Banyak Pejabat Daerah Ditangkap KPK, Ketua MPR Soroti Gaji yang Kecil

Pejabat negara makin banyak yang terciduk KPK karena kasus suap dan korupsi. Menanggapi hal itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan, mengatakan sebaiknya peraturan soal ketetapan jumlah gaji pejabat negara harus diubah.
Hal itu agar tidak ada lagi penyelewengan jabatan seperti melakukan tindak pidana korupsi. Zulkifli Hasan menyampaikan hal itu di Gedung MPR/DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9).
"Memang ini peraturan harus diatur, diluruskan, kalau menjadi Bupati menjadi Wali Kota, menjadi DPR, ini seperti sekarang tarung bebas. Saya kira itu enggak akan dihindari," kata Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan juga menyampaikan dibandingkan dengan gaji pejabat lainnya, gaji pejabat daerah lebih kecil. Karena itu, pejabat daerah kemudian melakukan korupsi untuk mengembalikan biaya saat mereka mencalonkan.
"Anda bayangkan, gaji menteri, Rp 19 juta, saya ini mantan Menteri, DPR lumayan tinggi puluhan juta, DPR tinggi sekali," lanjut dia.
"Bupati Rp 6 juta, sedangkan mau jadi Bupati biayanya mahal sekali, belum iklan, belum pasang spanduk, belum hadiah, belum sembako, belum sarung, belum transport," ucap Zulkifli Hasan.
Bila ini tidak diatur, Zulkifli Hasan menegaskan korupsi tidak akan hilang. Zulkifli lalu mencontohkan saat melakukan kunjungan kerja ke suatu daerah. Saat itu ia melihat segala sesuatu yang dikeluarkan ketika kampanye membutuhkan biaya termasuk iklan.
Khususnya para calon kepala daerah yang harus mengeluarkan biaya sendiri untuk iklan pencalonannya.
"Saya pernah kunjungan kerja, orang itu ngasih pulpen aja di diskualifikasi partai. Kalau iklan itu yang membiayai negara, diatur," paparnya.
"Nah kalau kita iklannya tarung bebas, mau jadi Bupati tarung bebas, saya kira orang menghalakan segara cara setelah jadi. Menghalalkan segala cara ini, akibatnya jadi dua-duanya harus diperbaiki," tuturnya.
