Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden Digugat ke MK

Aturan mengenai hak pensiun presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Permohonan itu diajukan oleh tiga warga bernama I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. Permohonan mereka teregister dengan nomor perkara 428/PUU-XXIV/2026 tertanggal 16 November 2026.
Pasal 6 ayat 1 berbunyi:
Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Sementara, penjelasan pasal itu, yakni:
Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden, walaupun tidak lagi melakukan tugas Negara, pada umumnya akan tetap melakukan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Berhubung dengan itu maka sudah sewajarnya apabila pensiun bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden ditetapkan sama dengan gaji pokoknya. Masa jabatan bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden tidak mempengaruhi besarnya pensiun.
Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
Dalam permohonannya, para pemohon menilai aturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, dari aturan itu, tidak ada klasifikasi yang jelas untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden secara tidak hormat.
"Norma tersebut justru mengembalikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menafsirkan keadaan seperti apa yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden tidak dengan hormat," demikian permohonan pemohon, dikutip dari situs MK pada Rabu (18/11).
Para pemohon juga mengungkit dinamika ketatanegaraan yang terjadi belakangan ini, yakni soal wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebelum mundur dari jabatan wakil presiden. Pemohon menilai, dinamika itu akan memicu pertanyaan jika dikaitkan dengan aturan mengenai hak pensiun.
"Pertanyaan fundamental yang lahir dari peristiwa semacam ini adalah: Jika skenario pemberhentian tersebut benar-benar dieksekusi, maka manakala ditarik pada ujung prosesnya, kategori pemberhentian apakah yang akan disematkan kepada yang bersangkutan? Apakah ia dikategorikan sebagai pemberhentian 'dengan hormat' atau 'tidak dengan hormat'?" kata pemohon.
Menurut pemohon, keputusan mengenai pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat ujungnya akan dikembalikan kepada MPR.
"Ketika suatu pemberhentian dikembalikan kepada ruang diskresi politik MPR, maka mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari ranah constitutional adjudication (peradilan konstitusi yang objektif dan terukur) menjadi political bargaining (kompromi dan kalkulasi politik kekuasaan) yang sangat rentan terhadap subjektivitas," jelas pemohon.
"Padahal, urusan pemberhentian jabatan publik tertinggi di negara ini membawa serta implikasi hukum dan finansial yang masif bagi keuangan negara, yakni melekatnya hak-hak administratif dan pensiun negara (pension rights) sebagaimana dijamin dalam undang-undang a quo," paparnya.
Padahal, pemohon mengungkapkan, pejabat negara setingkat menteri, kepala daerah, hingga aparatur sipil negara (ASN), diatur dengan jelas kualifikasi pelanggaran disiplin sebelum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
"Sementara untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki legitimasi mandat rakyat terbesar justru digantungkan pada tafsir politik hampa norma," ungkapnya.
Karena itu, para pemohon meminta agar pasal itu diubah dengan menambahkan klasifikasi pemberhentian untuk presiden dan wakil presiden yang bisa menerima pensiun.
Berikut petitum lengkap gugatannya:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Atau
Menyatakan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 Tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
Pemberhentian dengan hormat meliputi:
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. Diberhentikan akibat perampingan atau alasan non-pelanggaran lainnya.
Diberhentikan tidak dengan hormat:
a. Dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau berencana dengan ancaman minimal 2 tahun;
b. Melanggar sumpah/janji jabatan;
c. Melakukan perbuatan tercela.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
