Sri Mulyani Ungkap Biang Kerok PNBP Melambat 3,3 Persen hingga Mei 2024
PerbesarMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Mei 2024 mencapai Rp 251,4 triliun, turun 3,3 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).
Sri Mulyani mengatakan, pencapaian PNBP itu baru 51 persen dari target APBN 2024. Dia menekankan bahwa lesunya PNBP sudah berlangsung sejak 2 tahun lalu, dipengaruhi oleh PNBP Sumber Daya Alam (SDA).
"Dari sisi pertumbuhan itu negative growth 3,3 persen. Jangan lupa PNBP 2 tahun terakhir juga sangat dipengaruhi oleh SDA non migas dan SDA secara keseluruhan," katanya saat konferensi pers APBN KiTA, Kamis (27/6).
Sri Mulyani menyebutkan, realisasi PNBP SDA migas hingga 31 Mei 2024 senilai Rp 46 triliun atau 41,8 persen dari target APBN 2024. Jika dibandingkan Mei 2023, PNBP SDA Migas mengalami kontraksi 9,9 persen.
"Ini terutama yang menjadi kontributor dari penurunan karena lifting minyak dan gas yang mengalami penurunan," ungkapnya.
Sementara itu, lanjut Menkeu, PNBP SDA non-migas sampai Mei 2024 mencapai Rp 49,7 triliun atau 50,9 persen dari target APBN. Realisasi tersebut anjlok 27,3 persen dari Mei 2023.
"Ini artinya terkontraksi yang sangat dalam 27,3 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 68,3 triliun untuk bulan Mei," katanya.
Sri Mulyani menyebutkan, anjloknya PNBP SDA ini selaras dengan lesunya penerimaan negara dari perpajakan, terutama PPh migas turun 20,64 persen menjadi Rp 29,31 triliun, dan PPh non migas turun 5,41 persen menjadi Rp 443,72 triliun.
"Tren penurunan penerimaan dari PNBP SDA migas maupun non migas ini sama dan seiring dengan menurunnya pajak. Ini menyebabkan penerimaan negara mengalami kontraksi yang harus kita kelola dan waspadai," jelasnya.
Menkeu menambahkan, kinerja PNBP untuk kekayaan negara yang dipisahkan per 31 Mei 2024, yakni dividen BUMN sudah terkumpul Rp 58,8 triliun. Dia berharap angka tersebut terus bertambah hingga akhir tahun.
Kemudian PNBP lainnya yaitu Rp 64,1 triliun terutama dari PNBP K/L tumbuh 2,8 persen, terutama dari denda dan dana kompensasi batu bara, pendapatan layanan jasa transportasi, serta pendapatan layanan administrasi dan hukum.
Terakhir, PNBP dari BLU yang didominasi pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan kawasan otorita mencapai Rp 32,7 triliun, tumbuh 10 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Di sisi lain, pengelolaan dana khusus terutama dari pungutan ekspor kelapa sawit mengalami penurunan, sesuai dengan kondisi harga komoditas CPO yaitu melambat 17,8 persen.
"Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, mirroring seperti pajak terutama dipengaruhi oleh penerimaan SDA migas dan non migas dan tentu ini juga harus kita waspadai," kata Sri Mulyani.