Ahmad Luthfi Tunjuk Mahanni Yulindha Jadi Plt Bupati Klaten

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Plt Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi saat dilantik sebagai Wakil Bupati Klaten menggatikan suaminya, Senin (12/10/2026). Foto: Dok. Pemprov Jateng
zoom-in-whitePerbesar
Plt Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi saat dilantik sebagai Wakil Bupati Klaten menggatikan suaminya, Senin (12/10/2026). Foto: Dok. Pemprov Jateng

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menunjuk Wakil Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten. Penunjukan dilakukan setelah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan surat keputusan (SK) penunjukan Mahanni telah selesai dan diserahkan pada Jumat (16/10).

"Sesuai dengan undang-undang, apabila kepala daerah berhalangan tentu saja wakilnya yang menjalankan tugas. SK sudah jadi dan sudah diserahkan ke Wakil Bupati kemarin ya," kata Sumarno di Semarang, Sabtu (17/10).

Sumarno mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus memantau penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

"Tadi teman-teman juga memantau di Klaten terkait penyelenggaraan pemerintahannya. Tentu saja kita pengin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Hamenang pada Kamis (15/10). KPK kemudian menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta dugaan pemberian kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait audit.

Di tengah proses hukum tersebut, Pemprov Jawa Tengah memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Klaten tetap berjalan. Pemantauan dilakukan untuk menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu.