Usai Kuasai BP, AKR Corporindo (AKRA) Kini Ambil Alih SPBU Vivo

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) melalui anak usahanya, PT Aneka Petroindo Raya (APR), sepakat mengakuisisi seluruh saham PT Vivo Energy Indonesia (VEI), perusahaan pengelola jaringan SPBU Vivo di Indonesia. Nilai transaksi akuisisi tersebut mencapai USD 15,5 juta atau Rp 282,6 miliar dengan kurs Rp 18.232 per dolar AS untuk seluruh saham dua perusahaan yang menjadi target akuisisi.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) hari ini, Rabu (18/11). Dalam transaksi ini, APR bekerja sama dengan PT Petro Palma Persada (PPP) sebagai pihak pembeli.
Berdasarkan keterbukaan informasi AKR kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Presiden Direktur AKR, Haryanto Adikoesoemo, menjelaskan, saham yang diakuisisi mencakup seluruh saham VEI yang dimiliki Vitol Energy Pte Ltd dan Nusantara Energy Resources Pte Ltd, serta seluruh saham PT Nusantara Karya Oranye (NKO) yang dimiliki Vitol Energy dan Vitol Apac Commodities Pte Ltd.
Setelah transaksi selesai, APR akan menguasai 90 persen saham VEI dan NKO. Sementara itu, PPP akan memiliki masing-masing 10 persen saham kedua perusahaan tersebut.
APR merupakan anak usaha AKR yang seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh perseroan. Adapun PPP merupakan perusahaan yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan APR maupun AKR.
AKR menjelaskan, transaksi tersebut bertujuan mendukung pengembangan kegiatan usaha distribusi bahan bakar minyak (BBM) Grup Perseroan sekaligus menjaga kesinambungan layanan bagi pelanggan SPBU ritel.
Setelah penyelesaian transaksi, seluruh SPBU VIVO yang dikelola oleh VEI akan diintegrasikan ke dalam jaringan SPBU BP-AKR," kata Haryanto, Rabu (18/11).
Meski demikian, penyelesaian akuisisi masih bergantung pada pemenuhan sejumlah persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam CSPA.
AKR menyebut nilai transaksi setara dengan 1,79 persen dari total ekuitas konsolidasian perseroan. Transaksi ini juga dinyatakan bukan merupakan transaksi material maupun transaksi afiliasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
