Aturan Penyadapan di KUHAP Digugat ke MK

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Shutterstock

Aturan penyadapan dalam KUHAP digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan dalam Pasal 136 ayat (1) KUHAP dinilai memberi penyidik kewenangan menyadap tanpa batasan apa pun.

Pasal 136 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan”. Para pemohon menilai pasal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Perkara ini tercatat dalam Nomor 416/PUU-XXIV/2026. Penggugatnya adalah Pardamean Sihombing, Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit, Eprina Manurung, dan Christian Adrianus Sihite.

Menurut para pemohon, norma tersebut memberi kewenangan menyadap kepada penyidik tanpa syarat apa pun. Serta tidak ada pembatasan soal jenis tindak pidana, ambang bukti, izin pengadilan, maupun jangka waktu.

Pasal 1 angka 36 KUHAP mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan memperoleh informasi pribadi secara rahasia. Kegiatan itu antara lain dilakukan dengan mendengarkan, merekam, dan mencatat transmisi informasi elektronik melalui jaringan kabel maupun nirkabel.

Para pemohon menyebut panggilan telepon mereka masuk dalam jangkauan definisi itu. Penyadapan terhadap satu nomor, kata mereka, selalu menangkap dua pihak, yakni pemilik nomor yang disasar dan setiap orang yang berbicara dengannya.

Oleh karena itu, para pemohon dapat ikut tersadap tanpa pernah menjadi tersangka. Cukup dengan menelepon atau ditelepon orang yang nomornya sedang disadap. Mereka juga tidak dapat mengetahuinya, sebab penyadapan dilakukan secara rahasia dan KUHAP tidak mewajibkan pemberitahuan kepada siapa pun.

“Kerugian bersifat aktual dan/atau setidak-tidaknya potensial. Sebab sejak berlakunya norma a quo pada 2 Januari 2026 tanpa ketentuan peralihan yang menangguhkan pelaksanaannya, bahaya dari kewenangan menyadap yang tidak dibatasi undang-undang tersebut telah tampak secara nyata kerugiannya,” urai Christian Adrianus membacakan pokok-pokok permohonan para pemohon dikutip dari situs MK, Kamis (19/11).

Yang Diminta ke MK

Para pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mereka juga meminta pasal itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Selama belum diatur lain dalam Undang-Undang mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan setelah mendapat izin ketua pengadilan negeri, dan dalam keadaan mendesak Penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan kewajiban meminta persetujuan ketua pengadilan negeri paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, dan dalam hal persetujuan tidak diberikan, Penyadapan wajib dihentikan dan hasilnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti”.

Sidang Permohonan Nomor 416/PUU-XXIV/2026 itu digelar Selasa (17/11). Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

“Saudara mendalilkan ada kekhawatiran adanya penyadapan, tetapi pada posita tidak mempersoalkan hal ini. Jadi ada kontradiksi di sini, maka merumuskannya tidak begini. Pertanyaannya apakah interval waktu saat ini dan nanti dapat dipandang para Pemohon dirugikan atas interval waktu itu?” jelas Guntur.

Daniel meminta para pemohon memperkuat bukti kekhawatiran mereka atas penyadapan dengan melampirkannya dalam permohonan. “Dari segi substansi ini menarik, tetapi perlu para Pemohon untuk membangun argumentasi dalam positanya yang berkaitan dengan advokat, yang dapat meyakinkan Mahkamah,” saran Daniel.