Kumparan Logo

Sri Mulyani Beberkan Tugas Wamenkeu Thomas: Fokus Susun RAPBN 2025

kumparanBISNISverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) berfoto bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024).  Foto: Instagram/@srimulyani
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) berfoto bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024). Foto: Instagram/@srimulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan pembagian tugas Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini, Kamis (18/7).

Menurut Sri Mulyani, Thomas akan fokus dalam penyusunan RAPBN 2025. Sehingga, komunikasi mengenai transisi anggaran diharapkan akan lebih mudah.

Fokus Mas Thomas di penyusunan RAPBN 2025 tersebut. Sekarang tahap penyusunan (RAPBN) berdasarkan dengan DPR yang sudah dilakukan. Masuknya Mas Thomas akan membuat seluruh komunikasi jadi lebih mudah," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta.

instagram embed

Menkeu pun membantah, masuknya Thomas di otoritas fiskal karena buruknya hubungan Sri Mulyani dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menurut dia, justru adanya Thomas memudahkan komunikasi, sehingga proses penyusunan RAPBN 2025 bisa sesuai dengan prioritas pemerintahan selanjutnya.

"Apakah masuknya Mas Thomas karena hubungan yang enggak bagus? Enggak, justru karena selama ini bagus. Kan kalau di dalam enggak perlu ada pertemuan khusus, karena Mas Thomas sekarang ada di sini," jelasnya.

Sri Mulyani juga memastikan, RAPBN 2025 akan tetap disampaikan ke Presiden Jokowi maupun Prabowo. Adapun pokok-pokok RAPBN 2025 akan disampaikan dalam Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

"Sehingga seluruh proses penyusunan APBN bahwa ini akan disusun, ditulis Nota Keuangan dan RUU-nya akan disampaikan Bapak Presiden 16 Agustus dan pembahasan dengan DPR sampai dengan waktu Oktober, tapi karena ini masa transisi bisa lebih cepat," pungkasnya.