Andre Rosiade Desak Pertamina Perketat Pengawasan BBM Subsidi
PerbesarWakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mendesak PT Pertamina (Persero) memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina.
Langkah tersebut dinilai mendesak untuk mengatasi kebocoran distribusi dan praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang masih terjadi di berbagai daerah.
Andre Rosiade menilai, berbagai upaya pengawasan yang selama ini dilakukan belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Meskipun kuota BBM di sejumlah daerah mengalami peningkatan, persoalan antrean panjang di SPBU dan penyalahgunaan BBM subsidi masih terus berulang.
"Ini PR yang harus kita selesaikan. Jangan sampai persoalan antrean BBM ini terus berulang. Kita harus mencari solusi yang komprehensif," tegas Andre.
Ia mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Menurutnya, terdapat ketimpangan distribusi kuota BBM subsidi, antara SPBU yang berada di kawasan tertentu dengan SPBU di sepanjang jalur nasional. Akibatnya, masyarakat yang melintasi jalur utama kerap menghadapi antrean panjang, terutama pada pagi dan sore hari.
Selain persoalan distribusi kuota, Andre menyoroti praktik penyalahgunaan BBM subsidi dengan menggunakan kendaraan yang sama untuk melakukan pengisian berulang kali di sejumlah SPBU. BBM yang dibeli dengan harga subsidi tersebut kemudian diduga dijual kembali kepada pihak lain dengan memanfaatkan disparitas harga.
Ia mengungkapkan, praktik tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan hingga Rp 500 ribu per hari. Bahkan, jika dilakukan secara konsisten selama satu bulan, keuntungan yang diperoleh bisa mencapai Rp 15 juta.
"Bayangkan, ada orang yang cukup mengantre pagi dan sore, kemudian mendapatkan keuntungan hingga Rp 500 ribu sehari. Kalau dilakukan selama 30 hari, bisa mencapai Rp 15 juta. Ini tentu tidak sehat dan harus dihentikan," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR itu.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Andre Rosiade mengusulkan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri yang mengatur pembatasan pembelian BBM subsidi secara lebih ketat.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembatasan volume pengisian berdasarkan kendaraan dan pengaturan sistem pembelian lintas wilayah. Dengan demikian, kendaraan tetap dapat melakukan pengisian ketika berpindah daerah, tetapi tidak bisa menyalahgunakan kuota melalui pengisian berulang di wilayah yang sama.
Andre juga menilai pemblokiran kendaraan yang terindikasi menyalahgunakan BBM subsidi belum cukup efektif. Karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dengan melibatkan Pertamina, BPH Migas, serta aparat penegak hukum (APH).
Ia mendorong Pertamina memaksimalkan teknologi pemantauan secara real time untuk mendeteksi kendaraan yang melakukan pengisian BBM secara tidak wajar. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan, Pertamina harus segera berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan serta penindakan.
"Pertamina sebenarnya bisa memanfaatkan data real time untuk mendeteksi kendaraan yang mencurigakan. Kalau ada kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian berulang, harus bisa segera ditindaklanjuti bersama pengelola SPBU dan aparat penegak hukum," kata Andre yang juga Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI.
Andre menegaskan, persoalan kebocoran BBM subsidi tidak bisa dibebankan hanya kepada Pertamina maupun BPH Migas. Diperlukan kebijakan tegas dari pemerintah yang melibatkan seluruh pihak terkait agar pengawasan tidak hanya berhenti pada kegiatan patroli dan pemantauan di lapangan.
Ia pun meminta jajaran Pertamina membawa persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah segera mengambil keputusan dan menerbitkan regulasi yang diperlukan.
Andre Rosiade menyampaikan, Komisi VI DPR RI akan kembali memanggil Pertamina setelah Lebaran untuk meminta laporan resmi mengenai perkembangan penanganan persoalan tersebut.
"Kita akan undang kembali Pertamina untuk menanyakan progresnya. Kalau tidak ada solusi atau perkembangan yang konkret, persoalan ini akan terus berulang. Kita tidak ingin hanya rapat dan berdiskusi, tetapi tidak ada penyelesaian," ucapnya.