dengan Kelemahan dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.
Atas temuan ini Sri Mulyani mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mengupayakan agar angka koreksi piutang tersebut dapat semakin berkurang.
“Sebagai wujud dari komitmen tersebut, Pemerintah telah mulai mengimplementasikan Revenue Accounting System (RAS) secara nasional pada tanggal 1 Juli 2020,” ujarnya.
Dengan penerapan RAS ini diharapkan pemutakhiran dan validasi data piutang dilakukan pada setiap transaksi, sehingga Saldo Piutang dapat diketahui secara real time.
2. Temuan terkait Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.
Terkait temuan tersebut Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah meminta PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri untuk merencanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020 sehingga dapat mendukung penyajian Investasi Permanen pada LKPP Tahun 2020 secara andal.
3. Temuan penatausahaan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Atas temuan ini, pemerintah berkomitmen akan menyempurnakan peraturan, kebijakan, SOP rekonsiliasi, serta pelaporan dalam rangka penatausahaan aset KKKS. Dari aspek teknologi informasi, pemerintah akan menyelesaikan interkoneksi sistem pelaporan aset eks KKKS. Inventarisasi dan penilaian aset eks KKKS akan dilanjutkan dengan prosedur pengendalian proses dan pengendalian kualitas yang mengacu pada prosedur, pengendalian proses dan pengendalian kualitas revaluasi BMN.
4. Temuan penatausahaan aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dari temuan ini, Sri Mulyani mengklaim bahwa pemerintah telah melakukan penyelesaian atas sejumlah aset eks BLBI melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan, Hibah, Penebusan, dan serah kelola ke LMAN.
“Pemerintah juga sudah melakukan pengamanan fisik atas sejumlah aset properti dan pengamanan yuridis berupa pencatatan seluruh aset properti sebagai barang milik negara dan pemblokiran aset kredit ke kantor pertanahan terkait,” ujarnya.
5. Temuan tentang pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mencatat pendanaan pengadaan tanah PSN sebagai Belanja Modal pada Kementerian negara/Lembaga terkait, yang akan menambah belanja kementerian negara/lembaga tersebut. Untuk tahun 2020 ini, Pemerintah telah mengatur mekanisme pencatatan ke belanja modal melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020.
6. Temuan terkait penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.
“Kami akan terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat pemerintah terkait proses perencanaan, penganggaran, dan revisi anggaran, serta secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran,” ujarnya.
Selain itu, dari sisi pengawasan, Pemerintah akan mengoptimalkan peran APIP untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.
7. Temuan terkait dengan kewajiban atas program pensiun dan potensi Unfunded Past Service Liability (UPSL) pada PT Asabri.
Terkait temuan ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait penyajian kewajiban jangka panjang program pensiun. Selain itu pemerintah akan melakukan review dan penyesuaian atas penggunaan asumsi serta metode perhitungan aktuaria serta menyempurnakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat untuk pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun.